Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
September 30 2012 1 30 /09 /September /2012 22:00
Penulis : Aditya Revianur | Minggu, 30 September 2012 | 17:07 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi: ICW mencatat bahwa KPK sudah memproses 42 anggota DPR yang tersangkut delapan kasus korupsi. Jika kedelapan kasus ini diproses hingga tuntas, ICW memperkirakan ada lebih dari 100 anggota DPR terjerat.

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Hukum Transparency International Indonesia (TII), Reza Syawawi, mengungkapkan, permintaan audit kinerja KPK oleh DPR mengandung keganjilan. TII menduga permintaan audit tersebut tak berkaitan dengan keuangan dan kinerja.

 

"Jadi, harus ada batasan tujuannya agar jangan sampai audit ini untuk menjustifikasi keinginan DPR merevisi UU KPK," ujar Reza di Kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

 

Reza menambahkan, audit BPK terhadap KPK tidak dapat dilakukan untuk mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Audit tidak dapat dilakukan dalam konteks memeriksa materi penyidikan KPK yang bersifat rahasia. 

Selain itu, Reza menegaskan, audit terhadap KPK tidak dapat menjadi hal yang dipaksakan oleh DPR. Para anggota Dewan, yang kehabisan argumen untuk melakukan revisi UU KPK, tak boleh meminta BPK melakukan audit dengan tujuan mempreteli kewenangan KPK.

 

Sementara itu, peneliti bidang korupsi politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, berpendapat, permintaan audit tersebut tidak wajar. DPR berupaya mencari-cari kesalahan KPK. Audit kinerja KPK, ungkap Apung, adalah laporan penanganan kasus korupsi sampai eksekusi koruptor.

 

Hal tersebut, kata Apung, telah diuraikan secara rinci oleh KPK dalam laman situs lembaga antikorupsi tersebut.

"Kalau mau melihat kinerja KPK, DPR sebenarnya dapat men-download rincian kinerja di website KPK. Menurut saya, DPR sebaiknya lebih baik berkaca karena DPR lebih banyak korupsinya. Seharusnya yang diaudit BPK itu DPR, bukan KPK," papar Apung.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 30 2012 1 30 /09 /September /2012 21:41
Penulis : Aditya Revianur | Minggu, 30 September 2012 | 20:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pengusutan dugaan tiga kasus korupsi dan hibah yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Polri. Ketiga kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah itu terjadi di Sespim, Lembang, dan kasus hibah di Akpol dan PTIK.

 

"Kasus di Lembang menyangkut pembangunan gedung DRC (Disaster Recovery Centre) yang total menghabiskan biaya Rp 139 miliar. Itu merupakan proyek Divisi TI dan Asisten Sarpras Polri di Sespim, Lembang. Bangunannya 3 lantai seharga Rp 14 miliar dan IT-nya sendiri Rp 125 miliar. Biaya ini terlalu besar dan diduga terjadi mark up," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui siaran pers yang diterima KOMPAS.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Neta menjelaskan, gedung DRC dibangun di daerah gempa. Menurut dia, seharusnya DRC dibangun di daerah bebas gempa. DRC, terangnya, dibangun di halaman dalam Sespim yang termasuk dalam kawasan patahan Lembang yang rawan gempa. Karena berbagai kejanggalan itu, Kapolri belum meresmikan proyek yang rampung tahun 2011 silam itu.

 

"Polri sendiri sebenarnya belum perlu membangun DRC. Patut diduga proyek DRC adalah korupsi terstruktur," tambahnya.

 

Mengingat hal itu, Neta menegaskan bahwa Polri, DPR, BPK, dan KPK harus secepatnya mengusut kasus tersebut. Dia menyayangkan beberapa lembaga di atas yang terkesan menutup mata atas kasus DRC tersebut.

Selain itu, Neta mengimbau KPK mengusut rencana pembangunan asrama Paramartha di Akpol. Pasalnya, menurut Neta, pembangunan asrama tersebut menggunakan dana hampir Rp 60 miliar yang didapatkan dari beberapa pengusaha.

 

KPK, tegasnya, harus mengusut secara jelas dan tuntas soal pengusaha yang menyumbang. Pasalnya, sumbangan itu disebutkan sebagai hibah dan hingga kini proyeknya masih jalan di tempat.

 

"Kasus hibah juga terjadi di PTIK. Seorang pengusaha berinisial SU memberi hibah Rp 7 miliar untuk memperbaiki lapangan lari di PTIK," pungkasnya.

 

Neta berpendapat, KPK juga harus mengusut hibah tersebut. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan keterangan perihal kejelasan hibah, apakah kompensasi dari kasus SU di Tangerang atau ada indikasi pencucian uang.

 

Ia menjelaskan, yang jelas hingga kini kasus SU tidak kunjung dibawa ke ranah pengadilan. Jika yang dicemaskan Neta terjadi, hal itu adalah bentuk pelanggaran hukum yang mencoreng lembaga kepolisian yang mendengungkan semboyan anti-KKN.

 

"Menanggapi hal ini KPK perlu menyadap telepon genggam para pejabat kepolisian, terutama yg terlibat di dalam kasus hibah SU. IPW juga sudah melaporkan kasus ini ke KPK," tegasnya.

 

Editor :
Hindra
Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 30 2012 1 30 /09 /September /2012 01:20
LiveJournal Tags: ,

 

Sun, 30/09/2012 - 00:22 WIB, RimaNews

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku pihaknya tidak dimintai pendapat dan diikutsertakan dalam pembahasan revisi undang-undang KPK Nomor 30 tahun 2002.

 

"Sejak awal revisi undang-undang KPK Nomor 30 sama sekali kita tidak dimintai pendapat dan diajak bicara soal revisi unndang-undang," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Sabtu (29/9/2012).

Namun revisi undang-undang KPK No. 31 tahun 1999 DPR inisiatif KPK ikut melibatkan dan membicarakan revisi tersebut dalam sidang. Johan menegaskan saat ini KPK belum memerlukan revisi karena undang-undang nomor 30 tahun 2002 dinilai masih cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi.

 

"Kalau dari pernyataan resmi pimpinan, KPK belum perlukan revisi undang-undang nomor 30 karena masih cukup efektif melakukan berantas korupsi," kata Johan.

 

Johan mengingatkan agar revisi tersebut jangan sampai memperlemah KPK, tapi harus justru memperkuat KPK. "Revisi harus malah memperkuat, jangan sebaliknya," bebernya.

 

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan, penolakan fraksinya atas revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan untuk pencitraan. Penolakan itu dilakukan atas dasar akal sehat yang tidak menginginkan pembonsaian KPK.

 

"Korupsi itu kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara-cara yang tidak biasa. Revisi UU KPK yang isinya hendak memperlemah KPK, bagi kita, tidak masuk akal," kata Martin di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

 

Martin mengatakan tidak pernah hadir dalam rapat di Komisi III untuk membicarakan revisi atau menyusun draf revisi UU KPK. Kalaupun hadir, Martin mengklaim pasti akan menolak revisi terhadap UU KPK. Dia juga menolak jika semua anggota Komisi III disebut sudah menyetujui draf RUU KPK.

"Penolakan yang kita lakukan bukan sama sekali pencitraan. Ini semata-mata akal sehat. Sejak awal pun kita sudah jelas pendapatnya, menolak revisi UU KPK, kalau tujuannya adalah untuk memperlemah KPK," pungkas Martin.

 

Revisi UU KPK yang diusulkan oleh Komisi III itu mendapat kritik dari berbagai kalangan. Revisi yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR itu dinilai hanya ingin memperlemah KPK. Hal itu terlihat dari usulan penghilangan kewenangan penuntutan di KPK. Selain itu, ada pula usulan memperketat mekanisme penyadapan.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 27 2012 5 27 /09 /September /2012 00:49
foto

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. TEMPO/Imam Sukamto

 

TEMPO.CO, Jakarta - Alasan mengapa Markas Besar Polri bersikeras menangani perkara dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM kini makin terkuak. 

Tempo memperoleh dokumen berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Isinya berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat).

Surat diteken Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo selaku pengguna anggaran dan menetapkan Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai calon pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar.

Surat keputusan ini juga diparaf sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Prosesnya berurut dari surat Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Djoko Susilo sebagai konseptor, lalu diparaf Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan. Terakhir, dua pejabat memberi paraf, yakni Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Untuk sebuah proyek yang  nilainya di atas Rp 100 miliar lebih, proyek simulator SIM memang tidak hanya "diurus" Korps Lalu Lintas. “Mesti disetujui oleh atasan sebelum proyek berjalan,” kata seorang sumber, Selasa pekan lalu.

Sayangnya ketika ditanya soal ini, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, Wakil Kepala Polri, menolak berkomentar tentang paraf itu. “Ke Humas saja, biar lebih detail,” ujarnya. Jawaban serupa datang dari Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.

Kepala Bagian Penerangan Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, menegaskan pengadaan simulator kemudi sepenuhnya tanggung jawab Korps Lalu Lintas. Kuasa penggunaan anggaran-lah yang menentukan semua penggunaan anggaran satuan. “Kapolri hanya mendapat tembusan,” katanya.

Baca laporan lengkapnya di Majalah Tempo pekan ini.

SETRI | ANGGRITA | FRANCISCO

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 27 2012 5 27 /09 /September /2012 00:43

 

foto

Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. TEMPO/Imam Sukamto

 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI membenarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011 menetapkan PT Citra Mandiri Metalindo sebagai pemenang tender proyek simulator kemudi roda empat.

"Itu adalah prosedur administrasi bahwa proyek di atas nilai Rp 100 miliar harus diketahui pengguna anggaran, yaitu Kapolri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Boy Rafli, Senin, 24 September 2012.

Menurut Boy, surat tersebut adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai penggunaan anggaran. Dengan begitu, proyek simulator di Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri senilai Rp 169 miliar harus diketahui Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Boy menyatakan surat tersebut bukan untuk memenangkan PT Citra Mandiri dalam tender yang diduga diikuti juga beberapa perusahaan fiktif. Surat keputusan ini prosedur agar proyek dimulai. "Surat diteken setelah PT Citra menang tender," kata Boy.

Boy juga menegaskan proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar ini tidak berdasarkan penunjukan langsung Kapolri. Tindak pidana korupsi, kata Boy, diduga dilakukan pejabat pembuat komitmen, panitia lelang, dan rekanan proyek. "Kalau PPK yang berbuat jahat, apakah Kapolri harus juga terkait?" kata Boy.

Mabes Polri berkeras mengambil alih penanganan kasus simulator kemudi dari tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah pihak menduga hal itu upaya agar kasus tak merembet ke mana-mana.

FRANSISCO ROSARIANS

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 27 2012 5 27 /09 /September /2012 00:35

 

foto

Gubernur Akademi Polisi non-aktif Inspektur Jendral Polisi, Djoko Susilo ketika hadir di Badan Resesre kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/8). TEMPO/Seto Wardhana

 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memeriksa Brigadir Jenderal Didik Purnomo dalam kasus korupsi alat uji Surat Izin Mengemudi 2011 di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala Korlantas Polri ini sempat tertunda karena Kepolisian keberatan dengan surat pemanggilan KPK.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP., Senin, 24 September 2012.

Johan mengatakan penyidik KPK sudah berangkat sejak pagi tadi. Namun dia belum mendapat informasi perkembangan pemeriksaan terhadap Didik tersebut.

Pada Senin pekan lalu, KPK juga bermaksud memeriksa Didik, bersama sejumlah saksi lain seperti Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Komisaris Legimo. Namun mereka menolak diperiksa dan mempersoalkan penyebutan kalimat, "Pemeriksaan untuk Tersangka Djoko Susilo dan kawan-kawan" dalam surat pemeriksaan mereka. KPK kemudian memperbaiki surat tersebut dengan menegaskan pemeriksaan tersebut hanya untuk tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Gubernur Akademi Polisi.

Pada 27 Juli 2012, KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka proyek jumbo berbiaya Rp 196 miliar tersebut. KPK menduga Djoko telah menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 100 miliar.

Di samping Djoko, KPK juga menetapkan Didik sebagai tersangka bersama Direktur PT Inovasi Teknologi Sukotjo S. Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto. Penyidik belum melakukan pemberkasan terhadap ketiga tersangka.

Adapun pemeriksaan terhadap Teddy Rusmawan dan Legimo, Johan mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum mendapat informasi apakah keduanya ikut diperiksa hari ini atau tidak," kata Johan.

RUSMAN PARAQBUEQ

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 27 2012 5 27 /09 /September /2012 00:28

 

foto

Bambang Wijayanto saat KPK menggeledah gedung Korps lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta (30/7). TEMPO/Amston Probel

 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah kasus simulator kemudi mencuat, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan diteror. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tak membantah ada teror tersebut. “Pimpinan mendapat laporan dan akan berusaha melindungi mereka,” kata Bambang pada Jumat pekan lalu.

Pada Jumat dua pekan lalu, Mabes Polri meminta KPK untuk mengembalikan 20 personelnya. Surat bernomor R/1787/IX/2012/SSDM tertanggal 10 September 2012 itu merupakan balasan atas surat KPK pada 13 Agustus yang memohon perpanjangan tugas 16 personel Polri yang masa tugasnya habis bulan ini.

Surat itu malah mengatakan tak cuma 16 penyidik yang waktu dinasnya selesai. Ditambah empat penyidik yang tak dimintakan perpanjangan masa tugasnya, totalnya 20 orang. Alasan penolakan, “Untuk pembinaan anggota Polri terkait tour of duty dan tour of area.”

Sepanjang pekan lalu, di antara penyidik beredar kabar bahwa bila mereka tak kembali ke Mabes Polri pada Senin ini, maka akan dijemput Provos. Jauh sebelum ada penarikan, sejumlah penyidik dikabarkan diintimidasi oleh orang tak dikenal. Bambang Widjojanto tak menjelaskan siapa yang telah meneror anak buahnya.


SETRI | ANTONS

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 27 2012 5 27 /09 /September /2012 00:06

 

foto

TEMPO.CO, Jakarta - Penarikan 20 penyidik Komisisi Pemberantasan Korupsi oleh Polri menyebabkan para investigator itu galau. Ada desas-desus bila mereka tak kembali ke Mabes Polri pada Senin ini, maka mereka akan dijemput Provost. Meskipun belum jelas siapa yang mula-mula menyiarkannya, sebagian percaya itu bukan kabar angin. “Paling tidak ini ancaman,” kata seorang sumber di KPK, Rabu pekan lalu.

Pada Jumat dua pekan lalu, Mabes Polri menyurati pemimpin komisi antirasuah untuk mengembalikan 20 personelnya. Surat bernomor R/1787/IX/2012/SSDM tertanggal 10 September 2012 itu merupakan balasan atas surat KPK pada 13 Agustus yang memohon perpanjangan tugas 16 personel Polri yang masa tugasnya habis bulan ini.

Surat yang diteken Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jenderal Prasetyo, itu malah mengatakan tak cuma 16 penyidik yang waktu dinasnya selesai. Ditambah empat penyidik yang tak dimintakan perpanjangan masa tugasnya, totalnya 20 orang. Alasan penolakan, “Untuk pembinaan anggota Polri terkait tour of duty dan tour of area.”

Jumat malam itu juga, para penyidik yang namanya ada dalam lampiran surat berkumpul di lantai 7 gedung KPK. Dari 20 penyidik, enam orang berpangkat ajun komisaris besar yang umumnya telah bertugas di KPK selama enam tahun. Adapun 14 sisanya komisaris dan ajun komisaris. Dua belas dari mereka baru satu tahun bertugas di KPK.

Penyidik berpangkat ajun komisaris besar kabarnya tak keberatan kembali ke Polri. Bahkan, menurut sumber Tempo, ada seorang penyidik senior yang membujuk yuniornya untuk meninggalkan KPK. Namun, dengan sejumlah alasan, para penyidik muda itu menyatakan ingin bertahan. Nah, dua hari kemudian merebaklah desas-desus penjemputan oleh Provos.

Menurut sumber yang tadi, penyidik juga dibuat gentar dengan serangkaian intimidasi. Desas-desus penjemputan oleh provos diduga bagian dari teror tersebut. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak membantah ada teror terhadap penyidik. “Pimpinan mendapat laporan dan akan berusaha melindungi mereka,” katanya.

Mabes Polri menyatakan penarikan tersebut rotasi personel semata. “Rotasi perlu untuk pembinaan karier,” kata juru bicara Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar. Menurut Boy, polisi sedang menyiapkan penyidik pengganti untuk ditempatkan di KPK.


ANTONS | SETRI

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 26 2012 4 26 /09 /September /2012 23:55
foto

Surat keputusan Kapolri tentang lelang simulator SIM. (DOK. TEMPO)

 

TEMPO.CO, Jakarta - Alasan di balik keengganan Mabes Polri menyerahkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian Surat Izin Mengemudi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang kian jelas. Tempo memperoleh salinan surat keputusan tentang penetapan pemenang tender pengadaan simulator ujian SIM senilai Rp 142, 4 miliar rupiah. Surat itu ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Selengkapnya baca laporan majalah Tempo di sini.

Surat yang mengindikasikan adanya peran Kapolri ini berjudul ‘Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia’ dengan logo resmi Mabes Polri. Nomor surat itu adalah Kep/193/IV/2011 bertanggal 8 April 2011. Isinya ada dua poin: mempertimbangkan dan menetapkan. Ada 11 poin yang tercantum dalam bagian ‘mempertimbangkan’. Ini mengindikasikan bahwa pengadaan simulator SIM ini merupakan program resmi Mabes Polri.

Yang menarik, sebelum Kapolri membubuhkan tandatangannya, ada enam pejabat Mabes Polri yang sudah meneken parafnya, menegaskan bahwa lelang dan penetapan pemenang lelang dalam surat itu sudah sesuai prosedur. Keenam pejabat itu adalah: Kepala Korlantas sendiri selaku konseptor, Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) Polri, Asisten Bidang Sarana dan Prasarana (Assarpras) Kapolri, Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Kapolri, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan Wakil Kepala Polri.

Wakapolri Komjen Nanan Sukarno menolak berkomentar soal parafnya di surat yang bermasalah itu. “Silakan tanya ke Humas saja,” katanya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar kemarin menjelaskan bahwa surat Kapolri ini hanyalah pengesahan atas hasil penetapan tender. “Itu hanya prosedur administrasi,” kata dia.

SETRI YASRA

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 25 2012 3 25 /09 /September /2012 23:49

 

SEMARANG – Mantan Kapolres Tegal, Agustin Hadiyanto, terdakwa kasus korupsi dana operasional Polres Tegal senilai Rp6,6 miliar, mulai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/9/2012).

 

Sidang yang dipimpin Ketua Mejelis Hakim, Noor Edyono itu dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). JPU beranggotakan Bembang Rukun S dan Ari dalam surat dakwaannya mengungkapkan terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Perbuatan terdakwa dilakukan selama menjabat Kapolres Tegal periode 4 April 2008-25 Februari 2009 dengan menyimpangkan dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan non-DIPA Polres Tegal senilai Rp 6,6 miliar.


Perinciannya dari DIPA rutin Rp454.610.089, DIPA Operasional Khusus Kepolisian senilai Rp315.405.500, APBD Jawa Tengah untuk bantuan pengamanan pemilihan gubernur dan dana bantuan APBD Kabupaten Tegal dalam Pilkada Tegal senilai Rp418.020.000, serta SSB dan cek fisik Rp 5.459.020.000.

 

“Dari total anggaran DIPA dan non DIPA Polres Tegal senilai Rp6,6 miliar, terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,046 miliar,” ujar Bambang Rukun. Menurut JPU dari dana Rp1.046 miliar itu, yang Rp30 juta diberikan kepada Ketua DPRD Tegal, Rp10 juta kepada Kepala Kesbangpolinmas Tegal, dan Rp6 juta kepeada sejumlah pihak.

 

Atas perbuatan terdakwa ini, JPU Bambang Rukun menjerat primer melanggar primer yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU UU Nomor 31/1999 telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Serta subsider Pasal 3 UU juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya.

 

Mendengar dakwaan JPU ini, terdakwa yang menjabat Kapolres Tegal pada 2008-2009, tampak tenang duduk di kursi pesakitan. Dalam sidang itu Agustin didampingi tim pengacara beranggotakan lima orang, antara lain Novel Al Bakri dan Suyitno Landung. Novel Al Bakrie menyatakan akan menyampaikan eksepsi untuk menanggapi surat dakwaan dari JPU. “Kami akan menyampaikan eksepsi majelis hakim,” ujar dia.

 

Ketua Majelis Hakim, Noor Edyono menunda persidangan sepekan mendatang, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kepada wartawan seusai sidang, Novel menyatakan angka-angka yang disampaikan JPU tak sesuai kenyataan.


”Nanti akan kami ungkapkan dalam eksepsi pada sidang mendatang,” tandas dia.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES