Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
December 30 2013 2 30 /12 /December /2013 00:06

 

 

Luar biasa. Kasus pencucian uang terbesar di Banten justru akhirnya menjadi pertaruhan KPK. KPK dihadapkan pada kenyataan bahwa Dinasti Banten begitu berkuasa. Ratu Atut begitu kuat. Bagaimana pada akhirnya, tampaknya, Ratu Atut justru mampu membekap KPK? Pertaruhan Ratu Atut justru berbalik menjadi tekanan kepada KPK. Bagaimana masalahnya?

 

KPK akan mengalami kesulitan karena korupsi ini berjamaah. Para anggota DPRD Banten pun banyak yang menerima hadiah selama ini dalam berbagai bentuk. Pemberian oleh Tulek Wawan berupa mobil mewah kepada para anggota DPRD Banten pun menjadi indikasi kebersamaan korupsi di Banten yang dimotori oleh Dinasti Ratu Atut. Kasus Alkes di Tangerang Selatan dan di Serang sebagai bukti. KPK tak akan mudah menerobos kekuatan Ratu Atut yang sudah sangat kuat melebihi tuhan.

 

Selain dana bansos - yang mengalir 90% ke keluarga dan kroni Ratu Atut - dan juga kolusi dan nepotisme pengaturan proyek oleh Ratu Atut dan Tulek Wawan senilai per tahun tak kurang dari Rp 1,02 triliun rupiah melalui 175 proyek. Kini, lewat kasus Akil Mochtar - Tulek Wawan, kasus pencucian uang dan KKN di Banten akan ditangani oleh KPK. Mampukah KPK melawan kekuatan Ratu Atut yang di Banten lalat pun tak akan berani menginjak wajah Ratu Atut - apalagi manusia Banten semua telah bertekuk lutut kepada Atut?

 

Tiga serangkai Akil Mochtar, Tulek Wawan - suami Walikota Tangerang Selatan, Ratu Atut Gubernur Banten dan kakak Tulek Wawan terkait gratifikasi, suap, dan pencucian uang. Akil dan Tulek Wawan dipastikan akan dikenai pasal gratifikasi dan pencucian uang. Bagaimana dan akan seperti apa skenario perang antara KPK dan Dinasti Banten ini?

Ini langkah penting KPK agar harta dan aliran dana pencucian uang Akil Mochtar senilai antara Rp 60-150 miliar terungkap. Tautan sumber dana dan uang uang dicuci oleh Akil Mochtar terkait dengan Tulek Wawan. Pun juga Tulek Wawan melakukan pencucian uang dan pengaturan proyek di Banten dengan dana APBD/N dengan bantuan dari kakaknya Ratu Atut. Tentu saja korupsi di Banten ini terkait dengan para kepala SKPD dan anggota DPRD. Buktinya? Mari kita mulai dengan Bansos - sumber keuangan paling gampang.

 

Bansos Banten 2011 dan 2012 mengalir ke sejumlah lembaga dengan total anggaran Rp 51 miliar dan Rp 78 miliar. Dana disalurkan ke 221 lembaga dan organisasi yang sebagian besar terkait dan dipimpin oleh keluarga Ratu Atut. Contoh: suami Ratu Atut menerima miliaran rupiah untuk lembaga yang dipimpinnya. Juga Tulek Wawan pun menerima hibah puluhan miliar dari Ratu Atut.

 

Lebih parah lagi sejumlah 62 lembaga ternyata fiktif - saat ini para anggota keluarga dan yang terlibat tengah menyiapkan dokumen palsu agar segala transaksi menjadi sah. Termasuk di dalamnya mengganti dokumen terkait kepemilikan lembaga atau organisasi. Istilahnya kegiatan bersih-bersih secara massif tengah dilakukan terkait kepemilikan lembaga. KPK harus menelisik lebih dalam lagi terkait ‘dokumen asli tapi palsu’ dengan cara melakukan penyitaan terhadap komputer yang digunakan di sejumlah instansi dan lembaga.

 

Dana hibah tahun 2012 sebesar Rp 221 miliar pun patut dipertanyakan karena tidak jelas penerimanya dan landasan hukumnya juga tak jelas. KPK harus menelisik dan menyelidiki terkait keabsahan dan dasar hukum pemberian barang kepada sekolah swasta dan pemerintah daerah dan siapa yang mengadakan barang kalau bukan keluarga dan dinasti Ratu Atut.

 

Proyek. Untuk proyek terkait dengan infrastruktur, jalan, jembatan, gedung, perawatan rutin, semuanya praktis dikuasai oleh keluarga Ratu Atut dan kroninya. Hal tampak dengan kondisi jalan yang tak beres di seantero Banten. Diduga kontraktor yang berkroni dengan Ratu Atut tidak bekerja maksimal bahkan menyalahi komitmen bestek. Nilainya per tahun aneka proyek ini setara dengan Rp 3-4 triliun.

 

Itu data kasar yang kasat mata dan jelas. KPK harus didorong dan didukung - karena perlawanan Ratu Atut sedemikian massif dan strategis. Ratu Atut melibatkan semua kekuatan di Banten yang menjadi pendukungnya seperti DPRD Banten, pengacara, DPP Golkar, dan para pendukung Ratu Atut lainnya. Mereka merapatkan barisan agar kasus Banten ini terlokalisasi pada Tulek Wawan dan Akil Mochtar - meskipun secara nyata KPK telah menemukan bukti awal adanya aliran dana baik di Akil Mochtar, Tulek Wawan dan Ratu Atut serta kroninya. Mampukah KPK keluar dari jeratan Dinasti Ratu Atut? Ataukah KPK untuk kali pertama menyerah kepada kekuatan Dinasti Koruptor Banten? Pertaruhan KPK terletak pada penanganan Dinasti Banten ini. (Ninoy Karundeng, Wakil Presiden Penyair/KCM)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
December 29 2013 1 29 /12 /December /2013 23:05

Sun, 29/12/2013 - 21:16 WIB

RIMANEWS- Belakangan ini beredar informasi, 9 anggota DPRD Banten menerima mobil mewah dari Wawan untuk memuluskan sejumlah proyek yang akan digarap Dinasti Ratu Atut itu. Satu di antaranya tidak lagi menjabat karena telah diganti karena Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahkan beberapa kalangan menduga Ratu Tatu tidak bersih dan patut diperiksa KPK karena ia bagian dari dinasti  Atut yang korup. Korupsi Dinasti Banten adalah berjamaah, menyeret banyak aktor politik lokal. ''KPK didesak menelisik dan meneliti terlibat tidaknya Tatu dalam korupsi Banten,'' kata sumber di ICW.

 

Terungkapnya dugaan suap penanganan Pilkada Lebak, Banten dan korupsi alat kesehatan di Puskesmas Tangerang Selatan, perlahan-lahan mulai menguak skandal korupsi di Banten.

 

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul adiknya, Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan juga.


Mereka yakni Eddy Yus Amirsyah (Partai Demokrat) mendapatkan Jeep Rubicon, Moris, serta Mercy seri E dan seri R. Aeng Haerudin (Partai Demokrat) mendapatkan Mercy E300 dan Toyota Alphard, Media Warman (Partai Demokrat) mendapatkan Honda CR-V dan Mercy C200. Sonny Indra Djaya (Partai Demokrat) Honda CR-V. Thoni Fathoni Mukson (PKB) Land Cruiser Prado dan Toyota Alphard. Agus Puji Raharjo (PKS) Mercy C200 hitam. Suparman (Golkar) Toyota Alphard. Hartono (Golkar) Honda CR-V. dan Jayeng Rana (dulu PDIP, sekarang NasDem) Mercy E300 dan Jaguar merah.

 

Penerimaan mobil mewah ke sejumlah anggota dewan ini dicurigai salah satu hal yang melemahkan pimpinan dewan dalam mengambil sikap terkait nasib Ratu Atut di Banten. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Rapim DPRD Banten yang dinilai cacat hukum dan kemudian diralat oleh Eli Mulyadi pada tanggal 27 Desember di Gedung DPRD. Eli mengatakan bahwa itu adalah rapat harian pimpinan.

 

Melemahnya sikap pimpinan dewan ini pun diamini Agus R Wisas, Ketua Komisi I DPRD Banten.

"Sikap pimpinan DPRD yang belum mengambil langkah apapun karena ada indikasi menerima mobil mewah dari keluarga atut," tuturnya di Kota Serang kepada Liputan6.com, Minggu (29/12/2013).

 

Agus pun menyebutkan nama salah satu unsur pimpinan dewan yang menerima adalah Aeng Haerudin.

"Ada di pimpinan DPRD yang menerima, karena dia yang memegang palu keputusan (Aeng Haerudin)," kata Agus.

Agus menjelaskan pimpinan dewan dulu sering datang ke kantor menggunakan mobil mercy berplat nomor B 4 FIS. Tetapi sekarang sudah tidak kelihatan sang pimpinan dewan menggunakan mobil tersebut, ada indikasi bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh pemiliknya untuk menghilangkan jejak.

 

Anggota dewan yang dituding menerima gratifikasi mobil, Suparman menolak tuduhan tersebut. Ia menegaskan dirinya dan anggota dewan lainnya tidak pernah menerima gratifikasi mobil seperti yang dituduhkan.

"Tidak ada yang menerima gratifikasi mobil, dan jika ada,silahkan berikan data nya," kata Suparman dengan nada tinggi usai rapat pimpinan di gedung DPRD Banten beberapa waktu lalu.

Jawaban senada juga dikatakan Aeng Haerudin.

 

"Kalau, misalkan itu terjadi atau ada, ya saya yakin nanti juga akan terungkap,. Kita sebagai warga negara yang taat hukum siap diperiksa. Kita tidak punya kewenangan untuk memeriksa nama yang dicurigai menerima gratifikasi mobil," tutur Aeng. (RM/Dt)

Repost 0
Published by Harsudi CH - in BERITA KORUPSI
write a comment
December 21 2013 7 21 /12 /December /2013 00:20
Jumat, 20/12/2013 18:51 WIB

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Ratu Atut Chosiyah menjadi gubernur ke-10 yang dijebloskan ke tahanan oleh KPK. Berawal dari penangkapan sang adik, Tubagus Chaeri Wardhana, kini Atut harus merasakan dinginnya jeruji besi.

Wawan, panggilan akrab untuk Tubagus Chaeri, dicokok KPK karena diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan perkara Pilkada Lebak 2 Oktober lalu. Dia langsung diciduk di kediamannya di Jl Denpasar Raya, Kuningan, Jaksel, usai pulang dari Singapura. Tak lama kemudian, suami wali kota Tangsel Airin Rachmi Diany itu ditetapkan sebagai tersangka.

Sehari setelah penangkapan Wawan, KPK mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Mereka mencegah Atut dalam kaitan sengketa perkara Pilkada di MK pada tahun 2011-2013. Atut dilarang ke luar negeri selama enam bulan sejak tanggal 3 Oktober 2013. Dia pun terpaksa mengurungkan niat untuk ibadah haji.

Keputusan KPK mencegah Atut bukan tanpa alasan. Mereka menemukan bukti-bukti keterlibatan sang Ratu dalam kasus suap Pilkada Lebak. Penyelidikan pun akhirnya berkembang hingga ke kasus pengadaan alat kesehatan di Banten. Kalangan LSM pun ikut buka suara. Mereka membongkar karut marutnya pengelolaan dana bansos dan hibah yang dilakukan Atut selama jadi gubernur.

Hingga akhirnya hari pemeriksaan Atut pun tiba. Pada tanggal 11 Oktober 2013, Atut menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi. Selama 8 jam pemeriksaan, dia dicecar puluhan pertanyaan seputar sengketa Pilkada Lebak.

Pemeriksaan kedua bagi Atut terjadi pada 19 November 2013. Politisi Golkar ini dicecar soal pengadaan alat kesehatan di Banten. Nah, pada 4 Desember 2013, sedianya Atut menjalani pemeriksaan lagi terkait suap Akil Mochtar. Namun dia tak datang dengan alasan mengikuti acara di Banten bersama pimpinan daerah lain.

Atut baru memenuhi panggilan KPK pada 10 Desember 2013. Dia mengaku ditanya soal pertemuan dengan Akil dan Wawan di Singapura sebelum hari penangkapan.

 

Status istri (alm) Hikmat Tomet itu akhirnya baru ditentukan KPK pada Kamis 12 Desember 2013 lalu. Lima pimpinan KPK sepakat menandatangani surat perintah penyidikan atas nama sang ratu. Status tersangka pun resmi disandangnya.

Pengumuman resmi soal status Atut baru dilakukan KPK pada Selasa (17/12) lalu. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, Ratu Atut Chosiyah dijerat dengan pasal suap terkait Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan.

Berselang tiga hari kemudian, Atut dipanggil pertama kali sebagai tersangka. Usai diperiksa selama 7 jam, gubernur wanita pertama di Indonesia itu pun akhirnya ditahan. Tepat di hari Jumat, yang lazim disebut Jumat Keramat.

Beberapa nama besar sebelumnya sudah ditahan di hari Jumat. Salah satunya adalah Gubernur Riau Rusli Zainal pada Jumat 14 Juni lalu. Tersangka kasus simulator Budi Susanto juga ditahan di hari Jumat.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
November 12 2013 3 12 /11 /November /2013 21:06
Kamis, 07/11/2013 08:41 WIB

Andri Haryanto - detikNews
 

Cimahi - 180 Pegawai baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digembleng Kopassus. Mereka mendapat pelatihan untuk kedisiplinan dan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi.

Pegawai baru KPK ini direkrut lewat jalur seleksi Indonesia Memanggil ke-7. Mereka mengikuti pendidikan dan latihan dasar dan induksi sebelum terjun ke markas KPK di Kuningan. Program penggemblengan ini dimulai sejak Rabu (6/11).

Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, bahwa jalan untuk mengikis tuntas korupsi di Indonesia masih sangat panjang dan sukar ditempuh. Menjadi kewajiban KPK untuk memberikan ilmu-ilmu kompeten sebagai bekal para pegawai-pegawai baru tersebut.

"Karena KPK harus berpacu dengan koruptor yang semakin pintar dalam melakukan kejahatan tingkat tinggi," kata Abraham yang menjadi Inspektur Upacara dalam Pembukaan Induksi Pegawai Baru KPK, di Pusdikpasus, Batujajar, Cimahi, Jawa Barat.

180 Pegawai tersebut merupakan mereka yang lulus jenjang seleksi yang dilakukan KPK dari 34.794 pelamar. Mereka akan mengikuti pendidikan dasar akan menempuh 48 hari gemblengan di Pusdikpasus.

"Untuk membentuk karakter pegawai KPK yang handal dan sesuai nilai-nilai dasar KPK," kata Abraham.

Kepala Penerangan Kopassus Letkol (Inf) Choirul Anam mengatakan, selama pendidikan peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan, antara lain psikologi lapangan, kepemimpinan lapangan, team work opstacle (halang rintang), problem solving, dan beberapa materi kemiliteran seperti tarzan cross, PBB, PUDD dan survival.

Hadir di acara tersebut sejumlah pejabat teras Kopassus diantaranya Pamen ahli Golongan 4 Kopassus, Danpusdikpassus dan para Asisten Danjen Kopassus. Sedangkan dari pihak KPK tampak Wakil Ketua KPK Bambang widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
November 12 2013 3 12 /11 /November /2013 20:56

Kamis, 07/11/2013 10:04 WIB  

 

Andri Haryanto - detikNews

 

Cimahi - Tingginya tingkat laporan dugaan korupsi yang diterima KPK menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. KPK dinilai memiliki dukungan terbesar dari rakyat Indonesia.

"Anda sebagai pegawai baru KPK harus ingat, rakyat Indonesia adalah pendukung terbesar KPK. Kita melihat bagaimana masyarakat dari segenap lapisan memberikan doa dan dukungan agar KPK tetap berdiri kokoh dan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," kata Abraham.

Pernyataan itu disampaikannya saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pembukaan pelatihan dasar dan induksi pegawai baru KPK di Pusat Pendidikan Kopassus, Batu Jajar, Cimahi, Jawa Barat, Rabu (6/11/2013).

KPK mencatat 6 ribu laporan masyarakat masuk ke KPK selama setahun. Dan hal tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya.

"Ini menunjukan bahwa betapa tingginya kepercayaan rakyat kepada KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini tanpa pandang bulu," tegas Abraham.

Abraham berpesan kepada pegawai baru KPK untuk menjaga nama baik selama berada di markas Kopassus. "Jagalah nama baik KPK di tempat ini, dan tunjukan bahwa saudara memang layak sebagai pegawai KPK," ujarnya.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2013 5 03 /10 /October /2013 01:44
Kamis, 03/10/2013 00:50 WIB

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap KPK terkait dugaan suap bersama 5 orang lainnya. Ternyata, hal ini sudah diprediksi oleh Komisi Yudisial (KY) sejak 6 tahun silam.

Tepatnya pada Agustus 2006, MK menghapus kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi kinerja hakim konstitusi. Sehingga muncul kekhawatiran MK menjadi lembaga yang tidak tersentuh. Hal itu akhirnya terbukti malam ini.

"Jadi dulu MK hilangkan kewenangan pengawasan KY salah besar. Hakim MK ternyata tidak suci juga," kata komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh, Kamis (2/10/9/2013) dini hari.

Menurut KY, penangkapan KPK ini menunjukkan hakim konstitusi sudah saatnya diawasi oleh lembaga resmi. Saat ini, tidak ada lembaga mana pun yang bisa mengawasi perilaku dan kinerja para hakim konstitusi.

"Lalu wajar kalau masyarakat meragukan putusan-putusan sengketa Pilkada," ujar Imam.

Atas keinginan KY, Akil Mochtar menolak kembali mentah-mentah permintaan pengawasan itu pada Agustus 2013 lalu. Menurut Akil, tidak ada alasan untuk mengawasi hakim konstitusi, mengingat kinerja MK sangat bagus dan dipercaya masyarakat.

"Faktanya walau bukan hakim yang diawasi oleh KY, MK itu kinerjanya bagus. Lembaganya masih sangat dipercaya kok oleh rakyat. Jadi ngapain pusing mikirin hakim MK. Pikirin hakim yang lain aja deh, biar nggak kedodoran," ujar Akil pada Agustus 2013 silam.


Pasca kecelakaan yang menewaskan 13 orang pengantar calon jamaah haji di Indramayu Jawa Barat. Isak tangis dan pingsan mewarnai RS Zam-Zam Jatibarang, Indramayu.Saksikan tayangannya di "Reportase Malam" pukul 01.12 WIB Hanya di Trans TV

(asp/trq)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2013 5 03 /10 /October /2013 01:35
Kamis, 03/10/2013 00:18 WIB

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, anggota DPR dari Fraksi Golkar berinisial ChN, dan tiga orang lainnya. Dalam penangkapan ini KPK menyita setumpuk uang dollar Singapura.

"Penyidik menyita dollar Singapura. Perkiraan sementara, karena harus dihitung akurat, kalau dirupiahkan Rp 2 sampai 3 miliar," kata Jubir KPK Johan Budi di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).

Penangkapan yang dilakukan KPK sekitar pukul 22.00 WIB di dua tempat berbeda. Akil ditangkap di rumah dinasnya di Jl Widya Chandra III No 7, Jakarta.

Sedangkan anggota DPR berinisial ChN disebut berasal dari Fraksi Golkar. Dia ditangkap bersama Akil.

Ada penangkapan lain yang dilakukan KPK di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Seorang Kepala Daerah berinisial HB ditangkap bersama satu orang lainnya di hotel tersebut.

(trq/trq)


Baca Juga
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
October 3 2013 5 03 /10 /October /2013 01:30
Kamis, 03/10/2013 00:33 WIB

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Jakarta - KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Setelah itu, KPK langsung bergerak cepat menggeledah kantor Akil.

Informasi yang dihimpun, ada 7 penyidik yang bergerak ke Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/10/2013) dini hari ini. Rombongan penyidik dipimpin oleh Novel Baswedan.

Penangkapan dilakukan KPK pada Rabu (3/10) sekitar pukul 22.00 WIB di dua tempat berbeda. Akil ditangkap di rumah dinasnya di Jl Widya Chandra III No 7, Jakarta.

Sedangkan anggota DPR berinisial ChN disebut berasal dari Fraksi Golkar. Dia ditangkap bersama Akil.

Ada penangkapan lain yang dilakukan KPK di Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Seorang Kepala Daerah berinisial HB ditangkap bersama satu orang lainnya di hotel tersebut.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
August 14 2013 4 14 /08 /August /2013 19:57
Rabu, 14 Agustus 2013 10:01 WIB
Mahfud MD: Bukan Cuma Rudi, Saya Duga Masih Banyak di SKK Migas
TRIBUN/DANY PERMANA
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (kiri) memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Rudi Rubiandini (kanan) di Kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (16/1/2013). Rudi yang sebelumnya menjabat Wakil menteri ESDM kini mengepalai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Huklu Migas (SKK Migas), yang merupakan satuan kerja pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menduga tidak hanya Rudi Rubiandini yang terlibat tindak pidana korupsi. Melainkan banyak orang di SKK Migas yang berperilaku sama dengan Rudi.

"Saya duga masih banyak yang terlibat di SKK Migas. Saya yakin KPK pasti masih membidik orang yang lainnya itu,"kata Mahfud saat berbincang dengan Tribunnews, Rabu(14/8/2013).

Menurut Mahfud, apa yang dilakukan oleh KPK dengan menangkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini adalah berdasarkan indikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu kata Mahfud dirinya juga sudah mencurigai sosok Rudi Rubiandini saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kala itu, Mahfud memutuskan untuk membubarkan BP Migas menjadi SKK Migas dalam uji materi UU Migas. MK lanjut Mahfud saat itu sudah mengindikasikan adanya praktik-praktik mafia hukum dan penyalahgunaan kekuasaan di BP Migas.

"Ini kan temuan BPK dan orang seperti ini(Rudi Rubiandini) harus dihukum berat," katanya.

Untuk diketahui, Rudi Rubiandini ditangkap KPK di kediamannya Jalan Brawijaya Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap senilai 700.000 US Dolar dari sebuah perusahaan migas asing.

Terkait    #SKK Migas   #Rudi Rubiandini   #Mahfud MD

Penulis: Willy Widianto
Editor: Gusti Sawabi
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
August 14 2013 4 14 /08 /August /2013 19:48
Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas

JAKARTA (WIN): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil mengamankan  Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, seiring dugaan suap mencapai US$700 ribu dari perusahaan minyak AS Kernell Oil Selasa (13/8/13).


Rudi akhirnya digelandang ke gedung KPK. Tak hanya Rudi saja KPK juga mengamankan dua orang salah satunya adalah sopir pribadi dan seorang lagi adalah security rumah kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. "Kepala SKK Migas Prof RR sedang diperiksa intensif," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, saat dikonfirmasi, Rabu (14/8).


Rudi yang diduga menerima dua kali suap, pertama pada bulan Ramadan sebanyak US$300 ribu, serta kedua menerima US$400 ribu seusai Hari Raya Idul Fitri dari perusahaan minyak dari Amerika Serikat Palm Kernel Oil.

Terpisah, Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana tak tahu soal penangkapan Rudi. Bahkan Gde baru tahu kalau kepala SKK itu digelandang oleh KPK dari siaran salah satu stasiun televisi swasta.


Gde menegaskan tak tahu mengenai keterlibatan Rudi dalam perusahaan minyak mentah Kernel Oil yang diduga menyuapnya. Jadi, kata Gde, SKK Migas juga masih akan menunggu hasil pemeriksaan KPK setelah Rudi ditangkap dini hari tadi.


"Kita (SKK Migas) belum tahu persis dengan apa yang terjadi pada Beliau, masalahnya dimana. Jadi saya tak bisa berkomentar dengan apa yang terjadi di antara mereka," jelas Gde.


Gde juga menegaskan bahwa meski tak ada kepala, SKK Migas masih bisa bekerja dengan mengandalkan Wakil Kepala dan jajaran pimpinan lainnya. Komisi Pengawasn pun terus bekerja mengisi kekosongan selama Kepala SKK Migas berhalangan hadir.


Terkait penangkapan Rudi, Gde mengatakan pengawasan di SKK Migas sangat ketat dan berlapis, baik dari internal maupun eksternal. Sehingga, seluruh kerja di SKK Migas sangat transparan.


Gde pun tak menyangka persoalan suap menjerat pimpinannya. Ia pun tak tahu apakah persoalan itu bermula dari sebelum atau selama Rudi menjabat sebagai Kepala SKK Migas.


"Nanti kita lihat sendiri. yang jelas pengawasannya berjalan melekat. Sebab institusi kita (SKK Migas), saya rasa sangat transparan," ujar Gde sebelum mengakhiri wawancara dengan Metro TV.(win12)

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES