Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
April 25 2013 5 25 /04 /April /2013 22:44

Vidi Batlolone | Kamis, 25 April 2013   

 


(Foto:dok/ist)
Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.
Butuh satu jam untuk baca daftar kekayaan Djoko Susilo.

 

Kalau mengikuti sidang dakwaan terhadap Irjen Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi Simulator SIM, mungkin Anda dibuat kagum dan kaget. Jumlah kekayaan Djoko, menurut jaksa Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) mencapai Rp 100 miliar lebih. Tentu saja itu tidak sebanding dengan gaji yang diperolehnya sebagai perwira polisi.

Untuk membacakan daftar kekayaan yang termuat dalam surat dakwaan saja, satu jaksa tidak cukup. Harus dibaca bergantian dengan jaksa lainnya. Meski dengan membaca secara cepat aset-aset Djoko, tetap saja butuh satu jam lebih.

Daftar kekayaan Djoko disebut dalam dua bagian. Pertama dalam kurun waktu 22 Oktober 2010 sampai 2012. Jaksa menduga kekayaan itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan menjeratnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 yang resmi berlaku 22 Oktober 2010. Kemudian harta Djoko yang diperoleh sejak 13 Oktober 2003 sampai 2010 atau saat berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Nah menurut jaksa, kekayaan Djoko dalam periode 2010 sampai 2012 itu bertambah sekitar Rp 57 miliar, yaitu yang berasal dari pembelian sejumlah tanah dan bangunan, stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU), kendaraan bermotor (sekitar Rp 42 miliar), plus uang hasil penjualan asset-aset yang mencapai Rp 15 miliar. Padahal, pada kurun itu Djoko menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri yang setahun gajinya bahkan tidak mencapai Rp 100 juta. Pada 2011 pun setahun gaji Djoko hanya Rp 113 juta.

Artinya, jika dirinci, pada 2010 setiap bulan Djoko hanya menerima gaji sekitar Rp 7,5 juta dan 2011 per bulannya gaji Djoko hanya sekitar Rp 10,9 juta. Djoko sebenarnya punya penghasilan lain yang berkaitan dengan profesinya, misalnya menjadi pembicara di seminar. Menurut LHKPN tahun 2010, dari penghasilan itu Djoko menerima sekitar Rp 240 juta per tahun atau Rp 20 juta per bulan. Penghasilan Djoko dari berdagang perhiasan lebih besar, yaitu mencapai Rp 960 juta.

Namun seperti sudah dijelaskan di atas, kekayaan Djoko melambung jauh melebihi penghasilannya. Jaksa mencatat satu per satu aset Djoko yang dikumpulkan. Untuk menyamarkan kekayaannya, Djoko kerap membeli tanah, bangunan, atau SPBU dengan menggunakan nama istri-istrinya dan kerabat lainnya.

Pada 27 Oktober hingga Desember 2010, misalnya Djoko tercatat membeli tanah 2.640 m2 berikut hak pengelolaan SPBU di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Dia membeli menggunakan nama Djoko Waskito yang merupakan ayah kandung dari salah satu istrinya, yaitu Dipta Anindita. Aset itu dibeli seharga Rp 5,3 miliar. Kemudian pada 17 Februari 2011 Djoko dengan menggunakan nama istrinya yang lain, Mahdiana untuk membeli tanah 50 meter2 di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan seharga Rp 46,5 juta.

Harta yang diperoleh Djoko pada kurun waktu 2003-2010 pun jumlahnya luar biasa. KPK mencatat kekayaan dan aset Djoko mencapai Rp 53,8 miliar plus US$ 60.000. Selama kurun waktu itu, Djoko pernah menjabat sebagai Kapolres Kota Bekasi, Kapolres Metro Jakarta Utara, Dirlantas Polda Metro Jaya, Wadirlantas Babinkam Mabes Polri, dan Dirlantas Babinkam Polri. Selama menjabat kapolres, gaji Djoko hanya sekitar Rp 3,1 juta per bulan.

Selama 2005, gaji Djoko totalnya Rp 40,1 juta. Djoko menerima keseluruhan gaji Rp 46,4 juta pada 2006. Sementara pada 2007, total gaji yang diterimanya Rp 59,1 juta. Dari Januari hingga September 2008, Djoko memperoleh Rp 53,4 juta. Selanjutnya Oktober hingga Desember 2008 dia menerima gaji Rp 14,8 juta. Sepanjang 2009, total gajinya Rp 87,1 juta dan selama 2010 Djoko mengumpulkan Rp 93,5 juta.

Namun selama kurun waktu itu pula, Djoko membeli sejumlah ruas tanah di berbagai tempat. Paling banyak tercatat oleh KPK, ada di Leuwinanggung Bogor dan di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu ini, Djoko paling banyak menyamarkan hartanya dengan membeli menggunakan nama istri keduanya Mahdiana. (*)
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 25 2013 5 25 /04 /April /2013 21:27

TEMPO.CO, Jakarta- Direktur II Anggaran Kementerian Keuangan, Dwi Pujiastuti Handayani, menyatakan sekitar Rp 35,6 triliun anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak sesuai antara daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan persetujuan DPR. "Itu proyek-proyek yang mengalami perubahan volume dan unit cost," ujarnya kepada Tempo kemarin. “Proyeknya juga macam-macam, terjadi hampir di semua unit eselon satu,” dia menambahkan.



Menurut Dwi, sampai kini pihaknya masih memblokir anggaran tersebut. Sebelumnya, total anggaran Kementerian Pendidikan yang diblokir sebesar Rp 62,1 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 26,4 triliun telah dicairkan karena untuk kebutuhan mendesak, yakni pelaksanaan ujian nasional, pembayaran beasiswa dan bantuan siswa miskin, pelaksanaan kurikulum 2013, pembayaran tunjangan guru, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Sisanya, sebesar Rp 35,6 triliun, dinyatakan masih bermasalah.



Dwi menjelaskan, pihaknya mengelompokkan anggaran yang diblokir menjadi dua jenis. Pertama, anggaran yang kegiatannya sudah ada di keputusan presiden dan belum mendapat persetujuan DPR. "Nilainya sekitar Rp 22 triliun, hanya tinggal menunggu persetujuan dari komisi saja," kata dia. 

Kedua, proyek-proyek yang belum tercantum dalam keppres dan belum mendapat persetujuan dari DPR sekitar Rp 13,6 triliun. "Nah, yang kelompok kedua ini yang akan kami lakukan trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Pendidikan.”



Menurut Dwi, anggaran Rp 13,6 triliun kebanyakan dialokasikan untuk pembangunan kampus perguruan tinggi negeri baru di Indonesia. "Kami akan meminta pembangunan kampus-kampus baru itu dibahas kembali dari awal ke Dewan Perwakilan Rakyat," ujarnya.



Dwi mengatakan program pembangunan kampus baru tersebut, sebelumnya, tidak ada dalam pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor 37 Tahun 2012. “Tapi, dalam pembahasan DPR, itu ada. Kami harus mewaspadai, karena yang kerap jadi masalah adalah pembangunan perguruan tinggi. Kami belajar dari kasus-kasus sebelumnya," ujarnya.



Dwi mengaku tak hafal anggaran itu untuk membangun kampus mana saja. Namun salah satunya adalah untuk membangun kampus yang berafiliasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Lampung dan Kalimantan. "Ada juga pembangunan institut olahraga dan politeknik. Itu tidak ada dalam Keppres.”



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan masalah blokir anggaran Kementerian Pendidikan sudah diselesaikan pelaksana tugas Menteri Keuangan, Hatta Rajasa. Menurut dia, sebentar lagi semua anggaran itu cair. "Begitu Hatta masuk, semuanya beres," ujarnya. Nuh mengaku tak mengetahui alasan pemblokiran anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
March 13 2013 4 13 /03 /March /2013 22:30

Naomi Siagian | Sabtu, 09 Maret 2013   

 


(dok/antara)
 

 

JAKARTA - Pemerintah membentuk tim untuk menelusuri keterlambatan tunjangan profesi guru tahun 2012. Tim ini akan mencari solusi agar tidak terjadi lagi hambatan penyaluran tunjangan profesi guru dan akuntabilitasnya jelas.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan sudah menyerahkan data terkait keterlambatan penyaluran tunjangan profesi guru kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Namun, Haryono menegaskan, penyerahan data tersebut bukan bertujuan untuk tindakan hukum, melainkan untuk mencari upaya penyelesaian dan menghilangkan segala hambatan.

 

“Telah dibahas bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Masing-masing kementerian akan mengusulkan dua orang untuk dibentuk tim bersama,” kata Haryono, Jumat (8/3).

 

Haryono mengungkapkan, pada 1 Juli 2012 telah ditransfer Rp 40 triliun dana tunjangan guru dari Kementerian Keuangan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut yang tersalurkan baru Rp 30 triliun. “Artinya, masih ada Rp 10 triliun yang belum disalurkan, dan itu adanya di pemerintah daerah,” katanya.

 

Atas temuan tersebut pihaknya kemudian melaporkan ke KPK. Dia ingin mengetahui lebih lanjut keberadaan uang tersebut dan konsekuensinya, termasuk bunga dan lainnya. “Kami tidak punya kewenangan, karena kewenangan tersebut ada di inspektorat daerah,” katanya.

 

Haryono mengungkapkan, dari Rp 10 triliun dana tunjangan guru yang belum disalurkan tersebut terbanyak mengendap dan jumlahnya besar ada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

 

Bahkan, kata dia, ada kabupaten kota yang belum menyalurkannya. “Oleh karena itu, kita bawa ke KPK karena kita tidak punya kewenangan. Yang penting upaya pencegahan dilakukan. Kalau dibiarkan bisa jadi masalah,” katanya.

 

Haryono menjelaskan, Itjen Kemendikbud telah melakukan audit investigasi terhadap tunjangan guru dan dana alokasi khusus (DAK) di 10 provinsi. Dari audit tersebut, kata dia, ditemukan anggaran yang dipotong, diendapkan, dan DAK yang bermasalah. “Memang kita mendapatkan kondisi yang seperti itu,” katanya.

 

Itjen Kemendikbud, lanjut Haryono, juga melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh provinsi dengan mengambil satu kabupaten kota sebagai sampel khusus untuk tahun 2012. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh dana yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan, baru 30 persen yang disalurkan kepada guru.

 

“Karena melihat kondisi seperti ini, kita tidak ingin dana pendidikan ini menjadi mubazir. Kualitas jadi tidak meningkat. Akhirnya kita minta kepada KPK untuk membahas ini secara bersama-sama,” katanya.

 

Sumber : Sinar Harapan
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 19 2012 6 19 /10 /October /2012 01:40
Minggu, 14/10/2012 21:45 WIB
Hans Hendricus - detikNews

Jakarta Polisi menggeruduk KPK pada Jumat (5/10) lalu untuk menjemput penyidik KPK, Kompol Baswedan. Sang penyidik diduga terlibat dalam kasus penembakan enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 lalu. Kasusnya memang sudah lama. Jadi kalau polisi ada waktu mengurus kasus Novel, seharusnya kasus lain tak terlupakan.

"Setelah mengurus kasusnya Novel, kasus serupa juga mesti diurus dong," cetus anggota Kompolnas, Adrianus Meliala. Kasus serupa yang dimaksud Adrianus adalah kasus-kasus lama terkait kepentingan masyarakat yang belum terselesaikan.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi UI ini, Minggu (14/10/2012):

Setelah Presiden menyatakan kasus simulator diserahkan sepenuhnya kepada KPK, Kompolnas melihat sikap Polri bagaimana?

Saya kira proses teknis penyerahan kasus kepada KPK tidak susah, yang justru susah adalah proses psikologisnya, yakni bahwa mungkin saja ada anggota Polri yang merasa ini sebagai KO, kalah, digebuk, malu dan seterusnya, yang bisa berakibat pada kinerja. Saya mengatakan, sebaiknya Polri melihatnya dari kacamata positif bahwa sebetulnya selalu ada kemungkinan bahwa Polri akan kalah terus. Saya minta melihat dari segi yang positif bahwa Polri sebetulnya diselamatkan, daripada Polri dipermalukan oleh people power, mendingan diperintah oleh Presiden.

Kompolnas mendukung kasus simulator diserahkan ke KPK, tidak bertentangan dengan Polri?

Saya kira enggak ada alasan yang lain, alasan kami objektivitas, netralitas, dan imparsialitas. Kami enggak ada beda dengan yang lain. Kami bukan komisinya polisi, tapi kami komisi kepolisian untuk mengawasi polisi. Kami sama saja dengan yang lain.

Apakah polisi merasa tersudutkan dengan penyerahan kasus simulator kepada KPK?

Jadi ada dua bagian. Saya kira pihak-pihak yang memang terlibat dalam kasus ini, mungkin Pak Nanan, Kabareskrim, pasti akan merasa galau. Tapi bagi yang lain-lain, anggota Polri yang tidak terlibat, merasa biar saja, sudah tahu polisi lagi begini malah datang ke KPK, itu kan seperti masuk ke dalam mulut harimau. Itu salah sendiri.

Bapak melihat akan ada upaya 'pembalasan' untuk mencari-cari kesalahan ke pimpinan KPK?

Itu sudah terjadi dalam kasus novel. Sebetulnya upaya untuk mencari-cari kelemahan itu sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin. Cuma enggak ketemu. Lalu, dicari di level deputi, enggak ketemu juga. Nah, ketemulah si Novel ini.

Kompolnas melihat Polri memang tidak suka dengan sikap KPK?

Sebenarnya ada persoalan yang tidak terlihat. Pertama, Polri merasa bahwa sebetulnya kemampuan mereka untuk menyidik kasus korupsi itu itu bisa, dan kemampuan KPK bisa seperti sekarang adalah karena Polri. Jadi KPK, bagi Polri dipersepsikan menikmati kredit atau pujian dari masyarakat atas keringat Polri. Polri yang melatih penyidik itu dengan berat dan biaya seadanya. Begitu jadi, dibawa KPK dan KPK yang take credit. Jadi ada unsur sebel juga.

Kedua, Akibat KPK tidak menjalankan tugas utamanya sesuai dengan Undang-undang, yaitu tugas koordinasi dan supervisi. Jadi, yang terjadi adalah KPK tidak mengkoordinasikan kepada polisi dan memberikan kepercayaan untuk menangani kasus besar. Semua kasus diambil KPK, dan KPK mendapat kredit dari masyarakat, bahkan berlindung di balik kasus-kasus yang ditanganinya. Semuanya diambil oleh KPK lewat yang namanya penindakan.

Kenapa enggak dibagi ke polisi. Jadi memang ada unsur kecemburuannya tinggi.
Ketiga adalah KPK dan Polri dihadap-hadapkan oleh komponen masyarakat, Polisi merasa masyarakat enggak tahu ini bahwa antara KPK dan Polri level of playing field-nya itu tidak sama. Kalau bicara kondisi lari dalam jarak pendek itu titik startnya enggak sama, KPK duluan, Polri di belakang. Sehingga kalau KPK menang ya wajar, kalau Polri kalah ya wajar.

Maksudnya level of playing field tidak sama bisa dilihat dari segi anggaran. Di KPK, anggaran untuk menangani kasus tidak terbatas. Sementara untuk Polri anggaran untuk menangani kasus dibatasi untuk kasus besar, menengah kecil. Besar Rp 57 juta, menengah Rp 24 juta, kecil Rp 8 juta. Artinya kalau sudah lewat angka itu berhenti. Itu saja sudah membuat kecemburuan.

Memang KPK secara hukum dibuat berdasarkan UU memiliki power yang besar, tapi itu kemudian menjadi mudarat bagi yang laing, bagi Polri yang utama. Belum lagi kewenangan-kewenangan KPK yang lain. Lalu, untuk penanganan kasus korupsi, polisi dibatas hanya Rp 1 miliar ke bawah. Lebih dari itu ditangani KPK. Selain itu, KPK juga gencar memainkan opini publik, misalnya lewat kelompok-kelompok anti korupsi, juga membuat Polri Panas.

Pandangan Polri terhadap pimpinan KPK yang diisi aktivis seperti Bambang Widjojanto dan Abraham Samad?

Itu yang diyakini oleh Polri sekarang, KPK sekarang berubah, beda betul. Itu pertama-tama diyakini karena tidak ada polisinya di unsur pimpinan KPK. Kedua, Deputi dan Direktur tidak ada unsur Polri. Ini yang terjadi anggapan upaya pembersihan unsur Polri waktu Jumat malam lalu.

Anggota Polda Bengkulu datang dengan tujuan menjemput Novel di KPK, apakah itu bisa dibenarkan?

Polisi waktu itu menjemput orang yang namanya Novel. Cuma, yang ramai dibilang adalah menjemput penyidik KPK. Melakukan. Dalam proses penyidikan, penyidikan itu seni. Jadi bagi orang yang melakukan penyidikan itu punya 1.000 cara untuk mencapai tujuan agar kasus ini terus maju.

Jadi kalau misalnya dalam kasus ketika Kombes Pol Dedy Irianto ini menangani kasus Novel, maka dia punya 1.000 macam cara agar kasus ini bisa jalan. Bisa dengan cara datang ke KPK, bisa dengan cara tunggu di rumah Novel, bisa dengan cara dia panggil dulu Novelnya untuk memberikan kesaksian, setelah itu ditahan. Belum lagi ada trik-trik lain. Tapi, yang saya lihat kok yang diambil cara yang berisiko dan tidak beretika dan menimbulkan blunder. Jadi niat baik menimbulkan kesalahan yang luar biasa. Seharusnya datang pada jam kerja, lalu bertemu dengan pimpinan, dan ngomong dulu.

Yang harus dilihat di sini adalah apakah memang ada cukup alasan untuk menyidik, menetapkan Novel sebagai tersangka, dan menahannya. Itulah yang baru saja sedang kami selidiki di Bengkulu apakah ada dasar-dasar yang kuat bahwa polisi memang layak membuka kasus ini dan Novel yang bersangkutan memang layak menjadi tersangka dan layak ditahan. Kami punya MoU dengan Polri bahwa kegiatan kami tidak boleh ditahan sepanjang kami memberitahu. Kalau kami menemukan tidak ada dasar yang kuat, maka sudah pasti kami menyalahkan Polri. Cuma, kami akan cari cara yang tidak membuat Polri malu.

Kenapa polisi begitu ngotot mengurusi kasus 8 tahun lalu dan soal penembakan terhadap tersangka pencuri sarang burung walet, biasanya kan kalau polisi nembak pencuri yang sudah biarin?

Ya memang, artinya di tengah bagitu banyak kasus serupa, kok polisi ngurus yang ini. Tapi juga enggak bisa dibalikkan, karena banyak kasus yang enggak selesai lalu polisi enggak bisa mengurus kasus ini. Kan enggak gitu pemikirannya. Ini hak polisi mengurus kasusnya Novel. Sepanjang ada bukti baru atau pengakuan baru. Cuma, setelah mengurus kasusnya Novel, kasus serupa juga mesti diurus dong.

Pada saat penjemputan Novel, menurut Menko Polhukam Kapolri tidak tahu, karenan itu hubungan Polda dengan Polda, apakah itu wajar?

Memang tidak semua kasus membutuhkan perhatian Kapolri. Asal tahu saja, setiap tahun rata-rata Polri menangani 2.000 kasus pembunuhan. Masa Kapolri harus tahu semua. Masalahnya, enggak tahunya ini karena memang tidak perlu tahu karena mungkin ini kasus biasa atau karena di Dedi ini enggak punya sense of crisis, kepekaan politik, atau memang dia mendapat perintah untuk tidak bilang, untuk tidak lapor.

Tapi masa dia datang ke KPK enggak punya feeling, masa seorang kombes tidak tahu bahanya dengan kemungkinan bahwa kedatangannya ke KPK akan dipersepsikan lain. Mestinya dia harus konsultasikan dulu, atau jangan-jangan dia sudah lakukan, tapi ada yang bilang ke dia untuk terus masuk.

Atau memang Kapolri pura-pura enggak tahu. Nah, mana yang benar kita enggak tahu. Makanya kita mau mengecek, kalau memang ada dasar untuk mengangkat kembali kasus Novel, kira-kira ada proses alaminya. Maksudnya, ada pengaduan baru, bukti baru tentang kasus ini, mestinya yang paling tahu adalah penyidik, lalu naik ke kasat, naik ke direktur, lalu naik ke polda, itu kan alami proses dari bawah ke atas. Tapi, kalau ada arus perintah dari Jakarta cari Novel ada enggak kasusnya, itu baru enggak wajar. Kami akan mengecek itu, caranya semua diwawancara terpisah.

Kenapa polisi merekomendasikan Novel padahal dia punya catatan hitam di masa lalu, Anda melihatnya bagaimana?

Masalahnya selama ini proses di penanganan di polisi itu mulai dari administrasi, sidang kode etik, lalu hukum. Kadang-kadang selesai di kode etik profesi karena enggak ada masalah hukumnya, itu sesuatu yang bagi mereka yang bermasalah di Polri. Kasus novel ini termasuk baru, karena walaupun telah selesai secara kode etik profesi, ternyata pidananya masih ada yang munculnya belakang. Tapi perlu diingat, sepanjang kasus ini bersifat alami.

Ada kabar pertemuan antara Pak Nanan, Oegroseno dan Kapolda Untung S Rajab bertemu sebelum kedatangan anggota Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya Jumat malam itu?

Terus terang Saya enggak tahu itu. Tapi, Saya melihat dengan sistematis ada upaya mengambil jarak dengan kasus ini, maksudnya enggak mau terlibat. Beberapa jenderal enggak mau terlibat seperti Imam Sujarwo enggak mau terlibat, Oegroseno juga enggak mau terlibat. Yang lain-lain juga enggak mau ikut campur. Pada saat kami bertemu dengan Kapolri dan jenderal bintang dua dan tiga untuk menjelaskan kasus simulator, yang ngomong cuma Pak Sutarman, yang lain diam-diam saja. Jadi memang mengambil jarak.

Kalau Pak Nanan dan Pak Sutarman, yang selalu memberikan pernyataan tentang kasus simulator dan kasus Novel bagaimana?

Mereka ini punya kepentingan. Sutarman ini kepentingannya takut dianggap enggak loyal oleh atasannya. Ini dalam rangka memuluskan jalan dia untuk menjadi kandidiat kuat calon Kapolri. Tapi masa calon Kapolri kok pemarah sih, gawat dong kalau Kapolri kelakuan pemarah begitu. Seharusnya kan memberikan suasana adem.

Kalau Nanan, ada kepentingan untuk menjaga korps. Selama ini dia kan yang ngomong kalau soal penyidik di KPK yang belum melapor. Dia ini untuk urusan ke dalam berkaitan dengan tugas dia sebagai penjaga gawang, menjaga SDM. Tapi, Nanan sebentar lagi akan meninggalkan Polri untuk mencalonkan diri sebegai gubernur, jadi dia tinggal bye-bye saja.

(vit/fjp)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 19 2012 6 19 /10 /October /2012 00:12

 

JAKARTA- Rimanews- Indikasi dugaan keterlibatan pihak Kemendiknas dalam kasus suap pembahasan anggaran proyek universitas semakin terkuak.

 

Hal itu terungkap dari adanya tim kecil yang dibentuk Komisi X DPR dan pihak Dikti guna merubah nomenklatur usulan proyek perguruan tinggi pada 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional.

 

Diterangkan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan Tinggi, Dadang Sudiyarto masuk ke dalam Tim kecil tersebut yakni, Koordinator Pokja Komisi X Angelina Sondakh, dan WaKoor Pokja I Wayan Koster dan anggota Kahar Muzakir.

 

Sementara, dari Kemendiknas yang masuk tim tersebut yakni Danang dan Sesditjen Dikti Kemendiknas, Haris Iskandar serta pihak dari Kemenpora.

 

Anehnya, meski tim tersebut merupakan tim resmi, namun selama melakukan rapat, tim tersebut tidak memiliki satupun notulen rapat.

 

"Tidak ada (notelen rapat). Pertemuannya sah, kami tidak membuat notulen tetapi memang di beberapa dokumen ada coretan-coretan yang kami lakukan," kata Dadang menjawab pertanyaan tim penasehat hukum, Angelina Sondak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/10/2012).

 

Kesaksian itu tentu menguatkan pernyaatan Sesditjen Dikti Kemendiknas, Haris Iskandar yang mengakui telah melanggar prosedur yang ditentukan Dirjen Dikti.

 

Sebelumnya Haris mengaku mendapat pesan penting dari atasannya apabila berurusan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pesan dari Dirjen Dikti yakni apabila bertemu dengan pihak DPR, tidak diperkenankan sendirian. Selain itu juga pertemuan, sesuai intruksi Dirjen hanya bertempat di gedung DPR atau di kantor Ditjen Dikti.

 

"Pesan pak Dirjen, kalau berurusan dengan DPR tidak boleh sendiri. Kedua, kalau mengadakan pertemuan hanya boleh di DPR atau di Gedung Dirjen Dikti," tegas Haris Iskandar dalam sidang yang sama.

 

Namun akhirnya, Haris mengaku ada pertemuan pihak Dikti dan anggota DPR di luar dua tempat tersebut, saat dicecar Hakim Anggota Pengadilan Tipikor, Hendra Yospin Alwi.

 

Haris mengatakan ada pertemuan dirinya di restoran Foodism di Plaza FX pada 17 Maret 2010 dengan Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, dan Mindo Rosalina Manullang.

 

Kendati demikian, diklaimnya, hanya Angelina Sondakh, yang tahu alasan pertemuan itu.

 

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Haris sempat bertukar nomor pin BlackBerry dengan Mindo Rosalina dan Angelina Sondakh.

 

Setelah pertemuan itu, Haris mengakui Mindo Rosalina beberapa kali berusaha menghubunginya buat bertemu guna menanyakan soal proyek rumah sakit universitas. Tetapi, menurut Haris pertemuan itu tidak pernah terjadi lantaran kesibukannya. Haris juga mengakui pernah diundang mantan Puteri Indonesi itu dalam acara ulang tahun pertama anaknya, Keanu.

 

Pengajuan proposal proyek pembangunan atau pengadaan dari Universitas Negeri tidak hanya ditujukan ke Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Tetapi ada beberapa pengajuan yang juga menyasar langsung ke Kementerian Keuangan, bahkan ke Presiden RI.

 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Ditjen Dikti Kemendiknas, Haris Iskandar saat memberikan kesaksian untuk terdakwa suap pembahasan anggaran proyek Kemendiknas, Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (18/10/2012).

 

"Ada yang ke Dikti, ada yang Kemendiknas langsung, ada juga yang ke Presiden langsung," kata Haris saat menjawab pertanyaan Penasehat Hukum Angelina, Teuku Nasrullah.

 

Namun, menurut Haris, hal itu tentu menjadi kesalahan prosedur biasa. Meski pihaknya selalu memberikan pembinaan terhadap para pihak universitas, diakuinya, banyak juga pihak universitas tidak paham prosedur pengajuan.

 

"Selalu saya berikan pengarahan prosedur berkali-kali soal perosedur itu. Tapi faktanya masih selalu ada yang salah (prosedur)," kata Haris.

 

Penjelasan Haris ini dilontarkan, lantaran diakuinya ada beberapa proposal proyek dari universitas langsung diajukan ke DPR. Hal itu, menurut Haris merupakan sebuah percepatan.

 

"Keputusan diterima atau tidaknya langsung saat pertemuan RDP (Rapat Dengar Pendapat)," kata Haris.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 19 2012 6 19 /10 /October /2012 00:01

 

Jumat, 24 Agustus 2012 13:05 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Tersangka kasus penerimaan hadiah terkait pengurusan anggaran Kementerian Agama Dendy Prasetya tidak bersedia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masih sakit.

"Masih dalam keadaan sakit, tidak ada pemeriksaan," kata Dendy singkat saat keluar dari gedung KPK Jakarta, Jumat sekitar pukul 12.15 WIB.

Dendy datang ke kantor KPK pada pukul 09.30 WIB dengan menggunakan kursi roda, kaki kanannya digips karena mengalami kecelakaan pada 12 Juli yang menyebabkan tulang engselnya patah serta lututnya bergeser.

Kuasa hukum Dendy, Erman Umar yang mendampingi Dendy mengatakan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya, Dendy menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa.

"Pada pemeriksaan pertama ditanya apakah bersedia diperiksa? Dijawab tidak bersedia karena tidak sehat karena kaki belum sembuh," katanya.

Ia menyatakan bahwa Dendy tidak mau diperiksa dan meminta pemeriksaan ditunda.

"Setelah menyampaikan hal tersebut, KPK menghadirkan dua orang dokter untuk memeriksa, dokter KPK juga menyampaikan dengan kondisi kaki Dendy patah dan digips pasti berdenyut," katanya.

Setelah dokter keluar, menurut dia, penyidik kembali datang dan meminta Dendy untuk melunjurkan (meluruskan kaki ketika duduk) kakinya.

"Dicoba kakinya dilunjurkan ternyata setelah dicoba selama 15 menit saudara Dendy masih sakit, maka kami minta kebijaksanaan KPK untuk menghentikan pemeriksaan," katanya

Ia meminta pemeriksaan ditunda hingga 25 September, tapi KPK belum menentukan sikap.

Ia mengaku bahwa Dendy butuh waktu sekitar tiga bulan untuk sembuh.

Dendy yang merupakan Direktur utama PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara bersama dengan ayahnya anggota Komisi VIII dari fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabbar ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan Al Quran dan proyek laboratorium sistem komunikasi di Kementerian Agama.

Rinciannya, anggaran pembangunan laboratorium sistem komunikasi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2010/2011 adalah sebesar Rp31 miliar dan anggaran pengadaan Al Quran ialah senilai Rp20 miliar tahun 2011/2012 di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam (Pendis) Kemenag.

Pada hari ini KPK juga dijadwalkan memeriksa pejabat Kemenag lain yaitu Kabag umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Affandi Mochtar.
(ANT)

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © 2012

Berita Terkait

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 18 2012 5 18 /10 /October /2012 23:47

Selasa, 2 Oktober 2012 13:34 WIB | 969 Views

Proyek lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Mei 2012.(FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)

 

 

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo menegaskan, proyek pembangunan sarana olahraga dan fasilitas untuk atlet di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat sejak awal sudah bermasalah.

"Sejak dalam kandungan, proyek Hambalang sudah sakit," kata Hadi dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Ketika ditanya lebih jauh soal hasil auditt itu, Hadi enggan merinci lebih jauh.

"Tentu kami tak akan menyebutkan apa hasil dari audit terhadap Hambalang sebelum diserahkan ke DPR RI," kata Hadi.

Lebih lanjut Ketua BPK menyebutkan  pihaknya saat ini melakukan audit investigasi terhadap proyek yang menelan biaya Rp2,5 triliun itu.

"Audit Hambalang dalam proses penelusuran, dalam proses audit. Mudah-mudahan secepat diserahkan," ungkap Hadi.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Hambalang.  Panja Hambalang Komisi X juga melakukan penyelidikan karena mencurigai adanya penggunaaan  anggaran negara dengan sistem multiyears pada proyek tersebut.

(zul)

Editor: Aditia Maruli

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 18 2012 5 18 /10 /October /2012 23:34

 

Kamis, 18 Oktober 2012 23:12 WIB | 769 Views

Banda Aceh (ANTARA News) - Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyatakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara atau e-audit yang akan dilaksanakan lembaga itu dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh akan mampu menekan penyelewengan anggaran mencapai 30 persen.

"Penerapan e-audit di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya akan mampu mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," katanya di Banda Aceh, Kamis.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, Hadi mengatakan kerja sama yang dilakukan tersebut juga akan menghemat anggaran.

"Sistem pemeriksanaan keuangan yang diterapkan ini tidak akan membebani rakyat karena pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar," katanya.

Menurut dia, penerapan e-audit yang dilakukan BPK dengan bersinergi dengan semua pihak akan mampu mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan juga bisa diakses langsung oleh semua pihak.

Dijelaskannya, pelaksanaan e-audit tersebut dapat dilakukan dalam tiga tahap pertama di kantor BPK, konseling dan file audit yaitu mendatangi langsung serta mencocokkan data yang ada.

"Kami meyakini e-audit akan lebih baik dan akan dapat diakses oleh semua pihak nantinya," katanya didampingi Ketua BPK RI Perwakilan Aceh Maman Abdulrachman.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman BPK RI dengan Pemerintah Aceh dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota dan pimpinan lembaga vertikal di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyambut baik dengan pelaksanaan e-audit yang akan diterapkan di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi dalam upaya menyejahterakan masyarakat di masa mendatang," demikian Zaini.
(KR-IFL/E001)

Editor: Ruslan Burhani

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 18 2012 5 18 /10 /October /2012 23:19

SUMEDANG, (PRLM).- Oknum PNS berinisial DD, staf di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PU (Pekerjaan Umum) Kec. Pamulihan, diduga memalsukan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah toko (ruko) di Jln. Raya Tanjungsari, Dusun Lanjung RT 02/RW 02. Desa/Kecamatan Tanjungsari.

 

Ruko tersebut milik H. Didin Sutardi yang akan digunakan untuk kantor BNI Syariah.

 

Kasus tersebut, awalnya ditangani Satpol PP Kab. Sumedang karena pendirian ruko diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2000 tentang Bangunan dan Perda No.4/2000 tentang Retribusi IMB.

 

Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata IMB-nya diduga palsu, termasuk tanda tangan pejabat yang berwenangnya pun diduga dipalsukan oleh oknum tersebut. Karena disinyalir terjadi tindak pidana pemalsuan, sehingga Satpol PP melimpahkan kasus tersebut kepada Polres Sumedang untuk diselidiki lebih lanjut.

 

“Kita sudah melimpahkan kasus pemalsuan IMB ini ke Polres Sumedang, tanggal 15 September lalu. Bahkan kita sudah mendapatkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (PPHP) dari polres tanggal 30 September. Dalam surat PPHP, disebutkan hasil penyelidikan sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, telah terjadi pemalsuan surat. Selanjutnya, penyidik polres akan melakukan penyidikan sesuai hasil penilaian penyidik,” kata Kasi Penyidikan, Satpol PP Kab. Sumedang, Yudhi Prasetyo ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/10).

 

Menurut dia, terungkapnya kasus pemalsuan IMB itu, bermula dari laporan anggota Satpol PP bahwa ruko milik H. Didin Sutardi akan digunakan BNI Syariah. Namun, dugaan sementara BNI Syariah belum memiliki izin usaha. Berbekal kecurigaan itu, lalu Satpol PP mengecek surat IMB-nya. “Setelah dilihat, ternyata IMB ruko tersebut ada beberapa kejanggalan,” kata Yudhi.

 

Kejanggalan pertama, kata dia, dalam kap surat IMB tertanggal 20 September 2011, tertulis Dinas Bangunan. Padahal, yang berwenang mengeluarkan IMB tahun 2011, seharusnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kab. Sumedang. Kejanggalan kedua, pejabat yang menadatangani IMB, Ir. H. Tonny Djunaedi. Padahal, pejabat tersebut sudah meninggal dunia tahun 2009 lalu.

 

“Jadi, kop surat dan tanda tangan itu diduga kuat palsu. Kita sempat memanggil pemilik ruko, H. Didin. Yang bersangkutan mengaku yang membuat IMB itu, DD staf di UPTD PU Kec. Tanjungsari. Tapi sekarang, DD pindah ke UPTD PU Kec. Pamulihan. Menurut informasi, DD sudah MPP (masuk persiapan pensiun) Agustus lalu,” kata Yudhi mengungkapkan.

 

Ia mengatakan, karena kasus itu diduga kuat terjadi tindak pidana pemalsuan IMB, sehingga kasusnya dilimpahkan ke Polres Sumedang untuk dtindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Yang jadi korban pemalsuan IMB ini, selain H. Didin selaku pemilik ruko, juga pemda sendiri,” katanya.

 

Ketika dikonfirmasi melalui telefon, Kasat Reskrim Polres Sumedang, Ajun Komisaris Suparma membenarkan polres sudah menerima limpahan kasus pemalsuan IMB dari Satpol PP Kab. Sumedang. Saat ini, kasusnya masih proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan para saksi serta mengumpulkan barang bukti. “Dugaan pelakunya memang oknum PNS. Namun, untuk membuktikan dugaan tersebut, kita masih memeriksa para saksi dan mengumpulkan barang bukti,” ujar Suparma. (A-67/A-26).***

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 18 2012 5 18 /10 /October /2012 02:37

 

Mustholih - Okezone
Rabu, 17 Oktober 2012 19:38 wib
 

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, membatalkan pengangkatan bekas terpidana kasus penyuapan alih fungsi hutan lindung Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan, menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di provinsi tersebut.
 
Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, mengatakan seharusnya Gubernur Riau justru memecat Azirwan setelah ditetapkan Pengadilan terbukti melakukan suap kepada anggota Komisi IV DPR, Al-Amin Nasution, pada 8 April 2008 untuk mendapat rekomendasi alih fungsi hutan di Bintan.
 
"Gubernur Kepulauan Riau harus membatalkan pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta memecatnya sebagai PNS," kata Emerson dalam surat elektronik yang diterima Okezone, Rabu (17/10/2012).
 
Menurut Emerson, berdasarkan Undang-undang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000, Azirwan seharusnya dipecat dari status Pegawai Negeri. Selain itu, Azirwan juga tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah karena pertimbangan melanggar sumpah jabatan.
 
"PNS yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, berapa pun hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak ada alasan apa pun," terang Emerson.
 
Emerson menilai pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas harus dimaknai sebagai kegagalan reformasi birokrasi dan kebijakan pro terhadap koruptor. "Di lingkungan birokrasi, mulai terjadi pergeseran dari sikap zero tolerance menjadi 100 % tolerance terhadap koruptor. Koruptor dapat diterima atau diberikan kesempatan kembali bekerja dilingkungan pemerintah," ungkap Emerson.
 
Seperti diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara kepada Azirwan karena dininyatakan terbukti melakukan penyuapan pada alih fungsi hutan lindung Bintan, Kepulauan Riau. Di kasus itu, Azirwan juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan.
 
KPK menangkap Azirwan pada 8 April 2008 bersama anggota DPR, Al Amin Nasution. KPK menyita uang senilai Rp 4 juta saat penangkapan dan Rp 67 juta di mobil Al-Amin. Uang itu diduga diberikan Azirwan untuk memuluskan pembahasan di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan.

(ful)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES