Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 18:16
Bupati Bogor Rachmat Yasin. (int)

Jakarta, ON: Bupati Bogor Rachmat Yasin diduga terlibat kasus suap pemberian izin pengolahan lahan makam di Kecamatan Tanjungsari. Dugaan ini menguat karena hari ini KPK tak hanya menggeledah ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher terkait kasus itu, tapi juga menggeledah ruang kerja sang Bupati.


Soal penggeledahan di kedua lokasi ini diungkap Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini.

"Benar, (hari ini) kami melakukan penggeldehanan di ruangan ketua DPRD Kabupaten Bogor dan kantor Bupati," katanya.

Tak dijelaskan apa yang membuat ruangan Bupati ikut digeledah, namun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Bupati Bogor Rachmat Yasin merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam memberi izin pengolahan lahan pemakaman tersebut.

"Memang otoritas yang mengeluarkan adalah Kepala Daerah," kata dia.

Bambang enggan mengungkap lebih jauh keterlibatan Rachmat dalam kasus ini karena katanya, penyidikan belum sampai pada Bupati.

"Kita masih konsen di operasi tangkap tangan kemarin," katanya.

Seperti diketahui, Selasa kemarin KPK menangkap tujuh orang di rest area Sentul karena terlibat persekongkolan dalam pembebasan lahan di Tanjungsari yang disebut-sebut mencapai luas 1 juta m2 dan akan dibangun pemakaman mewah seperti Pemakaman Sandiego Hill di Karawang, Jawa Barat.

Di antara yang ditangkap adalah Sentot, direktur utama PT Gerindo Perkasa (GP) yang akan membangun pemakaman mewah tersebut, karyawan PT GP bernama Nana,  makelar tanah bernama Willy dan Imam, seorang staf di Pemkab Bogor bernama Usep, sopir Sentot dan sopir Willy.  Dari mereka, disita uang sebanyak Rp800 juta.

Pagi ini, untuk kasus yang sama, KPK menangkap Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher dan stafnya, Aris Munandar, di rumah Iyus di Ciomas, Jawa Barat.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 18:12
Nebby Mahbubirrahman
26 Apr 2013 13:45:48
Inilah 11 Temuan BPK Yang Melibatkan Rachmat Yasin
Jakarta, Aktual.co — Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dalam penyidikan yang gencar dilakukan diduga terlibat beberapa kasus sekaligus. Tidak hanya kasus suap tanah kuburan mewah, namun berdasarkan temuan BPK, ia juga diduga terlibat pelanggaran dalam kasus hambalang. Berikut 11 temuan BPK yang diduga sebagai pelanggaran dan berkaitan dengan Bupati Bogor:

1. Surat Keputusan (SK) Hak Pakai, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan surat keputusan hak pakai tanggal 6 Januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di desa Hambalang, padahal persyaratan berupa surat pelepasan HAK dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.

2. Izin lokasi dan site plan, Bupati Bogor diduga melanggar UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melanggar peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta Situasi.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB, meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek P3SON, sehingga  diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

4. Pendapat Teknis, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diduga melanggar Permen PU Nomor 45 tahun 2007.

5. Revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Sesmenpora diduga melanggar PMK 69/PMK.02/2010 jo. PMK 180/PMK.02/2010.

6. Permohonan Kontrak tahun Jamak, Sesmenpora diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud PP 60 tahun 2008.

7. Izin Kontrak Tajun Jamak, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak dan diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

8. Persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran 2011, Dirjen Anggaran didugar melanggar PMK 104/PMK.02/2010.

9. Pelelangan, Sesmenpora diduga melanggar Keppres 80 tahun 2003. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora.

10. Pencairan Anggaran Tahun 2010, Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

11. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Kerja sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-Wijaya Karya (AW) diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.
Ismed Eka Kusuma -
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 16:20


Jum'at, 14 Desember 2012

Oleh: Edy Mulyadi

 

  

RMOL- “Bailout Bank Century adalah perampokan,” ujar mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), saat berbicara dalam acara Sarasehan Anak Negeri yang disiarkan secara live oleh Metro TV, Kamis malam, 11 November 2011.


Penegasan JK itu menggambarkan kegeramannya atas proses pengambilan keputusan bailout Bank Century. Sebagai Wapres, saat itu Kalla sama sekali tidak dilapori para bawahannya, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.


Padahal, saat keputusan tersebut diambil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah berada di San Fransisco, Amerika Serikat. Sesuai hukum tatanegara, seharusnya Wapres menggantikan Presiden jika sedang berada di luar negeri. Tapi, ya itu tadi, JK telah ditelikung para pembantunya.


Dalam keterangannya di kepada Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR di Gedung DPR, Rabu (19/9/2012), Kalla menyatakan proses pembahasan hingga muncul keputusan memberi bail out Rp 6,7 triliun kepada Bank Century merupakan operasi senyap dan di luar pengetahuannya sebagai Wapres.


Seperti disampaikan Kalla, tak pelak lagi, bailout Bank Century adalah perampokan uang negara. Awalnya,  pelaku perampokan itu adalah sang pemilik bank, Robert Tantular. Namun dari berbagai temuan selanjutnya, termasuk audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata Robert tidak sendirian. Dia dibantu sejumlah tokoh kunci negeri ini yang ternyata punya kepentingan jauh lebih besar, kekuasaan!


Apa hubungannya dana talangan Bank Century dengan kekuasaan? Siapa saja yang bermain? Mengapa harus menggarong uang rakyat melalui Century?


Mantan Anggota Komisi Perbankan dan Keuangan Fraksi PAN di DPR, Muhammad Hatta Taliwang punya jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut.


“Bailout Bank Century yang sudah diaudit BPK merupakan rekayasa Boediono untuk meraih kekuasaan. Dia berbuat melanggar hukum dengan mengeluarkan dana bailout itu dari duit BI trilyunan rupiah dengan imbalan jadi Cawapres SBY,” ujar Hatta seperti dikutip RimaNews (11/12/12).


Menurut dia, Boediono mengupayakan bailout  setelah menghadap Widjojo Nitisastro (mantan Menko Ekuin era Soeharto dan komandan neoliberalisme RI) dan mantan Menkeu Prof Ali Wardhana. Konon, Ali Wardhana sudah mengingatkan apa yang akan dilakukan Boediono berbahaya. Eranya sudah lain, bukan lagi seperti di zaman Pak Harto. Sebaliknya Widjojo justru mendorong bailout dilakukan. Alasannya SBY itu baik untuk penerapan madzhab neoliberalisme di Indonesia. Namun persetujuan itu disertai satu syarat, yaitu Boediono jadi Cawapres SBY pada Pilpres 2009.


Berbekal restu dari Widjojo itulah, skenario perampokan uang negara melalui Bank Century digulirkan. Menurut versi Robert Tantular, Bank Century hanya memerlukan tambahan likuiditas sebesar Rp 650 miliar. Namun dengan berbagai pat-gulipat, angkanya terus membengkak. DPR sendiri akhirnya menyetujui dana talangan sebesar Rp 1,3 triliun. Artinya, jumlahnya telah melonjak hingga dua kali lipat yang dibutuhkan.


Namun syahwat kekuasaan menganggap Rp 1,3 triliun tidak memadai. Maka dengan berbagai kebohongan dan kelicikan, angkanya menggelembung menjadi Rp 6,7 triliun. Dana inilah yang kemudian diduga kuat mengalir untuk memenangkan satu parpol dalam Pemilu dan Pilpers 2009.


Presiden terlibat?

Dalam banyak kesempatan, SBY berkali-kali menyatakan sama sekali tidak tahu rencana dan keputusan bailout Bank Century.


Benarkah demikian?


Ternyata tidak juga!


Pada notulen rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 13 November 2008, halaman 7, tercantum dua paragraph sebagai berikut:


“Sdri. Sri Mulyani menginformasikan telah menyampaikan ini kepada Presiden RI, namun pada hari ini Presiden RI akan melakukan perjalanan dinas ke San Fransisco, USA yang artinya sampai dengan esok hari, dalam hal diperlukan, Presiden RI belum dapat mengambil keputusan.”


“Oleh karena itu Sdri. Sri Mulyani mengharapkan kepada Bank Indonesia agar pada tanggal 14 November dapat menangani situasi dan kondisi termasuk deposan-deposan, bank-bank, rumor maupun hal-hal lain yang mungkin terjadi. Apabila keesokan hari tanggal 14 November situasi dapat terkendali, maka masih ada waktu pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2009 (mungkin salah ketik, seharusnya 2008?) dan hari Minggu tanggal 16 November 2009 (mungkin salah ketik, seharusnya 2008?) dimana Presiden RI sudah kembali  ke tanah air, sehingga dapat membahas masalah ini lebih baik lagi.”


Berdasarkan fakta notulen rapat tersebut, mana boleh SBY menyatakan tidak tahu-menahu. Bukan tidak mustahil, sejatinya SBY bukan sekadar tahu, melainkan juga terlibat (atau bahkan mind master?) dari keputusan bailout Bank Century.


Dugaan ini bukanlah tanpa bukti. Lagi-lagi notulen rapat yang sama menyebut peran penting dan dominan Marsilam Simanjutak.  Fakta ini bisa ditemui pada halaman 8, yang berbunyi:

“Lebih  lanjut Sdr. Boediono menginformasikan bahwa dirinya bersama dengan Sdr. Sofyan dan Sdr. Marsialm akan membahas kembali hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan Bank Century.”


Saat rapat-rapat operasi senyap bailout Bank Century diselenggarakan, Marsilam adalah Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Dalam notulen, Marsilam disebut hadir sebagai narasumber. Namun anehnya, di halaman 8 notulen itu menyebut dia bersama Boediono dan Sofyan Djalil akan membahas kembali hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan Bank Century.


Sebagai Ketua UPK3R, bisa dipastikan kehadirannya di rapat-rapat itu atas sepengetahuan Presiden. Tentu tidak berlebihan, jika dia menjadi semacam “pengganti” atau “mewakili” Presiden. Dengan demikian, Marsilam pasti selalu memberi laporan-laporan progresnya kepada SBY.

 

Dengan fakta-fakta seperti ini, bagaimana mungkin SBY bisa dengan gagah berani menyatakan sama sekali tidak tahu-menahu? Bukankah ini artinya dia sudah melakukan pembohongan publik? Presiden dengan standar moral seperti apa yang mampu membohongi rakyatnya? Berkali-kali pula?

                                                               ***

Beberapa waktu terakhir sejumlah politikus Senayan mengusulkan agar menggunakan hak untuk menyatakan pendapat terkait laporan KPK terhadap Timwas Century. Pasalnya, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, ada dua warga negara di republik ini yang mendapatkan hak istimewa dalam perlakuan hukum, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan landasan tadi, terbuka ruang bagi anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam menyikapi skandal kasus Bank Century. Tidak menutup kemungkinan, Wapres Boediono dapat dimakzulkan dari jabatannya dengan hak yang dimiliki anggota DPR.


Namun terlepas dari hal-hal spiritual tersebut, buku ini seperti menyegarkan kembali ingatan kita tentang skandal Bank Century yang tidak kunjung tuntas. Entah, ada apa sesungguhnya yang terjadi hingga kasusnya terus berlarut-larut. Lembaga superbody semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang biasanya garang pun, menjadi gagap dan kelu ketika berhadapan dengan kasus ini. Harapan publik memang sempat membuncah ketika Abraham Samad didapuk sebagai ketua menggantikan Busyro Muqodas. Apalagi Abraham sejak pagi-pagi sudah sesumbar akan mewakafkan dirinya untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi extraordinary crime di negeri ini.


Sayangnya, harapan tinggal harapan. Sesumbar yang begitu gagah berani pun di lapangan seperti kerupuk tersiram air. Begitu rumit dan musykilkah skandal Century? Begitu hebat dan dahsyatkah tokok-tokoh di balik skandal ini?


Dalam janji-janji kampanye Pilpresnya, SBY berkali-kali menyatakan akan memimpin langsug perang melawan korupsi. Tapi, lagi-lagi, obral janji adalah satu hal, praktik di lapangan adalah hal lain. Dia tidak mengambil tindakan apa pun terhadap menteri-menterinya yang terindikasi korupsi. Alasannya, belum menjadi tersangka. Biarlah hukum yang menentukan. Di negara-negara maju, seorang pejabat publik yang baru diduga atau terindikasi skandal dan kriminal, langsung mengundurkan diri.


Namun lagi-lagi SBY menggunakan standar etika yang amat rendah dalam memimpin negeri ini. Sebagai Presiden, apalagi yang memenangi suara rakyat lebih dari 60% dalam Pilpres, dia punya hak prerogatif dalam mengangkat atau memecat menteri. Sayangnya ini tidak dia lakukan. Bahkan, saat memperingati hari antikorupsi di Istana Negara, 10 Desember 2012, SBY  justru mengatakan kasihan dan akan membantu pejabat yang korupsi. Alasannya, bisa jadi mereka tidak tahu bahwa tindakannya itu adalah korupsi. Sungguh ironis dan tragis.


SBY memang berjanji memimpin langsung perang melawan korupsi, tapi sepertinya dia memimpin perang dengan menggunakan pedang plastik dan pistol air!


Penulis adalah Direktur Program Centre of Economy and Democracy Studies (CEDeS)

 

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 16:15


Minggu, 16 Desember 2012

Laporan: Ruslan Tambak

 

BAMBANG SOESATYO/IST
  
 

RMOL. Mengaitkan PT Ancora  dengan mega skandal dana talangan Bank Century bukanlah hal yang mengada-ada meski keterkaitannya tidak langsung. Selama ini pihak manajemen PT Ancora tidak pernah berinisiatif menunjukan itikad baik untuk mengungkap kepada publik dan pihak berwenang perihal penguasaan aset PT Graha Nusa Utama (GNU) yang sedang dicari oleh Tim Bersama Asset recovery Bank Century.

Begitu disampaikan anggota Tim Pengawas Century DPR Bambang Soesatyo, Minggu (16/12).

Karena tidak pernah berinisiatif membuat pengakuan terbuka atas akuisisi PT GNU, menurut Bambang dalam keterangan tertulisnya, PT Ancora Land patut diduga berupaya menyembunyikan aset-aset yang seharusnya disita negara.

"Kalau ada itikad baik, seharusnya manajemen Ancora mengumumkan kepada publik bahwa Ancora Land telah menguasai aset PT GNU dan siap menyerahkannya kepada Tim Bersama Asset Recovery Bank Century," katanya.

Bisa saja kemudian manajemen Ancora beralasan bahwa mereka tidak tahu kalau PT GNU dan aset-asetnya bermasalah. Namun alasan ini pun sulit diterima karena Ancora Land dan Uni Menara Komunikasi wajib melakukan due diligence sebelum memfinalkan akuisisi PT GNU.

"Jadi, alasannya sudah terpenuhi untuk mengatakan adanya keterkaitan Ancora dengan kasus PT Antaboga Delta Securitas dan Bank Century. Karena PT GNU memang menerima aliran dana dari kelompok Robert Tantular," demikian Bambang. [rsn/dem]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 16:11


Rabu, 19 Desember 2012

Laporan: Zulhidayat Siregar

 

GITA WIRJAWAN
  

RMOL. Perjalanan penyidikan aliran dana dana bailout Bank Century ke PT Graha Nusa Utama sudah jauh. Dikabarkan Polri sudah melimpahkannya ke Kejaksaan Agung.

"Bahkan disebutkan kasus ini sudah cukup jauh berjalan. Sudah masuk ke Kejaksaan Agung,"  jelas Direktur Visi Indonesia Akbar Kiahaly kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 19/12).

PT GNU diduga menerima sejumlah dana yang bersumber dari penjualan aset Bank Century. Sebagian besar saham PT GNU atau sekitar 55 persen dibeli PT Ancora Land, yang merupakan perusahaan milik Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Akbar menambahkan, Polri-Kejaksaan tetap harus diberi kesempatan menangani kasus tersebut. Selain, sebagai sarana untuk mengembalikan citra kedua institusi penegak hukum tersebut, juga karena rekomendasi Pansus Centurygate bahwa kasus pencucian uang dan pengembalian aset ditangani kedua lembaga tersebut.

Tapi, dia meminta KPK harus tetap mensupervisi penanganan kasus tersebut. Apabila dalam perjalanannya dianggap masuk angin, KPK harus segera ambil alih.

"Harus ada kalaborasi yang solid tanpa "masuk angin" antara pihak Mabes Polri, Kejagung dan KPK untuk menyeret Gita Wirjawan ke meja hijau. Terlepas dia seorang menteri dan disebut-sebut capres 2014, bagaimanapun hukum harus ditegakkan," tegasnya. [zul]

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 16:07


Kamis, 20 Desember 2012

Laporan: Ade Mulyana

 

ILUSTRASI
  

RMOL. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis terdakwa Toto Kuncoro, Dirut PT Graha Nusa Utama (GNU), lima tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Majelis hakim menilai Totok terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang Bank Century lewat Robert Tantular dan  perusahaan reksadana Antaboga Delta Securitas Indonesia (ADSI).

"Terdakwa bersalah dalam perkara pencucian uang Bank Century yang dilakukan melalui Antaboga dan Robert Tantular," kata Ketua Majelis Hakim Heru Susanto Kamis (20/12).

Pertimbangan hakim dilatari, temuan analisis transaksi keuangan dan fakta persidangan atas rekening PT ADSI, PT Tirtamas Nusa Surya (TNS)  dan PT Graha Nusa Utama (GNU). Analisis transaksi keuangan menyebutkan, dana nasabah ADSI dilarikan Robert Tantular. Dia diduga  menerima sejumlah cek dan bilyet giro (BG)  Rp 334.276.416.638. Dana tersebut lalu dialirkan ke beberapa perusahaan. Termasuk, ke PT GNU yang dipimpin terdakwa Toto Kuncoro.
 
Bukti-bukti ini diidentifikasi dari aliran dana ke rekening GNU di Bank Century senilai Rp 127  miliar. Disamping itu GNU juga menerima aliran dana Rp 14 miliar  dari PT TNS. Sehingga total dana yang masuk ke rekening PT GNU pada Bank Century adalah Rp 141 miliar.

PT GNU disebut-sebut 55 persen sahamnya diberli oleh PT Ancora Land yang tak lain adalah perusahaan milik Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Menanggapi vonis ini, ketua tim JPU Budi Santoso banding. Dia menilai, putusan hakim terlalu ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa 10 tahun penjara.

Diketahui, terkait dengan perkara Toto Kuncoro,  berkas perkara tersangka lainnya, yakni Stefanus Farok, tersangka Umar Muchsin, serta tersangka Yohanes Sarwono sudah dilimpahkan kepolisian ke kejaksaan. Sampai saat ini,  ketiga tersangka masih menunggu selesainya memori dakwaan yang tengah disusun jaksa. [dem]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 16:00


Kamis, 20 Desember 2012

Laporan: Ade Mulyana

 

GITA WIRJAWAN/IST
  

RMOL. Penegasan Mabes Polri tidak akan memeriksa Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terkait dugaan penerimaan dana bailout Century Rp 6,7 triliun membuktikan bahwa Korps Bhayangkara itu tidak berani membongkar penyelewengan yang dilakukan orang di lingkaran Istana.

"Ini tentu sangat mengecewakan," kata Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia, Akbar Kiahaly, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (20/12).

Penegasan Mabes Polri tidak akan memeriksa Gita disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar, Kamis sore (20/12).

Menurut dia, sampai saat ini Mabes Polri tidak menemukan keterkaitan PT Graha Nusa Utama, yang 55 persen sahamnya dibeli perusahaan milik Gita Wirjawan, PT Ancora Capital, dengan pemilik Bank Century Robert Tantular. Sehingga, tidak ada korelasinya bagi penyelidik untuk memanggil dan memeriksa Gita.

Bagi Akbar, penjelasan yang disampaikan Boy Rafli tak lebih sebagai upaya menyamarkan keterlibatan Gita yang sebenarnya sudah terang benderang seperti disampaikan sebelumnya, dimana ditemukan keterlibatan Gita berdasarkan atas temuan Mabes Polri dalam penyelidikan kasus reksadana bodong PT Antaboga Delta Sekuritas yang mengalir ke PT Graha Nusa Utama.

"Bagaimana mungkin mereka (Mabes Polri) membantah temuan mereka sendiri dalam hitungan hari. Mabes Polri harusnya tidak mengatakan hal demikian. Sekecil apapun petunjuknya, Polri harus menelusuri keterlibatan Gita," demikian Akbar. [dem]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 15:46


Rabu, 18 Juli 2012

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

 

GITA WIRJAWAN/IST
  

RMOL. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dipersilakan bermewah-mewah dan berfoya-foya. Gita Wirjawan tidak perlu melaksanakan amanahnya sebagai menteri.

Bahkan Gita Wirjawan juga tidak perlu pusing dan menangani harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik menjelang bulan Ramadhan dan lebaran ini. Menteri Gita Wirjawan juga tidak perlu repot dengan berbagai buahan-buahan impor, termasuk singkong dari Vietnam dan China, yang sudah menyingkirkan buah-buahan lokal.

Demikian disampaikan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchko Sky Khadafi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 18/7)

Sebenarnya, Uchok mengatakan hal ini untuk menyindir Gita. Uchok menilai Menteri Gita sangat keterlaluan. Bagaimana tidak, Kementerian Perdagangaan pimpinan Gita Wirjawan mengalokasikan duit APBN untuk internet sebesar Rp 8,5 miliar per tahun. Belum lagi Kementerian Perdagangan membuat program email yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,1 miliar per tahun, yang sebenarnya bisa gratis.

Selain itu, ungkap Uchok, daripada mengurusu harga di pasaran, Gita lebih mengutamakan memperbaiki rumah jabatannya di Jalan Widya Chandra I No 2 Jakarta. biaya untuk merenovasi rumah ini menghabiskan duit APBN sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara pelaksana renovasinya adalah PT Stupa Mutiara Khatuliswa yang beralamat di Taluson Building 4 Floor, Jalan R P Soeroso No 30 Menteng, Jakarta Pusat, dengan harga penawan awal sebesar Rp 1.008.084.000. [ysa]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 15:39


Rabu, 19 Desember 2012

Laporan: Zulhidayat Siregar

 

  

RMOL. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan diduga juga turut menerima aliran dana bailout Bank Century. Berdasarkan penyidikan Polri, PT Graha Nusa Utama (PT GNU) menerima sejumlah dana yang bersumber dari penjualan aset Bank Century.


Direktur Visi Indonesia Akbar Kiahaly menjelaskan, sebagian besar saham PT GNU atau sekitar 55 persen dibeli PT Ancora Land, yang merupakan perusahaan milik Gita Wirjawan.


"Saya sampai saat ini menduga ada keterlibatan PT Ancora dalam hal kasus bailout Bank Century ini," jelas Direktur Visi Indonesia Akbar Kiahaly kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 19/12).


PT GNU diduga digunakan bekas pemilik Bank Century Robert Tantular sebagai penghilang jejak aliran dana Century.


"Jadi saya curiga PT GNU ini hanya tempat pencucian uang. Kita ketahui awal kepemikannya (PT GNU) dimiliki Robert Tantular. Dana mana yang dikelola, ya dana PT Antaboga itu. Yang sampai saat ini tidak jelas bagaimana penyelesaiannya," tegasnya.


Dia menjelaskan, awal pembentukan PT Ancora memang dimaksudkan untuk men-take over perusahaan-perusahaan yang mau jatuh. Tapi tidak sembarang perusahaan.


"Saya sudah baca beberapa literatur perusahaan. Rata-rata perusahaan yang diambil itu perusahaan besar semuanya. Sedangkan informasi yang saya dapat, PT GNU perusahaan yang biasa-biasa saja. Makanya saya curiga PT GNU ini hanya ladang pencucian uang," katanya lagi.


Gita Wirjawan sebelumnya membantah Ancora Land menerima sejumlah dana dari Bank Century. Lewat pesan singkatnya, belum lama ini, Gita menegaskan, Ancora justru mengeluarkan dana untuk pengambil alihan saham perusahaan yang bonafide. [zul]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 25 2013 5 25 /04 /April /2013 22:51

Diamanty Meiliana | Kamis, 25 April 2013  

 


(SH/Septiawan)
Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Perusahaan tersebut akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi.


JAKARTA –Dalam persidangan kasus dugaan suap terkait izin kuota impor daging sapi kemarin, Rabu (24/4), terungkap mantan Presiden Partai keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyanggupi permintaan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman untuk mempertemukannya dengan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Medan, 10 Januari 2013.

Agar presentasi meyakinkan, Luthfi mengarahkan Elizabeth untuk membawa hasil kajian dan data yang diperlukan untuk dipresentasikan di hadapan Suswono. Namun, Luthfi mengancam tidak bersedia membantu Elizabeth jika pertemuan di Medan bocor ke kolega-koleganya.
Melalui orang dekatnya, Ahmad Fathanah, Luthfi menanyakan apakah PT Indoguna bersedia menyumbang untuk perjalanan kampanye PKS di Sumatera. Sebagai timbal balik, perusahaan tersebut akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi.

Elizabeth memenuhi permintaan tersebut dan memberikan uang Rp 300 juta. Elizabeth bahkan bersedia memberikan fee Rp 5.000 per kilogram daging sapi impor atau total Rp 40 miliar jika penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 PT Indoguna Utama sebanyak 8.000 ton disetujui Kementan.

Melihat keseriusan Elizabeth, Luthfi menyuruh Ahmad untuk memberi tahu Elizabeth agar membawa data untuk meyakinkan Suswono
bahwa kebijakan swasembada pangan akan mengancam ketahanan pangan nasional sehingga perlu adanya penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013.

Tak tanggung-tanggung, Luthfi juga menjanjikan akan mempertemukan Elizabeth dengan Suswono serta bersedia menyampaikannya langsung kepada Suswono agar PT Indoguna Utama diberikan penambahan kuota 10.000 ton daging sehingga Luthfi akan menerima fee Rp 50 miliar.

Dalam surat dakwaan terungkap kalau Suswono akhirnya memenuhi keinginan pengusaha PT Indoguna Utama untuk bertemu dan membicarakan soal kebutuhan impor daging sapi. Pertemuan diadakan di kamar hotel tempat 10.000 ton menginap di Medan.
Suswono bersedia bertemu dengan Elizabeth setelah sebelumnya Luthfi melakukan pendekatan dengan orang dekat Suswono yang bernama Soewarso. Luthfi berkata, “Nanti ada orang mau ketemu dengan Pak Menteri di Medan, tolong dibantu”.

Suswono Saksi
Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Rum mengatakan, Suswono mungkin dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi. “Pastilah, kan namanya ada di dakwaan,” kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Rabu (24/4).

Meskipun bertemu dengan Elizabeth, dalam surat dakwaan tertulis Suswono menolak paparan Elizabeth soal perlunya penambahan kuota impor daging sapi. Penolakan permohonan tersebut bukan yang pertama, tercatat ada tiga kali penolakan atas permohonan tambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama.

Melalui pengusaha Elda Devianne Adiningrat, Elizabeth menyerahkan surat-surat permohonan yang ditolak tersebut kepada Luthfi melalui orang dekatnya Ahmad Fathanah. Luthfi kemudian menghubungi Sekretaris Kementan Baran Wirawan untuk menemuinya di kantor DPP PKS.

Dalam pertemuan itu, Luthfi meminta Baran menyampaikan pesan kepada Suswono yang berisi agar Suswono peka terhadap isu yang berkembang di masyarakat mengenai harga daging sapi yang mahal dan beredarnya daging celeng. Hal ini serupa dengan presentasi Elizabeth sebelumnya di Medan.

Selang beberapa hari, Ahmad menemui Elizabeth dan Direktur PT Indoguna Abdi Arya Effendi, serta meminta agar disediakan uang Rp 1 miliar untuk keperluan operasional Luthfi. Sebagai imbal balik, PT Indoguna Utama akan diprioritaskan jika ada penambahan kuota impor daging sapi. Uang Rp 1 miliar itu diserahkan pada 29 Januari 2013 kepada Ahmad.

Luthfi menjawab, “Iya, iya nanti, saya lagi di atas panggung,” saat Ahmad mengabarinya soal realisasi uang Rp 1 miliar tersebut. Tak lama, penyidik KPK menangkap Ahmad yang sedang berada di kamar Hotel Le Meridien Jakarta bersama Maharani Suciyono.

Dalam kasus ini, pengusaha PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi menjadi terdakwa pemberi suap kepada Luthfi. Keduanya ditangkap penyidik KPK pada 29 Januari 2013 setelah memberikan uang ke Ahmad. Keduanya didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 15 UU 31 /1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999. (*)

sumber : shnews.co

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES