Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
October 5 2012 6 05 /10 /October /2012 00:39

Reporter : Dedy Kusnaedi (dedy@gresnews.com)
Editor : Budi Afandi (budi.afandi@gresnews.com)
Kamis, 04 Oktober 2012 , 21:00:23 WIB - 

 

 

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan anggota DPR yang sudah nonaktif sebaiknya tidak menerima gaji dari DPR.

Hal itu disampaikan Ruhut merujuk rekannya, Angelina Sondakh, yang sudah diberhentikan sementara dari keanggotaan DPR pada Sidang Paripurna Selasa (2/10).

"Kalau saya sih seharusnya tidak terima apa pun," ujar Ruhut di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/10).

Seperti diketahui, status pemberhentian Angie dari DPR masih pemberhentian sementara. Ia disebut-sebut tetap menerima gaji pokok dari DPR.

Sementara Angie sendiri telah menjadi terdakwa dalam kasus suap pembahasan anggaran sarana dan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan pembahasan anggaran Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 4 2012 5 04 /10 /October /2012 23:14
Kamis, 04 Oktober 2012, 22:29 WIB,  Antara

 

KPK Pertanyakan 50 Ribu Dolar Titipan Nazaruddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--KPK mempertanyakan uang yang dititipkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad

Nazaruddin, sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat pada 12 Agustus 2008. "Saya jawab itu pinjaman tapi tidak jadi saya pakai, hari itu juga saya kembalikan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/10)

Pengakuan sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu sama seperti yang terdapat dalam laporan keuangan PT Anugrah Nusantara secara terpisah.

Transaksi pinjaman itu tercatat pada Laporan Transaksi USD PT Anugrah Nusantara. Disebutkan Pengembalian Kas dr Saan Mustofa (Partai) dititipkan di kasir, pada 13 Agustus 2008. Namun nilainya menyusut menjadi hanya 49.500 dolar AS atau selisih 500 dolar AS dari pinjaman awal.

Mengenai selisih itu, dia menyatakan, "Yang 500 dolar dipakai Nazaruddin untuk sewa kamar di hotel. Jadi saya tidak punya hutang," kata Mustopa. Titipan untuk keperluan partai MR. D Via Saan Mustofa USD $50,000 x Rp.9,178, tertulis dalam laporan keuangan pada 12 Agustus 2008.
 
"Saya tidak pernah bersenggolan dengan Nazaruddin dan perusahaanya saja tidak tahu. Sehingga saya meminta Nazar jangan memfitnah orang sembarangan," ujarnya.

Ketika ditanya tudingan Nazaruddin, dirinya kenal dengan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, yang disebut-sebut Nazaruddin ikut mengatur pertemuan terkait proyek PLTS, Mustopa mengatakan, "Saya tidak kenal dengan Erman Suparno. Saya juga 'gak pernah punya urusan dengan beliau.

Sebaliknya, secara terpisah, di Jakarta, Soeparno tegas menampik tudingan Nazaruddin, bahwa dia kenal Mustopa, juga tidak pernah bertemu dengan Mustopa dan Anas Urbaningrum di kediamannnya saat menjadi menteri.

"Saya tidak kenal Saan, kalau tidak percaya tanyakan ke Saan. Sampai detik ini saya tidak pernah kenal sama sekali namanya Saan, sehingga ketemu juga tidak pernah. Jadi omongan Nazaruddin itu banyak berbohong," kata dia.


Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: Antara
Repost 0
Published by dmin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 4 2012 5 04 /10 /October /2012 23:08
Kamis, 04/10/2012 19:31 WIB
Ganessa Alfadh - detikNews

Jakarta Berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III DPR, tujuh fraksi setuju usulan revisi UU KPK dilakukan. Revisi ini ditengarai akan memperlemah KPK dengan membonsai beberapa wewenang krusial pada KPK yakni penuntutan dan penyadapan.

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan KPK tak membutuhkan political will dari DPR untuk memperkuat eksistensinya. KPK hanya membutuhkan dukungan masyarakat.

"KPK tidak butuh political will dari pemimpin negeri ini, KPK tidak butuh good will dari para legislator yang ada di Senayan," kata Abraham Samad kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (4/10/2012).

Samad menyebut bahwa KPK hanya membutukan dorongan dan bantuan yang besar dari seluruh masyarakat. Menurutnya hal itu jauh lebih penting daripada menunggu dukungan dari DPR dan Presiden terkait revisi UU KPK.

Sebelumnya, Abraham Samad menegaskan penolakannya atas revisi Undang-undang KPK di DPR. Bagi Abraham revisi tersebut malah melumpuhkan kinerja komisi antikorupsi.

"Kalau merevisi UU KPK, sama saja dengan memotong tangan dan kaki KPK," kata Abraham saat memberikan kuliah umum di kampus Institut Teknologi Bandung, Rabu (3/10/2012) lalu.

(van/van)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 4 2012 5 04 /10 /October /2012 23:04
Kamis, 04/10/2012 20:56 WIB
Ganessa Alfadh - detikNews

Jakarta Desakan dari masyarakat agar tersangka kasus Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo segera ditahan oleh KPK semakin meluas. Ketua KPK, Abraham Samad, menegaskan siap menandatangani Surat Penahanan (SP) atas Djoko Susilo besok.

Pemanggilan oleh KPK terhadap Djoko Susilo dijadwalkan besok Jumat (5/10). Dan untuk itu Samad menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan SP tersebut.

"Kalau tidak ada halangan, besok saya tidak akan beranjak dari tempat duduk saya di lantai 3 menunggu kedatangan penyidik dari lantai 7 dan 8 untuk menyodorkan surat perintah penahanan untuk segera ditandatangani secara sah," kata Abraham Samad kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (4/10/2012).

Menurut Samad jika surat penahanan sudah sampai ke meja kerjanya maka tidak ada alasan sedikitpun baginya untuk menolak penandatanganan agar kemudian dapat dilakukan penahanan terhadap Djoko.

Sebelumnya pada (1/10) lalu, Abraham menjelaskan kalau opsi memanggil paksa adalah pilihan yang terakhir. Namun sebelumnya yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan ulang terlebih dahulu.

"Status tersangka dipanggil berulang-ulang dan tidak mengindahkan panggilan, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah upaya paksa," lanjutnya

Di lain kesempatan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas yakin bahwa Djoko Susilo akan datang pada pemanggilan kedua oleh KPK besok.

"Oh tentulah, saya yakin hadir," kata Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Kamis (4/10/2012)

Namun KPK sendiri belum menerima konfirmasi dari pihak pengacara Djoko Susilo tentang kepastian kedatangan Djoko.

(van/van)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 23:30

JAKARTA, RIMANEWS - Pengamat politik Anies Baswedan mengatakan ada upaya sistematis untuk mendeligitimasikan KPK dan usaha ini merupakan cermin bahwa KPK selama ini telah menjalankan tugasnya.

Semakin mereka terlibat dalam pemberantasan korupsi, semakin kuat pula upaya deligitimasi itu.

 

"Yang saya khawatirkan adalah bukan saja deligitimasi legalnya. Tapi bila benar-benar ada penarikan SDM, ada pembatasan logistiknya, ini akan punya efek besar ditambah wewenangnya dipangkas. Saya rasa ini adalah tanggung jawab moril bangsa Indonesia untuk mendukung KPK. Saya yakin dan saya melihat masih banyak politisi di DPR maupun di parpol yang baik, yang mau mendukung pemberantasan korupsi. Saya berharap mereka dapat berdiri tegak membela KPK," kata Anies di Jakarta, Senin (1/10).

 

Anies melihat bahwa ada langkah terorganisir yang dilakukan oleh Polri dan DPR dalam memperlemah KPK. Dikatakan, memang tidak terlihat ada koordinasi jelas antara dua lembaga tersebut. Tetapi dengan berjalan sendiri-sendiri pun mereka menunjukkan langkah terorganisir, tidak perlu secara khusus dikoordinir. Mereka bergerak sendiri-sendiri dengan rasionalitasnya yaitu memperlemah KPK sehingga terlihat sistematis.

 

"Saya melihat dalam kenyataanya seperti ada 'zina' mata antara politisi dan Polri dalam memperlemah KPK. Sehingga presiden harus punya tanggung jawab moral untuk mengambil sikap yang tegas. Menjadi bagian dari negara sebagai implementasi untuk memberantas korupsi," ujar Anies.

 

SBY Jangan Diam dan Sibuk Pencitraan

Tindakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik melalui revisi UU KPK maupun penarikan penyidik oleh Polri, dikecam oleh berbagai elemen masyarakat. Itu terlihat dari mengalir-derasnya dukungan terhadap KPK.

Senin (1/10), hadir ke KPK tokoh agama dan lintas akademisi, seperti Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pakar hukum pidana J.E Sahetapy, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, budayawan Taufiq Ismail, tokoh Nahdatul Ulama Salahuddin Wahid, rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Natan Setiabudi dan tokoh pers Bambang Harimurti.

 

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa KPK ingin mendapatkan masukan dan kontribusi kongkret sehingga apa yang dialami KPK saat ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sikap.

 

Seperti diketahui KPK telah dilanda upaya pelemahan sistematis yaitu penarikan penyidik KPK, ditambah revisi UU KPK, di tengah KPK menangani kasus besar Century, Hambalang, dan Simulator SIM Polri, yang melibatkan para penguasa.

 

Menurut Komaruddin Hidayat, terdapat upaya menggerogoti KPK. "Kkalau sampai terjadi, yang kalah adalah rakyat Indonesia sehingga masyarakat harus secara moril membantu KPK," ujanya.

 

Menurut JE Sahetapy, siapa yang mau mengebiri KPK termasuk wakil rakyat dan Polri, mereka bisa dipandang sebagai pengkhianat bangsa dan negara, dan kaki tangan koruptor.

 

"Presiden harus memerintahkan Polri dan DPR untuk menguatkan KPK, jangan hanya diam dan terus politik pencitraan," ujarnya.

 

Menurut Nathan Setiabudi, pelemahan KPK menunjukan bahwa kinerja KPK semakin kena sasaran dan benar untuk membawa Indonesia lepas dari korupsi. KPK tidak boleh kendor untuk terus melawan dengan menjerat para koruptor

"Kalau mau revisi, revisi lah undang-undang Jaksa dan Polri yang kinerjanya tidak kunjung membaik atau minimal seefektif KPK. KPK jangan ditarik-tarik untuk pemberantasan korupsi karena kinerjanya telah maksimal," kata Bambang Harymurti.

 

"Partai-partai jangan hanya diam dan tidak bertindak di tengah keputusan anggotanya yang pro-koruptor dengan memperlemah KPK. Mereka harus ditegur secara tegas dan nyata oleh partai agar menunjukan partai tersebut bekerja atas nama rakyat," ujar Salahuddin Wahid.

 

Sebelumnya, siang hari, tokoh ulama, cendikiawan dan kampus dari Surakarta, Jateng, mendatangi KPK untuk berbagi informasi dan situasi pemberantasan korupsi saat ini. Mereka bertemu dengan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

 

"Kita merasa prihatin melihat adanya usaha-usaha terorganisir melemahkan KPK, yaitu penarikan penyidik dan RUU KPK. Sehingga besar harapan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera ikut campur dengan adanya polemik pelemahan lembaga KPK. Kami juga akan mengirim surat tertulis ke DPR dan presiden agar menyikapi masalah ini secara serius," kata Ketua Umum MUI Surakarta, Zainal Arifin Adnan.

 

Dia pun menyerukan kepada seluruh ulama untuk membantu minimal doa agar KPK diberikan kekuatan dan juga para BEM di seluruh Indonesia bersatu untuk sampaikan aspirasinya agar KPK bisa berjalan lurus, kuat, istiqomah.[mi/ian

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 23:25

JAKARTA, RIMANEWS - Anggota Panitia Pengawas (Panwas) kasus bailout Bank Century, Bambang Soesatyo mengatakan, dalam kasus Bank Century ada satu barang bukti berupa rekamanan telekonfrens antara Mentri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja yang tidak ada.

 

"Seluruh rekaman yang terjadi di Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik rekaman serta notulennya ada, hanya telekonfrens antara Sri Mulyani dengan presiden yang hanya notulen saja," kata Bambang, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panwas dengan KPK, di Gedung DPR, Rabu (19/9/2012).

 

Untuk itu, Abraham menantang keberanian KPK untuk mencari barang bukti tersebut, jika kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. "Apakah KPK akan berani mencari telekonfrensi tersebut?," tegasnya.

 

Menanggapi tantangan ini, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan akan mencari barang bukti berupa telekonfrensi antara Sri Mulyani dengan Presiden tersebut.

 

"Pak Bambang malasah telekonfrensi jika kami meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan KPK akan melakukan penggeledahan, terkecuali jika barang tersebut dihilangkan," tegasnya.

 

Dalam telekonfrensi itu, diduga terjadi percakapan antara presiden dengan Sri Mulyani terkait pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century.[ian/oke]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 23:12

JAKARTA-Para aktivis antikorupsi dan aktifis prodemokrasi menyatakan, pihaknya khawatir bahwa  Presiden SBY dicap maunafik dan bobrok serta amoral oleh rakyat  jika membiarkan KPK dilemahkan dan dilumpuhkan oleh DPR. Istana SBY harus mencegah langkah gila dan brutal dari DPR yang ingin melumpuhkan KPK. ''Saya khawatir SBY dicap munafik dan bobrok karena bersikap diam dan tak mencegah langkah DPR lumpuhkan KPK,'' kata aktivis Umar Hamdani dari LSIK Jakarta.

 

Dukungan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi kian meluas. Senin (1/10/2012), KPK didatangi sejumlah tokoh untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Karena itu, siapa pun agar tidak main-main kepada rakyat yang berada di belakang KPK.

 

Mereka yang datang ke KPK, antara lain, adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy, penyair Taufiq Ismail, Romo Benny Susetyo, dan Pendeta Natan Setiabudi.

 

Selain memberikan dukungan terhadap KPK, tokoh-tokoh itu juga menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR. Mereka juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo agar menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi alat simulasi berkendara di Korps Lalu Lintas Polri untuk ditangani KPK.

 

”Kami ingat betul, KPK lahir dan dibentuk karena bangsa dan masyarakat negara ini hancur karena korupsi. Karena itu, KPK lahir dan diberi kewenangan luar biasa untuk menggerakkan lembaga lain yang selama ini tidak dan kurang efektif. Sampai hari ini, musuh terbesar bangsa ini adalah korupsi. Tetapi, apa yang terjadi, KPK justru mendapat perlawanan, digerogoti kanan-kiri oleh mereka yang selama ini terancam digergaji pisau KPK. Kalau KPK kalah, yang kalah adalah rakyat, harapan rakyat, agenda rakyat untuk membangun pemerintah yang bersih,” papar Komaruddin.

 

Para tokoh yang datang itu mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan nyata kepada KPK. ”Kami dari kalangan akademisi memberikan dukungan pada harapan masyarakat untuk memiliki pemerintah yang bersih yang selama ini diamanatkan kepada KPK. KPK adalah simbol perjuangan mewujudkan pemerintah yang bersih. Kalau ada berbagai pihak yang terganggu oleh KPK, mari masyarakat membantu KPK,” katanya.

 

Secara bersamaan, KPK meminta Presiden Yudhoyono agar tidak hanya melihat pemberantasan korupsi mengalami gangguan, tetapi juga melihat dukungan rakyat yang mengalir kepada KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, Presiden harus bersinergi dengan rakyat untuk tetap teguh di jalan terjal pemberantasan korupsi.

 

”Kami tetap mengharapkan ada kepedulian dari yang terhormat Bapak Presiden untuk kearifannya dan amanat yang begitu mulia. Semoga ada langkah- langkah dalam waktu dekat ini yang bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Tak sedikit yang datang ke KPK memberikan dukungan karena kehendak mereka sendiri,” kata Busyro.

 

Presiden Yudhoyono juga diminta segera bersikap menghadapi berbagai pelemahan pemberantasan korupsi. ”Saya hanya mengimbau kepada Presiden sebagai penanggung jawab Polri. Kalau orang di Polri itu bersih, enggak perlu mereka takut. KPK kan tak mau hantam kromo. VOC (usaha dagang Belanda) hancur dan juga tenggelam hanya karena korupsi. Hampir semua negara dan bangsa di dunia hancur karena korupsi,” kata Sahetapy.

 

Senada dengan Sahetapy, Anies mengatakan, mestinya Presiden Yudhoyono bersikap. Menurut dia, seharusnya Presiden tak lagi diam karena ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi makin nyata. Siapa pun yang mencoba menghancurkan dan melemahkan KPK, lanjut Sahetapy, mereka adalah pengkhianat bangsa.

Menanggapi dukungan masyarakat itu, Busyro mengatakan, dukungan itu merupakan penyemangat KPK untuk terus memberantas korupsi di negeri ini.

 

Setelah mendapat penolakan, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan penghentian pembahasan revisi UU KPK. Selain substansinya yang tidak relevan dengan kondisi politik-hukum saat ini, mekanisme penyusunan draf RUU KPK juga tidak jelas.

 

”Kalau menurut kami, bagaimanapun pembahasannya harus berhenti,” kata Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat di Badan Legislasi (Baleg) DPR Harry Witjaksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Fraksi Partai Demokrat sepakat mengirimkan surat permohonan penghentian pembahasan kepada pimpinan DPR, mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat.

 

Fraksi lain yang mengusulkan penghentian pembahasan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sekretaris Fraksi PPP M Arwani Thomafi mengatakan siap mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk mengusulkan penghentian pembahasan. Fraksi PPP juga akan meminta anggotanya di Baleg untuk menolak revisi UU KPK jika diarahkan untuk pelemahan.

 

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy juga mengatakan tidak sepakat jika UU KPK direvisi. ”Kalaupun ada revisi, kami akan memperjuangkan penguatan KPK,” tuturnya.

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menolak revisi UU KPK. Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Indra, menjelaskan, dalam draf yang diserahkan Komisi III terdapat sejumlah upaya pelemahan. Pelemahan itu terutama terlihat dalam pasal tambahan, yakni Pasal 12A RUU KPK. Disebutkan bahwa dalam melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus meminta izin ketua pengadilan negeri (Ayat 2).

 

Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Trimedya Panjaitan menyatakan, fraksinya sejak awal tidak menyetujui revisi UU KPK. Karena itu, Fraksi PDI-P akan berjuang agar pasal-pasal yang melemahkan KPK tidak disetujui di Baleg ataupun dalam pembahasan selanjutnya.

 

Menurut Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Senin, di Semarang, adalah wewenang DPR untuk merevisi atau tidak merevisi UU KPK. Namun, dia mengingatkan, KPK didirikan untuk memperbaiki institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dirasakan masyarakat belum berjalan seperti yang diharapkan.

 

Namun, Ketua DPR Marzuki Alie membantah ada balas dendam terhadap KPK di balik usulan revisi UU KPK. Ia menegaskan, masih banyak anggota DPR yang berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak ingin KPK dilemahkan. ”Tidak ada itu (balas dendam). DPR itu wakil rakyat, tidak ada balas dendam,” kata Marzuki.

 

Selain substansinya yang dinilai melemahkan KPK, penyusunan draf RUU KPK di Komisi III juga tidak jelas. Tidak sedikit anggota Komisi III yang tidak mengetahui proses pembahasan, terutama pelaksanaan rapat pleno pengambilan keputusan persetujuan draf RUU KPK.

 

”Kalau tanpa persetujuan di pleno komisi, ya artinya menyelundup,” kata anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo.

(BIL/NTA/WHY/ANA/FAJ/NWO/LOK/DIK/TRA)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 22:55

JAKARTA-Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) terakit Revisi UU No. 30/2002 tentang KPK mengalami kebuntuan. Pasalnya Baleg sendiri mengaku tak memahami apa yang diinginkan Komisi III terkait revisi UU KPK.

 

Dalam rapat Panja ini seluruh anggota Baleg mengaku bingung dengan sikap Komisi III yang terpecah terkait revisi UU KPK ini. Pasalnya setelah revisi UU KPK ini mencuat ke publik banyak anggota Komisi III yang berbalik dukungannya dengan menolak revisi UU KPK ini.

 

Sehingga berencana untuk mengundang Pimpinan Komisi III Aziz Syamsuddin sebagai pihak pengusul UU KPK. Selain dari Komisi III, Baleg juga mengusulkan agar Baleg dan Komisi III bertemu dengan Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso untuk membahas hal ini.

 

"Biasanya tiap rapat ada pengusul ikut hadir, tapi ini tidak pernah ada. Padahal tiap kali rapat kita selalu undang pengusul untuk hadir," kata Dimyati, di DPR, Senayan, Rabu (3/10/2012).

 

Meskipun Baleg tidak memiliki kewenangan untuk mengembalikan draf usulan RUU, Dimyati mengharapkan adanya kesadaran dari Komisi III untuk melakukan penarikan kembali. Sedangkan opsi kedua yang ditawarkan, adalah dilakukannya perumusan ulang karena menurutnya tidak ditemukan adanya unsur penguatan di draf UU KPK.

 

"Kita semua kiranya sepakat bahwa harus ada penguatan KPK, tapi ini sepertinya ada pelemahan, jadi hanya ada dua opsi, Komisi III menarik kembali atau dilakukan perumusan ulang di Baleg," paparnya.

 

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Taufik Hidayat. Menurutnya, sebaiknya draf UU KPK ditarik kembali oleh Komisi III. Hal ini dikarenakan polemik revisi UU KPK sudah tidak produktif dan telah menjadi tontonan rakyat banyak.

 

"Saya sependapat dikembalikan. Sebaiknya Komisi III lakukan penarikan, kita akan jadi tontonan rakyat. Pimpinan Baleg (Dimyati) dan Pimpinan Komisi III (Aziz) ketemu, lalu ambil keputusan ditarik kembali atau dirumuskan ulang. Saya kira hanya itu," kata Taufik dalam rapat panja.

 

Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat melihat ada hubungan yang tidak harmonis dalam penyusunan UU KPK antara Baleg dan Komisi III. Martin yang merupakan anggota dari Komisi III, belum pernah tahu adanya pembahasan di komisi hukum tersebut perihal penyadapan dam penuntutan.

 

"Komisi III pun banyak yang bereaksi, banyak yang tidak tahu kok melemahkan. Sekiranya kalau bisa pimpinan Baleg Panggil Pimpinan Komisi III termasuk Pimpinan DPR, lalu meminta penjelasan kepada Komisi III. Kami harus minta penjelasan Komisi III," kata Martin.

 

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat di Baleg Hari Wicaksono, menilai ada keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Komisi III. Pasalnya komisi lain selalu ada perwakilan hadir dan ikut dalam pembahahasan.

 

"Ini komisi yang berbeda, biasanya komisi lain nurut. Dan mereka malah minta Baleg mempersiapkan pertanyaan. Seharusnya mereka datang, paparkan kepada kita baru kita bertanya dari hasil pemaparan itu," kata Hari.

 

Dari Fraksi PKS, Indra, berkomentar bahwa seharusnya tida boleh ada keistimewaan sama sekali terhadap Komisi III. Dengan tidak adanya penjelasan dari Komisi III bisa saja benar indikasi pasal siluman masuk dalam draf tersebut.

"Siapa yang bertanggung jawab dengan draf siluman ini? masa harus silumin. Tidak ada keistimewaan, harus sama dengan komisi lain. Kita (Baleg) berikan dulu rekomendasi lau berikan keputusan apakah ini harus ditarik ulang atau dilakukan perumusan kembali panja gabungan antara Baleg dan Komisi III," papar Indra.

 

Jika Komisi III bersikeras untuk tidak menarik UU tersebut, maka perumusan gabungan menjadi jalan keluar seperti diatur di Pasal 25 peraturan DPR RI No 1 tahun 2012 yang mempersilahkan agar Komisi III menunjuk empat orang perwakilannya untuk duduk bersama Baleg merumuskan ulang UU KPK ini.

 

Anggota Fraksi PPP di Baleg, Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa paling elegan adalah Komisi III dengan sadar melakukan penaikan kembali dan melakukan upayapembajasan ulang di komisinya.

 

Perumusan yang dimaksudkan itu kemudian haruslah penguatan fungsi KPK bukan pelemahan seperti sekarang ini. "Paling elegan Komisi III tarik kembali, upayakan pembahasan ulang untuk penguatan." [tjs]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 22:44
Rabu, 03/10/2012 22:22 WIB
Baban Gandapurnama - detikNews
 Bandung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad kembali menegaskan penolakannya atas revisi Undang-Undang KPK di DPR. Bagi Abraham revisi tersebut malah melumpuhkan kinerja komisi antikorupsi.


"Kalau merevisi UU KPK, sama saja dengan memotong tangan dan kaki KPK," kata Abraham saat memberikan kuliah umum di kampus Institut Teknologi Bandung, Rabu (3/10/2012).

Menurut dia, jika revisi dilakukan maka upaya pemberantasan korupsi terancam timpang dan tidak maksimal. Dia mengibaratkan kewenangan KPK sebagai kaki dan tangan. Tanpa itu, KPK tak bisa bekerja.

"Daripada mengubahnya, mending saja KPK dibubarkan," ketus Abraham.

Revisi UU KPK tengah dibahas Panja harmonisasi di Badan Legislasi DPR. Pasca kritik publik terkait revisi, Baleg dan Komisi III akan memutuskan lanjut tidaknya pembahasan.

Ada tiga poin utama yang jadi sorotan dalam revisi yakni kewenangan penuntutan yang dihilangkan, pengetatan prosedur penyadapan dan pembentukan dewan pengawas. Tiga poin ini dinilai bentuk pelemahan KPK

(bbn/fdn)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 30 2012 1 30 /09 /September /2012 22:09
Penulis : Aditya Revianur | Minggu, 30 September 2012 | 15:30 WIB
Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widiadi.

JAKARTA, KOMPAS.comDraf revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dirancang DPR dianggap akan melemahkan KPK, dengan pengurangan sejumlah kewenangannya. Peneliti bidang korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, menilai bahwa wacana revisi UU KPK yang digulirkan Komisi III DPR merupakan "serangan balik" dari lembaga perwakilan rakyat. Gerak KPK yang menjerat sejumlah anggota DPR dalam kasus korupsi membuat Dewan "risih". 

"DPR gencar melumpuhkan KPK karena DPR itu episentrum korupsi sehingga politisi korup merasa risih dan melakukan segala upaya menyerang balik KPK dengan jalan melumpuhkan kewenangannya," ujar Apung, dalam konferensi pers di Kantor Transparency International Indonesia, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, katanya, DPR seharusnya mengikuti arus publik yang justru menginginkan penguatan KPK. Saat ini, menurut Apung, KPK merupakan lembaga negara yang mendapat dukungan penuh masyarakat untuk memerangi korupsi.

Ia menyerukan, pada Pemilu 2014 mendatang, masyarakat mencermati para anggota Dewan yang vokal menyuarakan pemangkasan kewenangan KPK.

"Menjelang 2014 nanti, baik anggota Dewan maupun parpol membutuhkan pencitraan. Politisi yang melumpuhkan KPK jangan dipilih," katanya. 

Berdasarkan data ICW, partai politik yang mendukung revisi UU KPK adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan PKB belum menentukan sikapnya. Adapun Partai Gerindra, PPP, dan Partai Demokrat menolak revisi UU KPK. Sementara itu, PKS belum sepenuhnya satu suara karena Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya menolak. Akan tetapi, masih ada anggota DPR asal Fraksi PKS yang mendukung revisi UU KPK.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES