Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
October 13 2012 7 13 /10 /October /2012 01:21
Penulis : Sabrina Asril | Jumat, 12 Oktober 2012 | 16:11 WIB
 
 
KOMPAS/ALIF ICHWANWakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Teka-teki sosok "Bang Ucok" di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya terungkap. Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung membenarkan bahwa panggilan itu merujuk kepada Mirwan Amir. Dengan sedikit gugup, Tamsil menuturkan bahwa teman-teman di Banggar kerap memanggil Mirwan dengan "Bang Ucok".


"Ee... iya, benar memang dia suka dipanggil begitu," ujar Tamsil, Jumat (12/10/2012), di Kompleks Parlemen, Jakarta.


Sebelumnya, panggilan "Bang Ucok" dilontarkan mantan Staf Pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang di dalam persidangan terdakwa Angelina Sondakh. Rosa mengungkapkan bahwa "Ketua Besar" alias pimpinan Banggar yang tertulis dalam percakapan BlackBerry Messenger antara dirinya dengan Angie adalah "Bang Ucok". Di percakapan itu, "Bang Ucok" meminta "Apel Malang" yang merupakan istilah untuk rupiah.

 

Tamsil, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang namanya sempat dikait-kaitkan dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), menuturkan, panggilan "Bang Ucok" untuk Mirwan paling sering dilontarkan oleh rekan sesama Partai Demokrat.

 

"Teman-temannya dia, benar yang suka panggil begitu. Enggak tahu kenapa dipanggil itu, yang lain ikut-ikut saja," katanya.

 

Kendati Mirwan kerap dipanggil "Bang Ucok", Tamsil mengaku tidak pernah memanggil mantan pimpinan Banggar yang kini menjadi anggota Komisi I DPR itu dengan sebutan tersebut. "Saya tetap panggil Mirwan," kata Tamsil.


Di dalam persidangan Angelina Sondakh dalam kasus dugaan korupsi proyek Kemenpora, kembali terkuak istilah "Ketua Besar" dalam transkrip percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Rosa dan Angelina Sondakh. Menurut transkrip BBM tersebut, Angelina meminta kepada Rosa jatah "Apel Malang" untuk "Ketua Besar". 


"Itu kan beda, hihihi, soalnya aku diminta Ketua Besar, lagi kepengin makan 'Apel Malang'," demikian bunyi percakapan tersebut.

 

Selain itu, ada juga BBM dari Angelina yang mengatakan, "Tugas aku kalo diminta Ketua Besar harus menyediakan, soalnya apelnya beda rasanya, asli malang jadi ga ada duanya. Huahaaaa, jadi kalo boleh disediakan apel malang yang seger ya, kalo ketua besar kenyang kita khan enak."


Selain "Ketua Besar", muncul juga istilah "Pak Ketua" dalam transkrip BBM tersebut. Menurut Rosa, yang dimaksud dengan "Pak Ketua" adalah Ketua Komisi X DPR Mahyuddin. Sementara Angelina tidak mengakui percakapan BBM-nya dengan Rosa tersebut.

 

Sementara itu, Angie mengaku tidak mengetahui soal "Apel Malang" dan "Apel Washington".

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Suap Angelina Sondakh"

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 13 2012 7 13 /10 /October /2012 00:35
Penulis : Ilham Khoiri | Sabtu, 13 Oktober 2012 | 00:36 WIB
 
 
KOMPAS/WAWAN H PRABOWOIlustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi sebagai pejabat publik menimbulkan banyak kecurigaan. Apakah sudah tidak ada orang lain yang layak untuk menduduki jabatan itu? Atau jangan-jangan ada hubungan tertentu antara terpidana itu dengan kepala daerah yang mengangkatnya?

 

Pertanyaan itu dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Luky Djani, yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (12/10/2012).  Diberitakan sebelumnya, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan, diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Padahal, dia bekas terpidana korupsi dengan vonis penjara 2,5 tahun karena menyuap anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nasution, dalam kasus alih fungsi hutan lindung tahun 2008.

 

"Menarik untuk ditelusuri, apa hubungan antara gubernur atau wakil gubernur Kepulauan Riau dengan yang bersangkutan?" katanya.

 

Bagi Luky Djani, seharusnya koruptor dilarang menduduki jabatan publik. Ini perlu dibuat aturan hukum, bahwa penyelenggara negara yang divonis korupsi tidak boleh menduduki jabatan selama kurun waktu tertentu. Jadi, akan terjadi semacam moratorium atau pembekuan sementara bagi koruptor itu untuk pengembangan karirnya.


Publik diharapkan terus menekan gubernur untuk mengoreksi keputusan pengangkatan itu. "Protes harus terus disuarakan sampai pengangkatan itu dibatalkan," katanya.

Editor :
Rusdi Amral
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 12 2012 6 12 /10 /October /2012 23:58
Penulis : Ilham Khoiri | Jumat, 12 Oktober 2012 | 23:51 WIB
 
KOMPAS/WAWAN H PRABOWOIlustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi sebagai pejabat publik harus dibatalkan karena menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Jika dibiarkan, ini bisa memicu kekecewaan di lingkungan pemerintahan sekaligus pembangkangan sosial di masyarakat.

 

"Pengangkatan itu secara moral berlawanan dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ini juga sudah menghina rakyat karena seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang layak menduduki jabatan itu selain terpidana koruptor itu," kata peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, di Jakarta, Jumat (12/10/2012).


Sebagaimana diberitakan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan, diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Padahal, dia bekas terpidana korupsi dengan vonis penjara 2,5 tahun karena menyuap anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nasution, dalam kasus alih fungsi hutan lindung tahun 2008.

 

Ade Irawan menilai, pengangkatan Azirwan itu menunjukkan,  gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi sekaligus gagal melakukan reformasi birokrasi. Ini meruntuhkan kredibilitas pemerintah daerah sekaligus mengancam masyarakat. Bukan tak mungkin, bekas terpidana koruptor itu bakal korupsi lagi.

 

"Kita perlu galang proses politik lokal dan pusat agar bisa memaksa kepala daerah untuk membatalkan pengangkatan itu,"kata Ade Irawan.

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 12 2012 6 12 /10 /October /2012 23:01

 

JAKARTA, RIMANEWS - Penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan ingin tetap fokus menyidik kasus-kasus korupsi. Meski banyak permintaan dari para jurnalis untuk menemui dan mewawancarai, Novel meminta semua pihak memahaminya.


Koordinator Kontras, Haris Azhar, selaku Tim Pembela Penyidik KPK di Jakarta, Jumat (12/10/2012), mengatakan, untuk memperkaya informasi, Novel saat ini masih tetap aktif bekerja di KPK.


"Kami memang sudah meminta Novel untuk menemui kawan-kawan wartawan, tetapi beliau ternyata menyampaikan permohonan maafnya," kata Haris.


Haris mengatakan, Novel ingin tetap bekerja mengusut berbagai kasus korupsi tanpa mau diganggu dengan kasus yang ditimpakan kepadanya.


Beberapa waktu lalu Novel akan ditangkap jajaran kepolisian. Novel diduga terlibat penganiayaan hingga menyebabkan kematian salah seorang dari enam tersangka pencurian sarang walet yang terjadi di Bengkulu tahun 2004.


Taufik Baswedan, kakak kandung Novel, mengatakan, sejak pidato Presiden SBY, aksi teror terhadap keluarga besar dan keluarga Novel sedikit mereda. Ia berharap, mudah-mudahan kasus yang dituduhkan kepada Novel dapat ditangani secara profesional. [mam/kps]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 12 2012 6 12 /10 /October /2012 22:27
Fiddy Anggriawan - Okezone 
Kamis, 11 Oktober 2012 12:37 wib

JAKARTA- Mabes Polri menyatakan, saat ini merasa kesulitan menegakan reformasi birokrasi terlebih dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Anggota yang tidak KKN dan menerima gratifikasi itu susah menurut saya,“ ungkap Wakil Kapolri, Komjen Pol. Nanan Soekarna saat menghadiri seminar nasional di Hotel Century Atlet, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Jenderal bintang tiga itu menjelaskan, faktor yang membuat institusinya kerap bersentuhan dengan tindak pidana korupsi ataupun menerima suap tersebut dikarenakan penghasilan para anggota kepolisian yang masih rendah. “Gaji kami kapan naik karena kami menjadi sulit untuk memberantas korupsi,“ tegasnya.

Nanan juga menerangkan, pihaknya tidak menampikan ketika para anggotanya melakukan hal tersebut. Pasalnya,  kehidupan mereka tidak mungkin akan bisa ditutupi hanya dengan gaji saja. “Siapa di sini yang hanya hidup dari gaji. Jangan munafik kita enggak mungkin bisa hidup dari gaji saja,“ pungkasnya.


(ugo)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 10 2012 4 10 /10 /October /2012 22:11

Posted by humas KPK  on 2012/10/9 11:00:00 (612 reads)

 

Bogor,  9 Oktober  2012. Dalam rangka membangun generasi antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kampanye pendidikan antikorupsi kepada generasi muda Indonesia.  Kampanye antikorupsi bertajuk “Youth Camp Antikorupsi 2012, Kita Berani Beraksi” ini diikuti oleh total 97 pemuda dari berbagai universitas dan perwakilan komunitas antikorupsi dari sejumlah daerah di Indonesia. Kegiatan berlangsung pada 9-12 Oktober 2012 di Rumah Jambuluwuk, Ciawi, Bogor.  

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pemuda merupakan aset bangsa. Di masa mendatang pemuda akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik dan pembuat kebijakan di masa depan. “Pemuda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi tetapi juga subjek yang dapat berkontribusi penuh,” ujar Abraham. Pemuda dengan idealisme dan integritasnya, menurut Abraham, adalah motor penggerak perubahan. Pemuda juga harus memiliki visi yang sama dalam menjalankan peran mencegah dan memberantas korupsi agar dapat menjadi “youth influencer” di lingkungannya.  
Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan sebuah forum berskala nasional yang akan mewadahi para pemuda untuk saling mengenal, memperluas jaringan, dan menyatukan visi para pemuda Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Harapannya, melalui forum ini akan terbentuk jaringan antikorupsi dari kalangan pemuda dan merumuskan rencana aksi nasional mencegah dan memberantas korupsi oleh para pemuda,” imbuh Abraham.

Abraham menambahkan, ke depan dengan terbentuknya forum komunikasi yang mewadahi seluruh komunitas antikorupsi pemuda di seluruh Indonesia, maka kesinambungan aktivitas gerakan antikorupsi pemuda di seluruh Indonesia dapat dijaga. “Cita-cita membangun generasi penerus yang antikorupsi dengan karakter pemuda yang berani, jujur dan berintegritas dapat diwujudkan bersama,” katanya.

Selama empat hari kegiatan, peserta mengikuti serangkaian acara, mulai dari seminar, diskusi, presentasi hingga pemberian materi oleh narasumber ahli tentang motivasi, skill (keterampilan), dan knowledge (pengetahuan). Beberapa narasumber di antaranya pimpinan KPK, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rendy Ahmad (musisi antikorupsi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) dan Komunitas Bike To Work.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl.HR.RasunaSaidKavC-1
JakartaSelatan
 (021)2557-8300 
www.kpk.go.id  | Twitter: @KPK_RI
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 10 2012 4 10 /10 /October /2012 20:50

Posted by KabarNet pada 10/10/2012

Jakarta – KabarNet: Pidato Presiden SBY terkait polemik KPK- Polri memang perlu diapresiasikan. Sayangnya dalam pidato tersebut juga tersirat suatu kejanggalan terkait pengadaan di Polri harus diselesaikan pihak kepolisian sendiri. Demikian hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/10/2012).


Pasca tumbangnya rezim orde baru, Neta mengatakan peran kepolisian sangat dominan di negeri ini. Dia juga menyebutkan peran TNI juga tergeser oleh polisi. ”Polisi menjadi full power pasca orde baru.  Posisi yang dipegang oleh TNI juga digeser polisi. Akibatnya polisi salah sekalipun, polisi bisa melakukan kriminalisasi,” kata Neta S Pane.


Pernyataan SBY terkait masalah pengadaan yang berada di lingkungan polisi dan diselesaikan oleh pihak kepolisian sendiri dinilai Neta sangat janggal.Neta menegaskan hal itu bisa sangat membahayakan. ”Apakah kasus-kasus korupsi tentang pengadaan barang di kepolisian tidak bisa disentuh KPK? Ini kan berbahaya. Kalau pola pikir ini dikembangkan merupakan pola pikir yang menyesatkan,”  tegasnya.


Neta mencontohkan saat ini pihaknya sedang menyelidiki proyek pengadaan100 mobil untuk institusi Polri. Seharusnya lanjut Neta, proyek seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh KPK. ”Proyek itu dibahas tanggal 21 September 2012. Nilainya 100 juta dolar yang diperuntukkan untuk membeli 100 mobil yang sangat biasa saja. Dikhawatirkan jika tidak ditangani KPK bisa-bisa banyak polisi yang melakukan mark up,” tandasnya. [KbrNet/OborNews]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 10 2012 4 10 /10 /October /2012 20:41
Penulis : Inggried Dwi Wedhaswary | Minggu, 7 Oktober 2012 | 10:13 WIB
 
KOMPAS/RIZA FATHONIIlustrasi: KPK mendata barang bukti hasil penggeledahan di Markas Korps Lalu Lintas Kepolisian RI di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Adik kandung Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Kepolisian RI (Polri), Haifdz Baswedan, menyampaikan pernyataan keluarga melalui jejaring sosial Facebook. Ia mengungkapkan, pihak keluarga menyatakan kecewa kepada Polri yang dinilai telah mengkriminalisasi Novel. Teror juga diterima keluarga Novel, yang menjadi Wakil Ketua Satgas Tim Kasus Simulator Korlantas Polri yang tengah ditangani KPK.

"Novel secara profesional melakukan runtutan kegiatan penggeledahan, penyidikan yang dari awal secara terang-terangan diteror dan diancam, baik saat melaksanakan tugasnya maupun di rumah," ungkap Hafidz dalam pernyataannya saat menceritakan keterlibatan Novel dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.

Kompas.com telah meminta izin kepada salah satu saudara kandung Novel, Taufik Baswedan, untuk mengutip pernyataan Hafidz. Dikonfirmasi lebih jauh, Taufik membenarkan teror yang diterima Novel dan pihak keluarga. Teror itu dirasakan setelah mencuatnya kasus simulator. Kasus ini menyeret jenderal bintang dua, mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo dan masih dalam pengembangan KPK.

"Ya, ada teror. Setelah kasus simulator," ujar Taufik, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/10/2012) pagi.

Ia mengungkapkan, setelah kasus itu mencuat, rumah Novel dan ibunya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sering difoto dan didatangi oleh orang tak dikenal. "Kalau kami sih sudah sadar dan siap bahwa ini risiko. Tetapi, karena ada ibu, jadi terganggu juga. Beliau kepikiran. Ibu saya enggak bisa dibegitukan," katanya.

"Kasihan ibu saya. Dulu, ibu saya tinggal di Semarang dan menjadi ibu asuh anak-anak Akpol (Akademi Kepolisian). Sampai-sampai, demi menampung anak-anak Akpol, kami kadang malah di luar rumah. Sekarang, ibu saya menangis dibikin polisi," lanjut Taufik.

Ibu Novel, yang berusia 60 tahun, juga tinggal di kawasan Kelapa Gading. Tak hanya sering diabadikan, di sekitar rumah juga sering ada orang-orang tak dikenal yang keliling mengamati. Selain itu, menurut Taufik, sopirnya juga pernah didatangi orang tak dikenal.

"Sopir saya pernah melihat ada orang foto-foto mobil dan tanya mau dijual berapa. Padahal, kami enggak niat jual. Kemudian, Ketua RT juga didatangin, bilang kalau adik saya (Novel) terima suap. Tanya tentang rumahnya, dulu beli harga berapa. Intinya, seperti mencari-cari celah kesalahan," paparnya.

Ia menekankan, pihak keluarga akan memberikan dukungan penuh kepada Novel. Saat ini, kata dia, adiknya dalam kondisi baik. Terakhir, pihak keluarga berkomunikasi melalui telepon pada Sabtu (6/10/2012) kemarin. 

Seperti diketahui, pada Jumat (5/10/2012) malam, Gedung KPK digeruduk aparat kepolisian yang akan menangkap Novel. Ia disebut terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang tahanan pada tahun 2004. Saat itu, Novel bertugas sebagai Kasat Reserse Polda Bengkulu. Pihak Novel dan Pimpinan KPK menyatakan, kasus itu telah selesai. Sebagai atasan, Novel telah mengambil alih tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anak buahnya. Atas kasus itu, ia telah mendapatkan hukuman disiplin.

Berita terkait polemik Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 10 2012 4 10 /10 /October /2012 20:22
Senin, 8 Oktober 2012 | 09:31 WIB
 
TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo (tengah), didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2012). Djoko Susilo menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulator di Korlantas.

 

Oleh KHAERUDIN

Ungkapan miskomunikasi saat penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di markas Korps Lalu Lintas dihentikan sementara selama hampir empat jam oleh petugas Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 30 Juli lalu, sepertinya masih berlangsung hingga kini. Buntut keberanian KPK mengobrak-abrik salah satu dapur Polri masih terasa hingga kini.


Meskipun jika bicara undang-undang, akan sangat terang benderang jalan KPK menyidik kasus ini sangat bisa dibenarkan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengungkapkan, kasus korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian surat izin mengemudi di Korlantas ini diselidiki KPK sejak awal Januari silam. KPK memutuskan, penyelidikan kasus ini harus ditingkatkan menjadi penyidikan pada 27 Juli. Ketika itu, surat perintah penyidikan yang diteken pimpinan KPK menyebutkan tersangka dalam kasus ini adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan kawan-kawan.


Ada masa tiga hari sejak surat perintah penyidikan (sprindik) diteken pimpinan KPK hingga penggeledahan di markas Korlantas. Sehari sebelum penggeledahan, Ketua KPK bertandang ke Mabes Polri menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk memberitahukan bahwa KPK menyidik kasus pengadaan simulator di Korlantas. Dari cerita Abraham, Kapolri saat itu mempersilakan KPK menyidik kasus tersebut.


Itulah yang membuat langkah KPK menggeledah markas Korlantas sejak pukul 16.00 berlangsung lancar. Seorang pejabat KPK mengungkapkan, bahkan petugas Korlantas mempersilakan penyidik KPK menggeledah beberapa ruangan, hingga akhirnya datang petugas berpangkat komisaris besar dari Bareskrim Mabes Polri yang meminta penggeledahan dihentikan.


Sempat terjadi ketegangan karena penyidik KPK mengatakan langkah mereka dibenarkan UU. Saat diminta menunjukkan izin dari Kapolri untuk menggeledah markas Korlantas, penyidik KPK malah memperlihatkan surat izin penggeledahan dari pengadilan.


Meski penggeledahan bisa kembali dilakukan, setelah dihentikan, KPK tak mulus membawa barang bukti kembali ke kantor mereka. Ketika barang bukti bisa dibawa ke KPK, masih ada petugas dari Bareskrim Mabes Polri yang ikut menjaganya. Ini memang bagian dari kesepakatan KPK dengan Polri.


Hanya tiga hari sejak KPK menggeledah markas Korlantas, tepatnya tanggal 2 Agustus, Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus korupsi pengadaan simulator di Korlantas ke kejaksaan. SPDP itu disertai nama-nama tersangka, antara lain, mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta dua rekanan pengadaan, Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. Tiga nama ini sebenarnya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.


Polri ngotot berhak menyidik kasus korupsi pengadaan simulator ini meskipun KPK telah menyidik kasusnya terlebih dahulu. Kewenangan KPK tersebut tertera dalam UU No 30/2002 tentang KPK. Pasal 50 Ayat 1, 3, dan 4 UU KPK mengatur penanganan sebuah kasus korupsi jika ada penegak hukum selain KPK yang ikut terlibat. Ayat 3 menyebutkan, ”Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”. Pasal 4 menegaskan, ”Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/ atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan”. Terang dan jelas.


Pimpinan KPK sadar betul, penyidikan kasus korupsi simulator bakal penuh tantangan. Salah seorang unsur pimpinan KPK mengatakan, sebelum memutuskan kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan, terlebih dulu dibicarakan mitigasi serangan balik terhadap KPK.

”Semua dibicarakan, intinya kami memetakan semua potensi serangan balik. Mitigasinya juga telah kami siapkan,” katanya.

Salah satunya adalah bagaimana jika terjadi kriminalisasi seperti yang terjadi pada mantan unsur pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dan ternyata, terulang lagi saat upaya penangkapan penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan.


Namun, memang sebaik apa pun mitigasi itu dipersiapkan, KPK tetap hanya bisa menduga apa bentuknya tanpa bisa memastikannya. Contohnya adalah penarikan besar-besaran penyidik KPK oleh Mabes Polri pada September lalu. Polri beralasan ke-20 penyidik itu sudah habis masa penugasannya.


Langkah KPK ”membersihkan” Korlantas masih belum berjalan mulus. Andai saja Presiden Yudhoyono mau mencontoh Ratu Inggris yang memberi dukungan kepada Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong membersihkan kepolisian negara tersebut, mungkin hari ini dan di masa depan, kita akan melihat Polri yang bersih dan dipercaya rakyat. Jalan panjang rupanya masih harus ditempuh KPK.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Polisi vs KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

 

Sumber :
Kompas Cetak
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 10 2012 4 10 /10 /October /2012 20:16
Penulis : Dian Maharani | Kamis, 4 Oktober 2012 | 20:20 WIB
 
KOMPAS/RIZA FATHONIMantan Kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditetapkannya mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi tersangka kasus korupsi merupakan tren baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2012, atau periode Januari hingga Juni 2012, aktor tersangka korupsi tidak ada yang berasal dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terseret kasus korupsi diperkirakan akan menjadi tren baru korupsi semester II tahun 2012.

"Belum ada penetapan tersangka dari penegak hukum. Ini akan jadi tren korupsi semester dua di tahun 2012," ujar Peneliti ICW Tama S Langkun di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2012).

Hasil pantauan ICW, pada semester pertama ini sebanyak 597 orang menjadi tersangka kasus korupsi. Di antaranya, sebanyak 283 merupakan pegawai di level pemerintah daerah, disusul tersangka dari pihak swasta atau rekanan sebanyak 122 orang dan direktur atau karyawan BUMN/ BUMD yakni 62 orang.

Dengan demikian, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan jenderal bintang dua menjadi tersangka kasus korupsi pada 27 Juli 2012 itu akan menjadi tren korupsi periode Juli hingga Desember 2012. Hal itu menandakan penanganan kasus korupsi mulai berani menyentuh tubuh institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan.

Dalam kasus dugaan korupsi Simulator SIM itu, tak hanya Irjen Djoko yang menjadi tersangka, tapi juga Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, dan Komisaris Polisi (Kompol) Legimo.

Secara umum, dikatakan Tama, banyak terjadi perubahan dalam pemberantasan korupsi, khususnya di daerah. KPK telah cukup banyak menjerat aktor dari elit partai maupun pejabat tinggi negara seperti anggota DPRD, Kepala Daerah, DPR, dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sementara, untuk kepolisian dan kejaksaan dianggap masih fokus menjerat pegawai kelas teri.

"Paling banyak dihuni oleh pelaku-pelaku dari partai politik seperti Golkar," ujar Tama.

 

Berita terkait juga dapat diikuti di topik: Dugaan Korupsi Korlantas.

 

Editor :
Ana Shofiana Syatiri
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES