Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
June 23 2014 2 23 /06 /June /2014 21:46
Kamis, 19/06/2014 14:15 WIB
Herianto Batubara - detikNews
 

Jakarta - Mantan Panglima ABRI Wiranto menegaskan tidak ada perintah dari petinggi TNI untuk melakukan penculikan. Wiranto menyebut penculikan inisiatif Prabowo sendiri.

"Penculikan berlangsung saat Panglima ABRI Jenderal (purn) Feisal Tanjung dan kasus dibongkar kebetulan saya yang jadi Panglima ABRI," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2014).

Saat melakukan pengusutan penculikan itu, Wiranto sempat bertanya kepada Feisal Tanjung apakah dirinya saat menjabat sebagai Panglima ABRI memerintahkan untuk melakukan penculikan. Saat itu Feisal Tanjung menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah untuk penculikan.

"Saya juga katakan tidak pernah keluarkan perintah," kata Wiranto.

"Tidak ada kebijakan pimpinan ABRI Saat itu untuk lakukan penculikan," tambah Wiranto.

Dalam sidang DKP yang menyidangkan Prabowo Subianto, Wiranto sempat menanyakan alasan Prabowo melakukan penculikan terhadap beberapa orang.

"Dijawab itu (penculikan) dilakukan inisiatif sendiri dan keadaan berat saat itu. Jadi itu bukan perintah Panglima ABRI dan atasan," terangnya.

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
June 23 2014 2 23 /06 /June /2014 21:26
Kamis, 19/06/2014 14:03 WIB
Herianto Batubara -

detikNews
 

Jakarta - Banyak pertanyaan soal status berhentinya Prabowo Subianto dari karier militernya, apakah Prabowo dipecat, atau diberhentikan dengan hormat? Ini jawaban mantan Panglima ABRI Wiranto.

"Saya tidak ingin terjebak pada perbedaan istilah, saya tidak ingin hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Wiranto lalu memberi penjelasan. Seorang prajurit militer diberhentikan dengan hormat karena beberapa sebab, yaitu karena sudah berakhir masa dinasnya, karena cacat, karena sakit kronis, dan permintaan sendiri. Di sisi lain, seorang prajurit diberhentikan dengan tidak hormat jika melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Undang-undang, dan hukum yang berlaku.

"Maka tatkala Pak Letjen Prabowo, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh DKP telah dibuktikan beliau terbukti dalam kasus penculikan, maka diberhentikan sesuai norma yang berlaku," papar Wiranto.

"Tidak dengan hormat atau dengan hormat, tidak relevan kita perdebatkan. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah bagaimana, jangan terjebak pada istilah, kita masuk pada substansi," imbuhnya.

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
June 23 2014 2 23 /06 /June /2014 21:04
Kamis, 19/06/2014 13:50 WIB
Herianto Batubara - detikNews
 
Jakarta - Mantan Panglima ABRI Wiranto buka-bukaan tentang surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto. Wiranto ingin meluruskan semua isu seputar surat itu.

Wiranto tiba di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014) pukul 13.30 WIB siang.

"Tentu saya melihat penjelasan-penjelasan tentang DKP banyak perbedaan. Saya paham ada kepentingan politik yang menyebabkan perbedaan tafsir dan pemberitaan yang salah seingga membingungkan masyarakat. Maka saya perlu menjelaskan, menjawab pertanyaan masyarakat," kata Wiranto membuka keterangannya.

Wiranto menegaskan penjelasan yang diberikannya bukan sebagai Ketum Hanura, tapi sebagai Panglima ABRI yang saat itu sekaligus Menteri Pertahanan. Wiranto juga menegaskan dirinya tak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu.

"Kapasitas saya sebagai muslim yang diwajibkan meluruskan sesuatu yang tidak benar," ujarnya menambahkan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 23 2013 5 23 /05 /May /2013 22:06
Penulis : Sandro Gatra | Kamis, 23 Mei 2013 | 21:16 WIB
 
 
RUU Aparatur Sipil Negara Rampung JuniKOMPAS/HENDRA A SETYAWANMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar (berpeci) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2012). Rapat membahas tentang evaluasi rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012 dan tenaga honorer.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang sudah setuju dengan subtansi draf Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Draf RUU tersebut diharapkan bisa rampung dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Juni 2013 untuk dibahas.

 

"Bapak (SBY) sudah oke. Awal Juni ingin sudah final," kata Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Azwar Abubakar seusai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/5/2013), membahas RUU ASN.

 

Azwar berpendapat, RUU ASN sangat baik untuk reformasi birokrasi. Sistem promosi jabatan, kata dia, menggunakan meritocracy system. Persaingan jabatan eselon I dan II akan lebih sehat dan terbuka. "Bukan hanya (dilihat) kepintaran, tapi juga kesetiaan," ucapnya.

 

Seperti diberitakan, ASN merupakan respons atas kritikan terhadap APBN. Salah satu kelemahan utama APBN, yakni alokasi anggaran paling banyak untuk belanja pegawai. Dalam APBN 2013, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 241 triliun. Sebanyak Rp  212 triliun di antaranya untuk gaji dan tunjangan PNS.

 

Salah satu aturan penting dalam RUU ASN, yakni akan dikelompokkannya PNS menjadi aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap. Untuk aparatur sipil negara, mereka tetap diberikan tunjangan pensiun. Namun, tidak untuk pegawai tidak tetap.

 

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 18 2013 7 18 /05 /May /2013 22:36

Menteri-menteri dari Partai politik dalam pengelolaan anggaran mereka sangat jelek , dan ambradul sehingga ditemukan adanya indikasi kerugian Negara.


Indikasi kerugian Negara ini sangat merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak. Kerugian Negara tersebut ditemukan dalam Audit BPK tahun 2012 semester II, BPK yang mencatat bahwa Kerugian negara sebesar Rp. 8,311,534,656,000 untuk 1950 kasus untuk 15 lembaga atau kementerian.

 

Yang dimaksud dengan kerugian negara, ada dua kategori, yang pertama, adalah Kementerian sudah memberikan laporan keuangan tetapi belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut.

 

Oleh karena, laporan tidak sesuai standar auditor, maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara; yang kedua, pemerintah sama sekali belum menindak lanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas Negara.

 

Kemudian, ke 15 lembaga Negara adalah :

1. Kementerian Kehutanan, Kerugian Negara sebesar Rp.7.1 Triliun, ditambah dengan USD.36,138,280 dengan 278 kasus.


2. Kementerian ESDM , kerugian Negara sebesar Rp.379.1 milyar ditambah dengan USD.28,035,280, dengan 72 kasus

 

3. Kemenko Kesra, kerugian Negara sebesar Rp.268.9 milyar dengan 76 kasus

 

4. Kementerian pertanian, kerugian Negara sebesar Rp.200.4 miliar dengan 127 kasus

 

5. Kemenkoinfo, kerugian Negara sebesar Rp.174 milyar ditambah dengan USD. 13,720, dan KRW. 3,075,010 dengan 198 kasus

 

6. Kemeneterian Agama kerugian Negara sebesar Rp.79 milyar ditambah dengan USD. 149,510 dengan 572 kasus

 

7. Kementerian Sosial, kerugian Negara sebesar Rp.17.6 milyar dengan 84 kasus

 

Press Release FITRA

Repost 0
Published by dmin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 18 2013 7 18 /05 /May /2013 22:15

Terkuaknya dugaan kasus korupsi simulator SIM di tubuh Kepolisian Republik Indonesia mengindikasikan adanya aroma tak sedap pengelolaan anggaran di institusi penegak hukum ini.  Publik dikejutkan dengan kekayaan yang dimiliki DS yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini seolah mengkonfirmasi ada yang tidak beres dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran ditubuh POLRI.  Hasil analisis dan penelusuran FITRA atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kepolisian RI Tahun 2011, menemukan adanya dana non APBN di kepolisian RI sebesar Rp 268,9 Milyar di tahun 2011. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 188,6 Milyar, atau terjadi kenaikan Rp 80,3 Milyar.

 

Dana non APBN ini digunakan secara off budget dengan pencatatan sendiri, di luar mekanisme pengelolaan anggaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 dan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Akibatnya, penggunaan dana ini tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid dan berpotensi untuk disalahgunakan.

 

FITRA

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 18 2013 7 18 /05 /May /2013 22:11

Tanggal 25-27 Maret 2013 berlangsung pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca 2015. Presiden Indonesia merupakan salah satu pimpinan bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris. Pertemuan ini menjadi penentu kemana agenda pembangunan dunia akan diarahkan pasca MDGs?


Berkaitan dengan ini FITRA memandang penting untuk mendesakkan transparansi dan partisipasi dalam anggaran sebagai salah satu agenda pembangunan pasca 2015.  Zumrotin K Susilo Ketua Dewan Nasional FITRA, dalam Forum CSO Global  Pasca 2015 di Bali Tanggal 23-24 Maret  mengatakan “Konsep MDGs yang saat ini berlaku, tidak dirumuskan secara partisipatif, dan tidak mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan, dan juga tidak diikutsertakannya masyarakat untuk melakukan monitoring implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, maka tidaklah mengejutkan jika pencapaian MDGS secara umum sangat mengecewakan”.

 

Berdasarkan kajian FITRA, jika dilihat dari trend anggaran bagi program- program MDGs di tiap kementerian –walaupun belum sebanding dengan tantangan yang harus diselesaikan– kecenderungannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya bidang kesehatan, rata-rata pertumbuhan anggaran khususnya Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 14% selama periode 2006-2012, bahkan 2010-2011 sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 38,6%. Sayangnya walaupun kecenderungan alokasi anggarannya naik, hasilnya terlihat tetap stagnan dan tidak ada kemajuan berarti, sehingga terkesan anggaran yang telah digelontorkan untuk program-program MDGs terkesan terbuang sia-sia.

 

Hal ini terjadi karena masyarakat sama sekali tidak dapat melakukan kontrol terhadap setiap program yang disusun dan dilaksanakan pemerintah. “Contohnya salah satu program MDGs khususnya menyangkut kematian ibu dan anak yang ada di Kementerian Kesehatan, hampir sebagian besar anggaran (sekitar 75%) hanya dihabiskan untuk belanja perjalanan dinas (pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monev, dll)” ujar Yenny Sucipto  Manager Riset FITRA, yang juga ikut dalam pertemuan ini.

 

FITRA

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 18 2013 7 18 /05 /May /2013 22:03

WOW… UNTUK BIKIN SOFTWARE RKA-KL 2011-2013

MENELAN 16,7 MILYAR UANG RAKYAT

BUANG-BUANG ANGGARAN UNTUK TUJUAN PROYEK,

BIKIN SUSAH K/L MENYUSUN ANGGARAN, TIDAK BERMANFAAT BAGI PUBLIK, MENGHAMBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Perencanaan anggaran di semua kementerian dan lembaga dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian–Lembaga (RKA-KL). Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah yang bertanggung jawab membuat sistem aplikasi ini. Anehnya, anggaran untuk membuat sistem aplikasi ini dianggarkan setiap tahun oleh Dirjen Anggaran dengan menelah uang rakyat yang tidak sedikit. Catatan FITRA menunjukan bahwa untuk membuat satu sistem aplikasi RKA-KL selama tiga tahun (2011-2013), Dirjen Anggaran menghabiskan anggaran sampai Rp 16,7 milyar. Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp 8,8 milyar, 2012 sebesar Rp 4,2 milyar, dan di tahun 2013 ini dianggarkan Rp 3,8 milyar.

 

Dengan dalih pengembangan dan perbaikan sistem penganggaran, Dirjen Anggaran sebenarnya telah menggunakan uang rakyat secara tidak efektif. Kenapa pembuatan sistem aplikasi RKA-KL harus dilakukan setiap tahun dengan menghabiskan milyaran rupiah uang rakyat…!!

 

Perubahan sistem aplikasi anggaran ini ternyata mempersulit para pejabat perencanaan anggaran di kementerian dan lembaga negara, bahkan di internal kementerian keuangan sendiri. Karena Dirjen Anggaran setiap tahunnya selalu merubah format RKA-KL. Biasanya perubahan sistem aplikasi RKA-KL dilakukan dengan mengutak-atik kode rekening, kode komponen, dan sub komopnen. Jelas, Dirjen Anggaran membuat sistem informasi anggaran yang menghambat informasi. Permintaan informasi yang diajukan Seknas FITRA untuk RKA-KL dan DIPA seluruh KL justru ditunjukkan Keppres penjabaran APBN yg informasinya semakin tertutup dibandingkan 2012, tidak ada lampiran IV yang memuat informasi harga satuan setiap output kegiatan yang dilaksanakan kementerian lembaga.  Ini adalah Indikasi informasi anggaran makin ditutup oleh Dirjen anggaran sebagai penanggung jawab buat anggaran.

 

Alasan Dirjen Anggaran untuk penyatuan RKA dan DIPA di Dirjen Anggaran justru membuat format Keppres penjabaran APBN menjadi berbeda dan tidak bisa dibandingkan secara serial. Rencana kerja dan anggaran yang disusun tahun ini oleh kementerian lembaga tidak dapat dibandingkan dengan rencana kerja dan anggaran yang disusun di tahun sebelumnya.

 

Selain itu, Kementerian lembaga juga dipaksa untuk bekerja tiga kali dalam menyusun perencanaan anggaran. Hal ini disebabkan karena tidak terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran. Rencana kerja disusun dengan sistem aplikasi yang disusun oleh Bappenas. Penyusunan RKA-KL dan DIPA menggunakan format Dirjen Anggaran. Dan, laporan pertanggungjawban anggaran menggunakan format aplikasi Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Sehingga, antara perencanaan pembangunan dan anggaran yang disusun seringkali tidak sinkron.

 

Hasil studi Bappenas tahun 2012 menunjukan bahwa tidak semua indikator output kegiatan yang telah disusun dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dapat ditemukan dalam indikator output dalam RKA-KL. Output anggaran yang disusun dalam RKA-KL tidak sesuai dengan ouput prioritas pembangunan yang disusun Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah. Hasil study Bappenas ini juga menunjukan bahwa kenaikan anggaran tidak selalu diikuti kenaikan output kegiatan. Begitu juga sebaliknya. Kenaikan ouput tida selalu diikuti kenaikan anggaran. Hal ini mengindikasikan anggaran yang disusun tidak berbasis pada rencana, tetapi berbasis pada proyek saja.

 

Bappenas, Dirjen Anggaran, dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu seperti raja-raja kecil dalam pengelolaan keuangan negara. Karena semua kementerian lembaga harus tunduk dan patuh pada aplikasi yang mereka buat. Jika tidak, kementerian lembaga tidak akan dapat jatah anggaran. Konsekwensinya sangat jelas.

 

Perubahan sistem aplikasi RKA-KL tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Karena rakyat butuh program-kegiatan yang riil yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Bukan dengan membuat sistem aplikasi. Seharusnya, sistem aplikasi yang sudah dbuat di tahun sebelumnya dapat digunakan lagi. Tanpa harus menganggarkan untuk sistem aplikasi yang baru. Meskipun itu hanya sedikit modifikasi atau perubahan.

 

Fakta ini menunjukan bahwa kinerja Dirjen Anggaran hanya buang-buang anggaran saja dengan membuat pekerjaan rutin yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Dan terkesan hanya untuk kepetingan proyek di Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Jika anggaran untuk aplikasi RKA-KL di dirjen anggaran ini direalokasi untuk pengentasan gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, maka anggaran tersebut akan jauh lebih efektif. Hasil simulasi pehitungan FITRA, untuk mengentaskan gizi buruk dibutuhkan anggaran sebesar Rp 400.000 per jiwa per bulan yang dapat digunakan untuk pemberian multi vitamin, suplemen, susu, serta pemeriksaan dan perawatan dokter. Untuk memperbaiki tingkat kesehatan penderita gizi buruk dibutuhkan waktu selama tiga tahun. Artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk pengentasan satu orang penderita gizi buruk selama tiga tahun adalah Rp 14,4 juta. Dengan demikian, dengan anggaran yang dibuang-buang oleh Dirjen anggaran sebesar Rp 16,7 milyar selama tiga tahun ini, jika direalokasi, dapat mengentaskan 1.163 jiwa penderita gizi buruhk yang saat ini jumlahnya pada kisaran 4,1 juta jiwa.

 Oleh karena itu, FITRA menuntut :

  • Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk membatalkan anggaran untuk sistem aplikasi RKA-KL tahun 2013 ini dan merealokasinya untuk anggaran kesehatan yang lebih berpihak pada rakyat. Dirjen Anggaran Kemenkeu cukup menggunakan sistem aplikasi RK-KL tahun sebelumnya untuk menyusun RKA-KL TA. 2014. Jangan buang-buang uang rakyat untuk kepentingan yang tidak bermanfaat bagi rakyat.
  • Menuntut Komisi XI DPR RI untuk membatalkan anggaran sistem aplikasi ini. Jika tidak, ini mengindikasikan bahwa komisi XI tidak mengerti dan buta soal penganggaran.
  • Menuntut Presiden SBY untuk segera Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran. Pemisahan sistem perencanaan penganggaran hanya buang-buang uang rakyat untuk kepentingan proyek para birokrat dan tidak bermanfaat bagi rakyat.

Jakarta, 10 Maret 2013

Ttd

Maulana

Koord. Advokasi FITRA

081382828670 / maulana@seknasfitra.org

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 18 2013 7 18 /05 /May /2013 21:53

Mulai diberlakukannya UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah memberikan jaminan serta kepastian hukum yang lebih jelas bagi publik untuk bisa mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik pemerintah. Dimana, termasuk dalam kategori informasi publik tersebut adalah informasi anggaran yang digunakan dan dikelola oleh badan publik.

 

Maka pada 10/10  yang lalu Seknas FITRA  bekerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris mengadakan  Workshop  dengan tema “Penyusunan Instrumen Study  Keterbukaan Informasi Anggaran Publik  Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala” bertempat  di Hotel Sofyan Tebet Jakarta. Acara dihadiri oleh belasan perwakilan dari LSM Anggaran.  Dalam Workshop tersebut Koodinator Research&Development Seknas FITRA H. M. Maulana  menjelaskan rencana study tahunan Seknas FITRA dengan melakukan uji akses keterbukaan informasi di sejumlah kementerian dan lembaga. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk study kali ini seknas FITRA akan melakukan uji akses melalui website-website kementerian dan lembaga(K/L) publik untuk memastikan dijalankannya UU  tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kita akan melihat dokumen yang wajib dipublikasi dan wajib disediakan oleh K/L selain itu Kegiatan ini juga untuk membuat instrument dan meminta input dari kawan-kawan LSM terkait issue keterbukaan informasi.

 

 Acara tersebut dihadiri pula oleh Ketua Komisi Informasi Abdul Rahman Ma’mun juga mengumumkan hasil penelitian keterbukaan informasi  yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada sejumlah kementerian dan lembaga. Menurut Abdul Rahman Ma’mun Selain informasi wajib diumumkan kementerian dan lembaga melalui website, mereka juga  wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. “Ada lembaga yang memiliki website yang bagus namun ketersediaan dokumennya minim namun ada juga yang websitenya biasa saja namun memiliki ketersediaan  dokumen yang baik dan lengkap Jadi harus dilihat juga kelengkapannya itu” tuturnya.

/Redaksi FITRA

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment
May 18 2013 7 18 /05 /May /2013 21:38

Pada 13 Maret 2013 bertempat di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menggelar Diskusi Publik dan Pemaparan Hasil Study dengan tema “ RKA DIPA, Masihkah Rahasia?”.

 

Hadir pada acara tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat Alamsyah Saragih dan Hendrik Rosdinar dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Diskusi Publik tersebut Seknas FITRA turut mengundang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Acara yang juga dihadiri oleh rekan-rekan media dan NGO yang fokus anggaran tersebut memaparkan hasil studi terkait uji akses informasi berbasis website  di 80 kementerian/Lembaga, 31 Pemerintah Provinsi dan 9 partai politik. Hasil penelusuran website yang dilakukan periode Oktober hingga Desember 2012 tersebut menunjukan bahwa Kementerian Perindustrian dan Pendidikan Nasional menempati peringkat tertinggi dengan skor 100 dalam Indeks Keterbukaan Badan Publik yang menyediakan informasi anggaran secara berkala sedangkan Lembaga Negara yang mendapat indeks tertinggi adalah Mahkamah Konstutusi dengan memperoleh skor 75. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera selatan bertengger di posisi teratas dengan skor Indeks Keterbukaan Badan Publik sebesar 70 disusul dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati  indeks tertinggi kedua.

 

Menurut Staf Divisi Advokasi Muhammad Maulana mengatakan bahwa studi keterbukaan informasi anggaran berbasis website inibertujuan untuk mengukur ketersediaan informasi anggaran dalam kurun waktu dua tahun dengan harapan dapat menjadi baseline data dalam perbaikan tata kelola informasi anggaran publik yang harus tersedia dan dipublikasikan secara berkala. “studi ini kriteria utamanya adalah keterbukaan informasi anggaran secara berkala yang idealnya informasi anggaran tersedia, informasi yang dimuat cukup dan dapat diakses serta dipublikasikan tepat waktu” ungkapnya.

 

Dalam Diskusi tersebut FITRA juga membeberkan rekomendasi yang diantaranya : Presiden perlu segera membuat Peraturan Presiden yang menjelaskan bahwa RKA-DIPA bukan rahasia dan perlu dipublikasikan. Karena keterbukaan informasi anggaran membutuhkan komitmet top leader pemerintahan, yaitu Presiden kemudian Kementerian Keuangan dan Komisi Informasi Pusat merumuskan bagian RKA-DIPA yang perlu untuk dipublikasikan. Mengingat RKA-DIPA terdiri dari beberapa bagian. Sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam publikasinya dan Badan Publik mengoptimalisasikan fungsi websitenya sebagai media sumber informasi yang memadai bagi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan secara gratis. Misalnya dengan blog. Tidak adanya anggaran bukan alasan untuk menutup informasi.

/Redaksi FITRA

Repost 0
Published by Admin - in LAIN-LAIN
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES