Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
August 14 2013 4 14 /08 /August /2013 19:33
Pramono Anung: Penangkapan Rudi Coreng Wajah ITB

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berbicara dengan Menteri ESDM Jero Wacik sebelum rapat kerja terbatas dengan Presiden SBY di Jakarta, pada 7 Mei 2013. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan penangkapan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini bisa mencoreng wajah akademisi yang masuk birokrasi. Apalagi Rudi merupakan guru besar Institut Teknologi Bandung dan ahli perminyakan.

"Ini bisa mencoreng wajah akademisi," kata Pramono di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 14 Agustus 2013, ketika dimintai tanggapan soal penangkapan Rudi. Pramono mengatakan, Rudi memiliki latar belakang dosen, bahkan salah satu yang terbaik di ITB, dan profesor yang sangat muda. "Dia direkrut dari kampus ITB," kata Pramono, yang juga lulusan ITB. (Baca: Rudi Rubiandini, dari Kampus, Golf, ke Tahanan KPK)

Koleganya di ITB, kata dia, mengaku terkejut dengan penangkapan Rudi. Menurut rekan-rekannya, Rudi merupakan sosok yang baik dan sederhana. Beberapa kawannya heran mengapa Rudi bisa masuk ke lingkaran di bidang minyak.

Melihat latar belakang itu, dia curiga Rudi menerima suap karena tergoda untuk memanfaatkan jabatannya. Dengan kewenangan yang SKK Migas miliki, Pramono menilai pengawasan kepada lembaga itu tak cukup dilakukan oleh DPR. "Harus ada lembaga kontrol di internal SKK Migas," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Rudi Rubiandini, pada Selasa, 13 Agustus 2013, pukul 22.30. Bersama Rudi, ditangkap juga dua pegawai swasta yang diduga merupakan penyuapnya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terpopuler:
Suap Rudi Rubiandini Pecahkan Rekor Tangkap Tangan

Dianggap Menghina Gereja, Fesbuker Diperiksa Polda

Ini Sebab Sisca Yofie Marahi Kompol Albertus Eko

Ini Hasil Pemeriksaan Eks Pacar Sisca Yofie

Rudi Rubiandini, dari Kampus, Golf, ke Tahanan KPK

Mantan Wamen Rudi Rubiandini Ditangkap Tangan KPK

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
August 14 2013 4 14 /08 /August /2013 19:09

Rabu, 14 Agustus 2013 | 15:36 WIB

 

Suap ke Rudi untuk Tender yang Belum Digelar

Busyro Muqoddas. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memastikan suap untuk Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas,Rudi Rubiandini,  terkait upaya PT Kernel Oil Pte Ltd untuk mengamankan tender minyak.(baca:Suap untuk Rudi Rubiandini Terkait Tender Minyak )


"Tendernya sendiri belum digelar," kata Busyro hari ini, Rabu, 14 Agustus 2013. Suap itu diduga guna mengamankan jatah Kernel untuk tender minyak mentah yang tidak bisa diolah oleh kilang minyak di dalam negeri.(baca:Wamen ESDM: Kernel Oil Tak Punya Blok Migas)

Tadi malam, penyidik KPK telah menangkap mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bersama koleganya, seorang pegawai swasta berinisial A. Rudi Rubiandini dibekuk saat hendak ke luar rumah yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 8, Jakarta, sekitar pukul 22.30.

KPK tangkap Rudi Rubiandini bersama 4 orang  dengan uang tunai US$ 400 ribu dan ribuan dolar lagi yang masih dalam proses penghitungan. Selain itu, dari rumah Rudi, KPK juga mengamankan tas berwarna hitam dan sebuah sepeda motor gede. Dalam penggeledahan di rumah Rudi, KPK juga menemukan uang US$ 300 ribu, yang diduga pemberian pertama dari Kernel Oil, perusahaan yang diduga berkepentingan dalam suap itu.

Setelah penangkapan di rumah Rudi, penyidik KPK kembali melakukan penangkapan terhadap S di Apartemen Mediterania Tower H, Jakarta, pukul 24.00. "Tapi yang diduga terlibat hanya tiga tadi (Rudi, S, dan A)," kata Johan. Selain A dan S, KPK juga menahan dua petugas keamanan dan sopir pribadi Rudi untuk dimintai keterangan.

ANTON APRIANTO | DIAN KURNIATI

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
August 14 2013 4 14 /08 /August /2013 19:06

Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengusut tuntas termasuk menangkap para pihak yang jadi mafia migas di balik penangkapan Rudi Rubiandini kemarin malam.

Rudi yang beberapa saat tadi diberhentikan sementara oleh Presiden SBY dari jabatannya sebagai Kepala SKK Migas, ditangkap petugas KPK karena menerima suap 700 ribu dolar AS.

"KPK harus mengembangkan kasus ini semaksimal mungkin, karena ini berkaitan dengan lembaga yang ditugasi mengelola atau mengurusi blok-blok Migas yang selama ini pengelolaannya bermasalah dan selalu berpihak kepada asing atau korporasi-korporasi global," ujar Wakil Ketua Umum Indonesian Human Rights Commitee for Social Justice (IHSC), Ridwan Darmawan, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/8).

Ridwan mengatakan sangat mungkin uang suap yang diterima Rudi untuk keperluan penunjukkan blok-blok migas atau cadangan-cadangan strategis migas nasional, yang tentunya merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu, kata dia, KPK harus juga mengembangkan kasus ini pada keterlibatan pejabat-pejabat negara lainnya.

"Jerat semua yang terlibat, tuntut dengan hukuman maksimal," tegasnya.

Ridwan mengapresiasi penangkapan Rudi sebagai bagian membongkar korupsi kelas kakap. Penangkapan mantan Wakil Menteri ESDM itu merupakan sejarah bagi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di negeri ini. Meski begitu dia mengingatkan KPK untuk juga membongkar korupsi yang terjadi di balik kontrak-kontrak karya pertambangan.

"Tidak menutup kemungkinan dalam hal kontrak-kontrak karya pertambangan juga demikian, seperti yang pernah kami sinyalir terjadi di balik lambaannya renegosiasi KK Freeport. Kami sudah laporkan sejak lama ke KPK, tetapi sejauh ini belum ada tanggapan positif," demikian Ridwan. [dem]

Repost 0
Published by Harsudi CH - in BERITA KORUPSI
write a comment
June 19 2013 4 19 /06 /June /2013 22:15


Selasa, 18 Juni 2013

Laporan: Samrut Lellolsima

 

  

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi santai pernyataan kubu Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka suap pengurusan peningkatan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan dugaan TPPU.

KPK dinilai tak memiliki bukti kuat untuk menjerat Luthfi Hasan Ishaaq.

"Dari awal dikatakan bahwa nanti di persidangan akan dibuka. Hak mereka  meragukan," kata Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Johan menyatakan pihaknya memiliki bukti kuat untuk menjerat Luthfi, yang merupakan mantan Presiden PKS itu. Bahkan, Johan menyebutkan bukti TPK maupun TPPU yang dimiliki KPK belum pernah dibongkar sebelumnya. Baik itu di penyidikan, maupun di persidangan.

"Kita tunggu saja di persidangan. Masih banyak bukti-bukti yang belum dibuka dalam persidangan Arya dan Djuard," terang Johan.

Soal fakta-fakta yang sudah terungkap dari persidangan dua terdakwa perkara itu, Arya Abdi Effendy dan Djuard Effendy, Johan bilang itu juga dijadikan bahan penguat untuk menjerat Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah di persidangan. "Ada informasi yang sedang divalidasi, baik untuk memperkuat dakwaan LHI dan AF juga untuk mengembangkan kasus," demikian Johan. [zul]

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
June 19 2013 4 19 /06 /June /2013 21:59

Wed, Jun 19, 2013


Nazaruddin2

Matanews- KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri lagi tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

 

“Yang sudah ditangani KPK baru satu kasus suap, tapi kasus lain belum, setelah proses suap sampai ke pengadilan kami melakukan mapping kasus Nazaruddin,” ujar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Jakarta, Rabu 19 Juni 2013.

 

Busyro menjelaskan, dalam pemetaan ada beberapa perkara yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan KPK tapi ada juga yang sudah ditangani oleh aparat kepolisian dan kejaksaan.

 

“Prinsip yang ditangani KPK adalah dugaan tindak pidana korupsi berikut tindak pidana pencucian uang Nazaruddin, jadi ada dua pasal yang akan didakwaan ke Nazaruddin, jadi memang menuju ke sana,” katanya.

Perkara Nazaruddin yang sudah ditangani KPK adalah perkara korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

 

Kasus itu telah membuat Nazaruddin menerima vonis hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp300 juta dari Mahkamah Agung atau lebih berat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang hanya empat tahun 10 bulan dan denda Rp200 juta.

 

KPK juga telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia. KPK menduga pembelian saham tersebut dilakukan menggunakan uang hasil korupsi.

“Saham di Garuda sudah diblokir dan jadi bagian proses penyidikan, diupayakan proses secepat-cepatnya, jadi saya simpulkan kasus Nazar sedang on going dengan dugaan TPK dan TPPU sekaligus karena fakta dasar yang kami miliki memungkinkan,” katanya.

 

“Semangat kami memiskinkan siapapun yang di tangannya tidak bisa membuktikan cara mendapakan kekayaan itu,” ungkap Busyro.

 

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, ada beberapa kasus terkait Nazaruddin yang ditangani KPK termasuk kasus pembangunan pabrik vaksin flu burung di Bandung, pembangunan laboratorium di di beberapa universitas, kasus TPPU saham PT Garuda.

 

“Sudah ada aset yang disita KPK misalnya pembekuan saham Garuda sekitar Rp300 miliar, penyitaan pabrik kelapa sawit di Sumatera yang nilainya Rp96 miliar dan ada aset-aset lain,” kata Johan Budi.(amr-ant)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
June 19 2013 4 19 /06 /June /2013 21:47

 

RIMANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus-kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

 

Pasalnya, penanganan kasus-kasus tersebut dinilai lamban dan jalan ditempat.

 

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Febry Diansyah mengatakan, sejak terungkapnya sejumlah perkara yang dilakukan Nazaruddin pada 2011 lalu, hingga saat ini KPK baru menyelesaikan satu kasus suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

 

"Kami datang untuk mempertanyakan keseriusan KPK menuntaskan kasus Nazaruddin. Sejauh mana KPK tangani kasus ini?" ujar Febry di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (19/6).

 

Padahal, lanjut dia, pimpinan KPK pernah menyatakan indikasi nilai proyek yang diduga terkait perusahaan Nazaruddin mencapai Rp 6,037 triliun.

 

Selain itu, pada fakta persidangan pun terungkap Group Permai yang merupakan perusahaan milik Nazaruddin memiliki 35 anak perusahaan yang kegiatannya terkait proyek-proyek pemerintah.

 

Perimbangan hakim dalam perkara Nazaruddin pun menilai bahwa Group Permai memang dibentuk untuk mengurus dan mengumpulkan fee proyek. "Kami mengingatkan masih banyak PR KPK untuk menuntaskan skandal besar ini," kata Febry.

 

Selain itu, tambah Febry, penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 300 miliar dalam pemberilan saham PT Garuda Indonesia Tbk yang telah diumumkan sejak 13 Februari tahun lalu juga dinilai belum jelas.

 

"Apakah penyidikan pencucian uang hanya berhenti pada pembelian saham Garuda? Seharusnya tidak, karena KPK tetap bisa menjerat semua perbuatan terhadap kekayaan yang diduga hasil kejahatan korupsi," kata dia.

 

Dalam mengusut TPPU tersebut, tambah dia, KPK tidak boleh melupakan pertimbangan hakim bahwa Group Permai memang dibuat untuk mengurus dan menampung fee proyek-proyek pemerintah tersebut. Bahkan KPK harusnya dapat menjerat koorporasi dalam kasus itu.

 

"Selain itu penting bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan masih berjalannya usaha Nazaruddin dengan modus yang sama seperti Group Permai sebelumnya," pungkas Febry.(yus/BS)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 29 2013 4 29 /05 /May /2013 22:41
Rabu, 29 Mei 2013 , 19:01:00
JAKARTA--Pengurangan impor daging sapi sebanyak 14,6 persen dari kuota 2012 sekitar 95 ribu ton, tidak mengganggu harga ternak. Apalagi saat ini impor daging sapi ditangani langsung Perum Bulog.

"Ini baru pertama kalinya Bulog menangani impor sapi. Kita harapkan tidak mengganggu harga di pasaran," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu (29/5).

Menteri dari PKS itu menyatakan, impor daging sapi oleh Bulog harus dikawal ketat karena dikhawatirkan akan mengganggu harga ternak.

Saat ini harga daging sapi di tingkat peternak berada pada kisaran Rp30 ribu - Rp32 ribu per kilogramnya. Sedangkan harga jual di tingkat konsumen Rp76 ribu-Rp86 ribu per kilo.

"Kenapa harus kita kawal Bulognya, karena jangan sampai merugikan peternak. Jangan juga harga di tingkat peternak melambung tinggi. Jadi kita harapkan tetap stabil di angka 30 sampai 32 ribu rupiah," ujarnya.

Dengan harga itu, menurut politisi PKS ini, peternaknya sudah untung lantaran ongkos produksinya hanya Rp 24 ribu. Dia pun menyatakan optimis bila Bulog bisa menangani impor daging sapi dan menstabilkan harga.

"Kan sudah ada penegasan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, bahwa Dirut Bulog harus mampu menjaga kestabilan harga daging sapi. Kalau tidak, dirutnya harus mundur," tandasnya mengutip pernyataan Dahlan.

(Esy/jpnn)
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 29 2013 4 29 /05 /May /2013 22:33
Rabu, 29 Mei 2013 , 17:20:00

 

Dua terdakwa Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi (pertama dari kiri) dan Aria Abdi Effendi sedang menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan kuota impor sapi di Kementrian Pertanian, di Pengadilan Tipokor, Jln Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/5). Agenda sidang tersebut pemeriksaan saksi. Foto: Ricardo/JPNN

JAKARTA--Ahmad Rosi, kuasa hukum dari Ahmad Fathanah, menjadi perantara pembicaraan mengenai kuota impor daging antara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan  Direktur PT Radina Niaga Mulia dan Ketua Asosiasi Benih Indonesia, Elda Devianne Adiningrat.


Hal ini terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman percakapan antara Luthfi dan Rosi di sidang kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Arya Abdi Effendy dan H Juard Effendi.

Dari percakapan itu, Luthfi meminta Rosi menyampaikan pada Elda agar mencarikan data untuk Suharso alias Warso, sahabat dari Menteri Pertanian, Suswono.

"Tolong dikomunikasikan dengan Bu El tentang apa yang diminta oleh Pak Warso ini minta data tentang update kebutuhan lapangan semester ini. Supaya  ada alasan bagi menteri untuk mengeluarkan ijin baru karena wamen mengatakan sudah cukup," tutur Luthfi dalam rekaman pembicaraan itu.

Saat ditanyakan hal itu pada Rosi, ia mengaku data yang dimaksud adalah data tentang kuota daging. Tak mau kuota dibatasi Wamen Menteri Perdagangan, Luhtfi kembali meminta Rosi mengkomunikasikan hal itu dengan Elda.

"Semester berikutnya, bukan sekarang. Tolong segera supaya dia punya argumentasi untuk dijadikan landasan bahwa semester ini perlu tambahan minta data lapangan. Mudah-mudahan bisa, baik-baik. Kalau bisa secepatnya, minggu ini, segera tereksekusi tanpa itu karena susah, perlu semester berikutnya, semester ini sudah cukup," kata Luthfi dan disambut dengan jawaban setuju oleh Rosi.

Sesuai perintah Luthfi, Rosi pun menghubungi Elda. Ia mengingatkan Elda untuk mencarikan update data.

"Tadi malam ustad telepon dia bilang tolong bunda segera komunikasi dengan Pak Warso. Jadi wamen bilang persediaan daging kita cukup. Saya bilang loh wamen perdangangan bilang kuota perlu ditambah. Ya yang ditambah semester depan . Tolong Pak Warso di backup dengan data lapangan bahwa daging perlu ditambah,intinya begitu," kata Rosi di hasil sadapan itu.

Elda pun mengamini dan menyatakan akan melakukan konfirmasi pada Suharso sesuai perintah Luthfi.

Dalam sidang, Rosi mengaku ia tak tahu siapa Suharso. Hal itu juga terungkap dalam rekaman pembicaraan dengan Elda.

"Rozi : Pak warso siapa bu?

Elda:  Itu staf ahlinya, pembisik sus sus. Kemarin sempat dibawa juga ke Medan waktu itu"

Tak lama setelah pembicaraan itu Elda terdengar ingin membicarakan sebuah pembicaraan rahasia dengan Rosi. Ia meminta pembicaraan dilakukan  melalui BlackBerry Messenger, tidak melalui pembicaraan telepon. Mereka akan membahas kantor PT Indoguna yang diberi policeline.

"Elda: Ini soal Indoguna.

Rozi:  Indoguna, Elizabeth? Kenapa?

Elda: Police line

Rozi: oh ya? Saya baca dulu ya (dalam situs berita tentang Indoguna yang dipolice line,red).

Dalam kasus ini, Rosi mengaku baru tahu ada pembicaraan soal kuota daging antara Elda dan Luthfi saat menjadi perantara keduanya. Sebelumnya ia hanya tahu Elda mengurus soal benih, bukan pengurusan impor daging. (flo/jpnn)
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 29 2013 4 29 /05 /May /2013 22:24
Rabu, 29 Mei 2013 , 18:41:00
JAKARTA - Salah satu saksi kasus suap kuota impor daging sapi, Ahmad Zaky, digelandang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asisten mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu dicokok setelah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5).

Zaky selama ini memang beberapa kali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Ia baru sekali memenuhi panggilan KPK.

Bahkan, Zaky sempat diancam dijemput paksa karena tak memberi konfirmasi saat hendak dipanggil sebagai saksi pada persidangan atas Arya Abdi Effendi dan Juard Effendii yang menjadi terdakwa perkara suap kuota impor daging sapi kepada Luthfi. Karenanya saat dicokok usai bersaksi selama kurang lebih dua jam di Pengadilan Tipikor, Zaky tak bisa mengindar lagi.

Dua penyidik KPK sudah menunggu Zaky di tangga lantai dasar gedung Pengadilan Tipikor. Sebelum terjadi peristiwa penyergapan oleh KPK, Zaky mengaku akan memenuhi panggilan KPK dan menyatakan tak ada panggilan untuknya hari ini.

"Saya akan memenuhi panggilan KPK kalau dipanggil lagi, untuk hari ini tidak ada panggilan," kata Zaky sebelum akhirnya disergap penyidik. (flo/jpnn)
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 29 2013 4 29 /05 /May /2013 22:15
Rabu, 29 Mei 2013 , 20:25:00
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita sejumlah aset milik  tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengurusan impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq.

Aset yang disita dalam bentuk lahan dan bangunan. Di antaranya, lahan seluas 5,9 hektare di Desa Barengkok, Bogor, Jawa Barat.

"Yang di Bogor itu ditaksir harganya tahun 2008 sekitar Rp3,5 miliar," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Rabu, (29/5).

Selain menyita lahan di Bogor, kata Johan, pihaknya juga menyita tanah dan bangunan di Loji Barat, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Cianjur Jawa Barat milik mantan Presiden PKS itu. 

Tanah itu senilai Rp 750 juta. "Itu dibeli tahun 2006," kata Johan.

Menurut Johan, lahan dan bangunan itu dibeli Luthfi dari Ketua Majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. (flo/jpnn)
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES