Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
May 23 2013 5 23 /05 /May /2013 22:00
Kamis, 23/05/2013 18:02 WIB

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Raden Mas Johanes, Stefanus Farok dan Umar Muchisin dituntut 7 tahun penjara. Mereka bertiga didakwa telah melakukan pencucian uang yang diterima dari terpidana skandal Bank Century, Robert Tantular.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustofa menuntut para terdakwa bersalah telah melakukan pencucian uang sesuai Pasal 6 UU No 15/2002 yang telah diubah menjadi UU No 25/2003 tentang Pencucian Pang.

"Menuntut ketiga terdakwa selama 7 tahun penjara," kata Mustofa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013),

Tuntutan ini dibacakan dalam persidangan yang diketuai oleh majelis hakim Bagus Irawan. Para terdakwa adalah bos PT NUS yang membeli sebidang tanah dari Yayasan Fatmawati pada tahun 2003, tanah seluas 44 hektar tersebut ditempati RS Fatmawati dan lapangan golf.

Para terdakwa membeli tanah seluas 22 hektar dari Yayasan Fatmawati senilai Rp 65 miliar, dengan catatan sengketa dengan RS Fatmawati diselesaikan para terdakwa. Para terdakwa menyanggupi, namun diduga dana untuk pembayarannya berasal dari Robert Tantular, tersangka skandal Century.

Awalnya para terdakwa bertemu dengan Toto Kuntjoro yang menerima aliran dana dari Robert Tantular. Toto pun mentransfer uang sebesar Rp 40,9 miliar ke para terdakwa.

"Bahwa benar aliran dana dari Toto Kuntjoro kepada para terdakwa dalam rangka menyelesaikan tanah Yayasan Fatmawati," ujar Mustofa dalam tuntutannya.

Dengan bukti sejumlah lembar kwitansi transaksi keuangan, para terdakwa telah menggunakan uang yang diduga mengetahui uang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang bos Bank Century tersebut.

Toto sendiri telah dijatuhi vonis 13 tahun penjara pada 22 Oktober 2012 oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus tersebut.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 23 2013 5 23 /05 /May /2013 21:52
Penulis : Icha Rastika | Kamis, 23 Mei 2013 | 21:04 WIB
 
 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT The Master Steel Diah Soembedi melalui pengacaranya Tito Hananta berniat melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas proses penahanannya. Diah merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan ke pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

 

"Kami kuasa hukum The Master Steel, dengan ini menyampaikan protes kepada pimpinan KPK karena klien kami Bu Diah ditahan. Kami akan laporkan tim penyidik KPK ke Komnas HAM dan kami akan laporkan ke komite etik," kata Tito seusai mendampingi Diah ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (24/5/2013).

 

Menurut Tito, Diah ditahan di Rumah Tahanan KPK seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, Kamis. Dia mengatakan, Diah baru mengetahui statusnya sebagai tersangka usai pemeriksaan tadi. Tito juga memprotes penetapan tersangka terhadap kliennya ini.

 

"Tim penyidik diskriminatif. Sebulan lalu Asep Hendro ditangkap KPK karena memberikan uang ke pegawai pajak, tapi dibebaskan. Klien kami memberikan laporan resmi ke KPK bahwa menerima pemerasan, tapi malah ditahan," ujarnya.

 

Selain melaporkan ke Komnas HAM, tim pengacara Diah berencana melakukan gugatan pra peradilan kepada KPK. Adapun Diah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap pegawai pajak Mohamad Dian Irwan dan Eko Darmayanto terkait kepengurusan tunggakan pajak PT The Master Steel. Dian dan Eko juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus ini.

 

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Diah sebenarnya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak 16 Mei 2013. Diah dijerat pasal yang sama dengan dua Manajer Keuangan PT Master Steel Effendi Komala dan Teddy Muliawan yang sudah lebih dulu ditetapkan tersangka, yakni Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Kasus ini berawal saat KPK menangkap tangan keempat orang itu beberapa waktu lalu. Bersamaan dengan tangkap tangan itu, KPK menemukan uang 300.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 2,3 miliar. Diduga, pemberian uang ini bukan yang pertama.

 

Sebelumnya, Manajer PT The Master Steel Effendi dan Teddy diduga memberikan uang dalam jumlah yang sama pada 7 Mei 2013. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany sebelumnya mengakui PT The Master Steel memang bermasalah dalam pembayaran pajak. Ada semacam upaya untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.

 

Dia juga mengatakan, masalah pembayaran pajak The Master Steel ini sudah masuk tahap penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak. Proses penyidikan masalah perusahaan ini, menurut Fuad, dilakukan tim penyidik yang beranggota Mohammad Dian, Eko, serta pemeriksa pajak lainnya.

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 23 2013 5 23 /05 /May /2013 21:45
Kamis, 23/05/2013 18:54 WIB

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - KPK menyita rumah milik Luthfi Hasan Ishaaq yang berada di Rumah Bagus Residence, Kebagusan, Jakarta Selatan. Cicilan pembayaran rumah senilai Rp 3 M baru saja lunas.

"Rumah itu baru saja lunas, dan belum dibaliknamakan," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (25/4/2013).

Meski begitu, Johan menyatakan KPK mengantongi bukti bahwa pengurusan pembelian rumah tersebut terkait dengan Luthfi. "Tapi terkait dengan LHI," kata Johan.

Rumah yang berada di cluster tersebut, memang terlihat baru selesai dibangun.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 23 2013 5 23 /05 /May /2013 21:32
Kamis, 23/05/2013 19:41 WIB

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Beredar info ada 45 nama yang memiliki transaksi dengan Ahmad Fathanah. Salah satunya atas nama Elsya Putri Adiyanti (19). Jumlahnya tak tanggung-tanggung, Rp 2 miliar. Bagaimana ceritanya?


"Itu bukan aliran dana, tapi malah mengirim," kata orangtua Elsya, Mulyadi (45), dalam jumpa pers di warung kopi Daeng Sija, Jalan Boulevard Makassar, Kamis (23/5/2013).

Mulyadi menceritakan, dirinya adalah tim sukses cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin. Oleh Ilham, ketika itu, dia diminta mentransfer dana ke Ahmad Fathanah sebanyak Rp 2 miliar. Karena tak punya rekening Bank Mandiri, ia meminjam rekening anaknya, Elsya.

Transfer ke rekening Ahmad Fathanah dilakukan dua kali, yakni 16 Juni 2012 dan 1 Februari 2013. "Dikirim dari (Bank Mandiri) Toddopuli," kata pengusaha tambang tersebut.

Mulyadi yang didampingi Elsya itu mengaku resah karena nama anaknya disebut-sebut terkait Fathanah. Karena itu, ia mengklarifikasi informasi yang beredar.

Berdasarkan data yang beredar, ada transaksi di rekening Ahmad Fathanah terkait pihak luar. Ada 45 nama yang disebut. Jumlahnya dari jutaan hingga miliaran.

PPATK menyangkal data itu bersumber dari dirinya. "PPATK tidak pernah melansir. Bahkan kami tidak pernah melansir perempuan atau laki-laki yang diduga menerima," ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso saat dihubungi detikcom, Kamis (23/5/2013).

"Saya nggak hapal, karena melibatkan banyak orang. Bukan model PPATK menyebutkan detail seperti itu, karena itu melanggar undang-undang," tuturnya.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 22 2013 4 22 /05 /May /2013 23:11
Rabu, 22/05/2013 17:49 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Penyidik KPK kembali melakukan penyitaan mobil yang diduga terkait dengan Luthfi Hasan Ishaaq. Mobil Alphard warna hitam diambil penyidik dari kantor DPP PKS.

"KPK kembali melakukan penyitaan mobil, Alphard yang diduga terkait dengan LHI," ujar Jubir KPK Johan Budi, Rabu (22/5/2013).

Mobil tersebut diambil dari kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang. Mobil berplat nomor B 147 MSI itu kini sudah terparkir di halaman KPK.

"Diambil dari kantor DPP PKS siang tadi," kata Johan.

Sebelumnya KPK juga mengambil 6 mobil mewah terkait Luthfi di kantor DPP PKS. Penyitaan ini terkait dengan pasal pencucian uang yang dijeratkan kepada eks presiden PKS itu.

(fjp/lh)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 13 2013 2 13 /05 /May /2013 23:49

Setelah Luthfi, giliran Ketua Umum dan Ketua Majelis Syuro diperiksa.

Senin, 13 Mei 2013, 23:09 Ita Lismawati F. Malau, Eka Permadi, Dedy Priatmojo, Zahrul Darmawan (Depok)
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin (kanan) dan Presiden PKS Anis Matta (kiri)
Presiden PKS Anis Matta di gedung KPK. Dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kuota impor sapi, Jakarta, Senin (13/05/2013) (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Setahun menjelang Pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus digoyang isu gawat yang menohok integritas mereka. Setelah presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan sebagai tersangka, kini sejumlah pejabat teras partai dakwah ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian.

Senin 13 Mei 2013, Presiden PKS Anis Matta memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian sekaligus pencucian uang, Ahmad Fathanah. Usai diperiksa sekitar tujuh jam, presiden pengganti Luthfi itu mengaku dicecar soal status lahan tanah.

Urusan Anis Matta dengan Fathanah, yang juga orang dekat Luthfi, adalah masalah tanah di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Luasnya ribuan meter persegi. Sertifikat tanah milik Anis itu ditemukan penyidik KPK ada di tangan Fathanah.

"Saya sudah laporkan tanah itu dalam daftar kekayaan ke KPK," kata Anis usai menjalani pemeriksaan di KPK.

Menurut dia, pengelolaan tanah tersebut dia serahkan ke adiknya, Saldi Matta, untuk dibuat suatu proyek properti. Namun saat proyek hendak dilaksanakan, keluarga Fathanah berniat membeli tanah itu. "Mereka menawar, tapi tidak terjadi transaksi dengan keluarga Fathanah," katanya.

Dalam pemeriksaan, penyidik KPK sempat menunjukkan fotokopi sertifikat. Meski begitu, Anis menegaskan, Fathanah tidak mengantongi sertifikat asli tanah itu.

Selain masalah tanah, Anis mengaku ditanya mengenai kebijakan PKS soal pemilu kepala daerah. Mantan Sekjen PKS ini menjelaskan ada mekanisme internal PKS berkaitan dengan Pilkada yang bersifat otonom. Semua usulan tentang calon diusulkan oleh DPW, diajukan oleh Ketua Wilayah Dakwah yang merupakan koordinator atas DPW tersebut, dan kemudian dilaporkan ke DPP.

Dia melanjutkan tugas DPP adalah memeriksa, apakah mekanisme pengambilan keputusan sudah benar atau tidak. Kalau proses pengambilan keputusan sudah benar, DPP menanyakan kembali kepada DPW apa yang menjadi preferensi mereka memilih calon yang bersangkutan. 

"Setelah itu kami putuskan, seluruh domain pelaksanaan dan implementasinya kembali ke wilayah," tuturnya.

Yang cilaka, bukan hanya Anis yang ada di daftar pemanggilan KPK. Hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Ketua Dewan Syuro adalah jabatan tertinggi dalam struktur PKS.

Sedianya, Hilmi diperiksa Jumat pekan lalu. Namun, dia tidak memenuhi panggilan KPK dan memilih menghadiri sebuah acara seremonial di Padang, Sumatera Barat. Sama seperti Anis, Hilmi pun dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Fathanah.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Sekjen PKS Muhammad Taufik Ridho. Selain mereka, KPK memanggil Menteri Pertanian yang juga kader PKS, hotel">Suswono. Menteri Suswono dinilai paling tahu bagaimana kuota impor daging sapi jadi membengkak pada 2011--ini temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun, Suswono mengaku tidak mengetahui realisasi kebutuhan impor pada 2010-2011 yang lebih tinggi dari kebutuhan itu. Sebab, menurut dia Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak pernah memberikan laporan kepadanya terkait impor daging sapi.

Kasus yang menyeret Luthfi ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Fathanah, 29 Januari lalu. Dari tangan Fathanah, KPK menyita uang Rp1 miliar. Uang ini diyakini merupakan bagian dari total dana Rp40 miliar yang bakal disetorkan untuk kepada Luthfi.

Uang ini diduga berasal dari dua pejabat perusahaan pengimpor daging, PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya kini berstatus terdakwa dan menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

KPK lantas mengembangkan kasus suap ini ke tindak pidana pencucian uang dan menyita sejumlah aset Fathanah dan Luthfi. Selengkapnya baca di sini.

Aset Luthfi

Setelah menyegel sejumlah mobil, Senin 6 Mei 2013, KPK menyita tiga tanah dan bangunan yang diduga milik Luthfi Hasan. Semua aset yang disegel dan disita itu diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang Luthfi yang juga berstatus tersangka suap kuota impor daging sapi.

Tanah itu terletak di kawasan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, dengan nama orang lain. Ketiga rumah itu tepatnya berada di Jalan Batu Ampar III, Condet, Jakarta Timur. Salah satu rumah tersebut diketahui milik Ahmad Zaky, orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq. Sedangkan dua rumah lagi diatasnamakan orang lain.

"Penyitaannya pekan lalu dan sudah di pasang plang, Jumat kemarin," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kemarin.

Sebelumnya, Johan mengatakan, KPK juga menyita rumah yang diduga kuat terkait dengan praktik pencucian uang Luthfi di Jalan Haji Samali No. 27 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adapun enam kendaraan yang disegel Senin pekan lalu, adalah Fortuner Hitam B544 RFS, Mitsubishi Grandis warna hitam B 7476 UE, Mazda CX9 warna putih B 2 MDF, Mitsubishi Pajero Sport warna hitam 1074 RDW, Nissan Navara B 90 51 QI warna hitam, dan mobil Volkswagen's Caravelle warna hitam B 948 RFS.

KPK belum bisa menyita enam mobil itu dari kantor DPP PKS karena ada perlawanan. Sekuriti kantor DPP PKS tidak mengizinkan mobil dibawa karena menilai penyidik KPK tidak membawa surat perintah penyitaan. Masalah ini pun berbuntut panjang.

 

Semula, penyidik KPK akan mendatangi kantor DPP PKS, Senin 13 Mei 2013 untuk menuntaskan proses penyitaan enam mobil yang diduga terkait pencucian uang Luthfi Hasan. Untuk menyambut kedatangan penyidik KPK, PKS sudah menyiapkan tiga spanduk nyeleneh. 

 Diperintah Presiden PKS Anis Matta, petugas dan kader PKS menempatkan spanduk bernada mencemooh di tiga lokasi, termasuk di depan gerbang utama. Isinya:"Selamat datang KPK di DPP PKS. Kami senang jika dikau datang sesuai hukum dan akhlak mulia."

Hingga Senin sore, penyidik KPK tak kunjung datang. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengonfirmasikan penyitaan batal.

Kasus yang menyeret Luthfi ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, 29 Januari lalu. Dari tangan Fathanah, KPK menyita uang Rp1 miliar yang diyakini merupakan bagian dari total dana Rp40 miliar akan disetorkan ke Luthfi.

 

Uang ini diduga berasal dari dua pejabat perusahaan pengimpor daging, PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya kini berstatus terdakwa dan menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

KPK lantas mengembangkan kasus suap ini ke tindak pidana pencucian uang dan menyita sejumlah aset dari tangan Fathanah dan Luthfi. Bahkan, KPK ikut menyasar orang-orang di sekitar mereka. Siapa saja? Baca selengkapnya di sini.

Serangan balik PKS?

Proses penyitaan enam kendaraan dari kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, 6 Mei lalu itu membuat PKS gerah. Partai ini lantas melaporkan 10 penyidik KPK yang saat itu mendatangi kantor DPP dengan tuduhan melanggar KUHAP dan perlakuan tidak menyenangkan. 

Saat mendaftarkan laporannya di Bareskrim Mabes Polri, Senin kemarin, PKS yang diwakili Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho membantah ada sentimen permusuhan partainya--PKS adalah partai yang pernah mengklaim paling bersih dan anti korupsi--kepada KPK. Dia pun mengaku bukan melaporkan KPK secara institusi, melainkan hanya 10 penyidik yang dinilai melanggar prosedur operasi standar dan KUHAP saat mendatangi dan bermaksud menyita enam kendaraan Luthfi. 

"PKS tidak bermasalah dengan KPK. PKS tidak berhadapan dengan KPK. Kami hanya melaporkan person," katanya. Tak hanya penyidik, PKS pun melaporkan juru bicara KPK Johan Budi SP ke polisi dengan tuduhan penghinaan. PKS bahkan menyatakan sedangkan menyiapkan laporan untuk mengadukan pejabat KPK lainnya.

Anehnya, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menilai laporan itu bukan atas nama partai, melainkan perseorangan. Dalam hal ini, kata Tifatul, itu adalah tindakan Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah semata. "Majelis Syuro tidak mengurusi hal itu," ujarnya, berkilah.

Saat ditanya apakah PKS tidak khawatir citranya jatuh di mata publik karena nekat melaporkan KPK ke pihak kepolisian, Tifatul berharap masyarakat bisa melihat secara jernih. Politisi PKS yang kini jadi Menkominfo ini berpendapat selama partainya menempuh prosedur hukum, masyarakat harus memahaminya.

"Selama ini KPK juga bilang kalau seandainya tidak puas, silakan PKS tempuh prosedur hukum," ucapnya. (kd)

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 20:52
Ditulis Oleh redaksi   
Jumat, 26 April 2013 19:24
 

Add this to your website

 

Dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh. Anggota Komisi X DPR RI Zulfadli mengusulkan audit investigasi dengan tujuan tertentu untuk pelaksanaan Ujian Nasional.

“MULAI penganggaran, tender, pelaksanaan, distribusi,” kata Zulfadli dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di Jakarta, Jumat (26/4).


Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan Komisi X DPR RI tidak pernah membintangi anggaran untuk pelaksanaan UN 2013. “Bahkan adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp100 miliar, Komisi X DPR RI menyetujuinya. Sejak Januari 2013, telah diputuskan tapi kenapa Menteri Keuangan memblokir. Apakah Menteri Keuangan tidak tahu soal UN dan yang dikorban adalah UN dan DPR RI ,” katanya.


Zulfadli juga meminta Nuh menyebutkan kriteria pemenang tender pencetakan soal Ujian Nasional dan menjelaskan PT Galia Printing. “Kami tidak ingin ada persepsi lain di masyarakat, sebab ada dugaan bahwa ada anggota Komisi X DPR RI memback-up. Ini perlu dijelaskan,” ujarnya.


Ia juga menyayangkan Kemendikbud yang tidak tanggap dan tetap memberikan kesempatan kepada PT Galia Printing yang sudah tak sanggup melakukan tugasnya karena anggaran belum turun. “PT Galia juga sudah nyatakan H-10 bahwa tak mampu cetak soal, tapi kenapa tetap diberikan juga. Ini harus dijelaskan,” kata Zulfadli.

Jayeng

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 20:25

Mustholih - Okezone

Rabu, 17 April 2013 15:22 wib
Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menyatakan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, punya otoritas dalam memberi izin pengolahan lahan pemakaman di tanah Jonggol, Jawa Barat.

"Memang otoritas yang mengeluarkan adalah Kepala Daerah," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2013).

Namun, Bambang enggan mengungkapkan keterlibatan Bupati Rachmat Yasin dalam kasus dugaan suap antara Sentot selaku Direktur Utama PT Gerindo Perkasa dengan Willy, makelar yang disebut-sebut dekat dengan DPRD Bogor, melalui Usep.

"Kita belum sampai kepada Kepala Daerah. Kita masih konsen di operasi tangkap tangan kemarin," kata dia seraya menambahkan bahwa pihaknya akan mengumumkan soal pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pukul 19.00 WIB.

Dari operasi itu, KPK menyita uang Rp800 juta yang diduga terkait pengurusan izin lokasi tanah pemakaman di Jonggol, Kabupaten Bogor. Informasi dihimpun, tanah yang bakal diubah menjadi pemakaman elit semacam pemakaman Sandieo Hill, Karawang ini memiliki luas 1 juta meter persegi.

Adapun mereka yang mengadakan transaksi suap itu adalah Sentot selaku Direktur Utama PT Gerindo Perkasa beserta sopir pribadi,  Willy beserta sopri pribadinya, Nana selaku calo yang dekat dengan Sentot, Usep selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi staf di Pemerintah Kabupaten Bogor, yang merangkap menjadi perantara, dan Imam dari pihak swasta.

Transaksi suap terjadi pukul 17.00 WIB, kemarin. Sentot dan Nana yang baru mencairkan uang Rp1 miliar dari sebuah bank pukul 15.00 WIB, segera meluncur ke rest area Sentul untuk mengadakan pertemuan dengan Willy dan Usep.

Selesai menangkap enam orang di rest area, KPK lalu menangkap Imam, seorang makelar. Namun, tidak diketahui di mana persisnya Imam ditangkap. Pagi harinya, KPK ,menangkap Ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher, dan stafnya, Aris Munandar di rumah Iyus di Ciomas, Jawa Barat.

Menurut Bambang, setelah berhasil menyeret sembilan orang, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang dianggap terkait dengan kasus suap tersebut. "Setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat-tempat tertentu terkait perkara," terang Bambang. 

(put)
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 20:15
Kamis, 18 April 2013 17:08 WIB
KPK Segera Periksa Bupati Bogor Rachmat Yasin
Ketua DPRD Tingkat II Bogor Iyus Djuher (kiri)
Foto: TRIBUN/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor, Rachmat Yasin terkait kasus dugaan suap pengurusan lahan pemakaman mewah yang ada di kawasan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat.

"Bupati Bogor sedang umroh. Mungkin setelah Umroh akan diperiksa," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Bukan tanpa alasan lembaga superbodi ini akan memanggil dan memeriksa politisi PPP itu. Pasalnya, Yasin sebagai Bupati Bogor merupakan pemangku kebijakan terkait pemberian izin pengurusan lahan di daerah Bogor.

"Memang benar yang keluarkan (Izin) Pemkab Bogor," tegas Johan.

Johan kembali memastikan bahwa kasus ini terus dikembangkan pihaknya. Pihak-pihak yang diduga terlibat masih berpeluang dijerat dan dijebloskan ke jeruji besi, termasuk Bupati Bogor.

"Jadi nanti sejauhmana penelusuran itu sedang didalami, apakah hanya SS (Sentot Susilo selaku Direktur Utama PT Garindo Perkasa) yang memberi ataukah ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. Begitu juga pihak yang menerima," kata Johan.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan lahan seluas 100 hektar di kawasan Tanjung Sari, Bogor, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Mereka yakni Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, Usep Jumeino selaku pegawai di Pemerintah Bogor, Listo Wely Sabu selaku pegawai honorer Pemerintah Bogor, Nana Supriatna selaku pihak swasta, dan Sentot Susilo selaku Direktur Utama PT Garindo Perkasa.

 

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
April 27 2013 7 27 /04 /April /2013 18:22
Nebby Mahbubirrahman
26 Apr 2013 13:37:54
KPK Jadwalkan Periksa Bupati Bogor Terkait Hambalang
Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Politisi PPP tersebut, sedianya akan diperiksa Senin (29/4) pekan depan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, kepada wartawan, Jumat (25/4).

Rachmat Yasin, tidak akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pemberian izin tanah makam mewah. Namun, Ia akan kembali diperiksa terkait kasus hambalang.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi korupsi proyek Hambalang," ujar Priharsa.

Ia menjelaskan, adapun pemeriksaan itu, merupakan penjadwalan ulang sebagai saksi dalam korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Sebelumnya, dia tak hadir pemeriksaan lantaran sedang melaksanakan umroh (Ibadah haji).
Ismed Eka Kusuma -
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES