Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
December 11 2014 5 11 /12 /December /2014 21:10

 Kamis, 11/12/2014 20:13 WIB

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - KPK melakukan penggeledahan dua rumah terkait penyidikan kasus korupsi pembangunan Diklat Pelayaran Sorong tahap 3. Kedua rumah yang digeledah itu berada di Bekasi.

"Siang sampai Maghrib hari ini ada penggeledahan terkait TPK Diklat Pelayaran Sorong tahap 3 di dua lokasi," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014).

Dua rumah yang digeledah beralamat di ‎Jl Pembina no 235, Rawa Lumbu, Bekasi; dan Jl‎ Avia blok A1 no 36 Bumi Dirgantara Permai, Jati Asih, Bekasi‎. Namun, Johan belum tahu rumah yang digeledah itu milik siapa.

"Saya belum mendapatkan informasi rumah tersebut milik siapa. Tapi sudah ada beberapa dokumen yang disita," jelas Johan.

Salah satu ‎tersangka dalam kasus ini adalah General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Dalam situs resmi Hutama Karya, Budi saat ditetapkan sebagai tersangka tengah menjabat sebagai Direktur Pengembangan.

Budi disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU nomor 31 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Perhitungan kerugian negara sementara adalah Rp 24,2 miliar.

Proyek pembangunan diklat pelayaran di Sorong ini merupakan proyek milik kementerian perhubungan. Namun, belum diketahui berapa nilai proyek tersebut.

Repost 0
Published by Harsudi CH - in BERITA KORUPSI
write a comment
September 5 2014 6 05 /09 /September /2014 19:36

Nikmati Duit Korupsi, KPK Uber Istri dan Anak Jero  

Nikmati Duit Korupsi, KPK Uber Istri dan Anak Jero  

Istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Triesnawati. TEMPO/Eko siswono Toyudho

 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan lembaganya bakal memanggil dan memeriksa para saksi yang terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjerat Menteri Energi Jero Wacik sebagai tersangka. (Baca: SBY Kaget Dengar Jero Wacik Tersangka)

Pemanggilan dan pemeriksaan saksi, menurut Johan, menjadi prosedur untuk melengkapi berkas perkara yang melibatkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. "Pemanggilan saksi tentu akan dilakukan. Tapi saya tak tahu siapa nanti yang akan dipanggil," kata Johan di kantornya, Kamis, 4 September 2014.

Saat ditanya apakah KPK bakal memanggil istri dan anak Jero, Triesnawati Wacik dan Ayu Vibrasita, Johan tidak membantah. "Tentunya siapa pun yang dirasa keterangannya diperlukan di dalam penyidikan perkara ini akan dipanggil. Siapa pun itu," ujar Johan. (Baca: Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Bakal Diperiksa)

Ketika perkara Jero Wacik masih dalam tahap penyelidikan, KPK memeriksa istri Jero, Triesnawati, pada 3 Juli 2014. Penyelidik KPK pun lebih dulu memeriksa anak Jero, Ayu Vibrasita, pada 11 Juni 2014. Usai diperiksa, istri dan anak Jero enggan berkomentar. (Baca: Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Bakal Diperiksa)

Seorang pejabat di KPK mengatakan istri dan anak Jero diyakini turut menikmati uang yang diduga diperoleh dari perbuatan korupsi yang diduga dilakukan Jero Wacik. "Tapi yang perlu ditekankan adalah pihak-pihak yang menikmati uang itu tak hanya mereka. Banyak," ujar pejabat tersebut.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi pada Rabu, 3 September 2014. Kamis, 4 September 2014, KPK belum melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus tersebut. Dari nama saksi yang diumumkan Biro Hubungan Masyarakat KPK terkait pemeriksaan di tingkat penyidikan hari ini, tak ada pemeriksaan terkait perkara dugaan korupsi yang diduga dilakukan Jero.

"Pemanggilan saksi-saksi akan dilakukan, nanti akan dimulai. Pada saatnya juga penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka," kata Johan. Jero sendiri mengatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung saat ini.

MUHAMAD RIZKI

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
June 23 2014 2 23 /06 /June /2014 22:01
Senin, 23/06/2014 21:39 WIB
Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta karena terbukti menyuap Akil Mochtar. Tak puas dengan vonis hakim, KPK akan mengajukan banding.

"Vonisnya kan dibawah 2/3 dari tuntutan kami, jadi kemungkinan besar kita banding," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2014).

Bambang menjelaskan, Wawan memiliki posisi penting dalam kasus suap ke Akil itu. Bahkan, dalam persidangan terbukti bahwa Wawan sebagai penyandang dana.

"Wawan berperan jadi penyandang dana, dalam keluarga jadi operation manager. Posisinya sangat sentral dan strategis dalam TPK itu," jelas pria yang akrab disapa BW ini.

Wawan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh majelis hakim pengadilan Tipikor karena terbukti menyuap Akil. Vonis ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK.

Jaksa KPK sebelumnya menuntut Wawan dengan hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, Wawan juga dituntut denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan penjara.

 

 

Baca Juga :

 

http://search.detik.com/index.php?query=wawan+divonis&siteid=3&fa=detik.search

 

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
May 19 2014 2 19 /05 /May /2014 23:26
Senin, 19/05/2014 21:30 WIB

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan pengelolaan dana dan pengadaan sarana prasarana haji di Kementerian Agama. Rupanya terkait kasus ini, tak sedikit data yang diperlukan KPK berada di Timur Tengah terutama Arab Saudi.

"Ekspose awal mengenai proses itu sudah dilakukan dan ada masukan untuk melakukan beberapa langkah lagi. Ini jadi menarik karena sebagian lokusnya tidak ada di Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/5/2014) malam.

Menurut Bambang, KPK masih akan melakukan kajian lebih jauh terkait perbedaan penanganan kasus di Indonesia dan Arab Saudi. Selama ini kerjasama kedua negara lebih sering perihal penanganan TKI.

"Maka kita harus periksa betul apakah ini secara hukum, mengenai status kasus yang ada di luar Indonesia ini apakah bisa digunakan hukum Indoneisa. Kalau berkaitan dengan orang-orang di luar Indonesia, itu bagaimana?" ujar Bambang.

"Di negara itu sendiri, hukumnya yang mengatur mengenai hal-hal yang diduga korupsi di Indonesia itu seperti apa, harus diklarifikasi. Saya tidak terlalu detail. Tapi kira-kira ekspose itu meminta dilakukan kajian lebih lanjut," lanjutnya.

Terkait penyelidikan kasus ini KPK telah memeriksa Menteri Agama Suryadharma Ali. Politisi PPP itu diperiksa penyidik selama 10 jam pada Selasa (6/5) lalu.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
March 28 2014 6 28 /03 /March /2014 01:44


Metro TV News
Korupsi Rp 11 M, eks Sekjen Kemenlu terancam dibui 20 tahun
Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini mendakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri ...
Google Plus Facebook Twitter



Metro TV News
Korupsi Alkes Banten, KPK Periksa 3 Anak Buah Wawan
Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 3 anak buah Tubagus Chaeri ...
Google Plus Facebook Twitter


Kasus Dugaan Korupsi Mantan Dirut PDAM TB Dilimpahkan ke Kejati Banten
Metrotvnews.com, Tangerang: Berkas Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahmad Marju Kodri (AMK), mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta ...
Google Plus Facebook Twitter


Korupsi, Mantan Wakil Ketua DPRD Jateng "Dijemput" di Rumahnya
SEMARANG, KOMPAS.com – Kejaksaan Negeri Semarang menjemput mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah tahun 1999-2004, Irham ...
Google Plus Facebook Twitter



Metro TV News
Buktikan Korupsi Century, Jaksa Hadirkan 66 Saksi, Termasuk Boediono
[JAKARTA] Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menolak eksepsi (nota keberatan) terdakwa Budi Mulya dan ...
Google Plus Facebook Twitter



ANTARA
Prabowo berkomitmen berantas korupsi hingga akarnya
Saya pernah di pemerintahan, demi Allah saya tidak pernah korupsi. Kebocoran anggaran akibat dikorupsi, terjadi hampir di semua sektor dan ...
Google Plus Facebook Twitter


Lima Tersangka Korupsi di PLN Dipindah ke Rutan Tanjung Gusta
JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menyerahkan berkas dan kelima tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada ...
Google Plus Facebook Twitter



Liputan6.com
Lawan Korupsi, Warga Gelar Kongres Rakyat Banten
"Ya yang paling dibutuhkan saat ini adalah politisi dan birokrat yang bersih dan anti-korupsi,” ucap Dahnil Anzhar, penggiat anti korupsi yang ...
Google Plus Facebook Twitter


Aktivis Anti-korupsi Jadi Tersangka Penggelapan Raskin
PAMEKASAN, KOMPAS.com - Taqdirul Amin, salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti-korupsi, ditetapkan sebagai tersangka ...
Google Plus Facebook Twitter


Pastikan Tersangka Korupsi Videotron Meninggal Karena Sakit
JAKARTA - Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan bahwa kematian dua tersangka dugaan korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi ...
Google Plus Facebook Twitter
Repost 0
Published by Harsudi CH - in BERITA KORUPSI
write a comment
January 22 2014 4 22 /01 /January /2014 21:44

 

 

Jakarta - Detiknews- Anggota BPK yang juga peserta konvensi capres PD Ali Masykur Musa menilai Indonesia darurat korupsi. Langkah yang dinilai efektif untuk memberantas korupsi adalah memiskinkan koruptor.

"Saya setuju atas darurat korupsi, strategi pemiskiann itu lebih pas untuk sistem hukum di Indonesia," kata Ali Masykur saat berkunjung ke kantor detikcom di Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2014).

Menurut Ali Masykur ada dua opsi membuat jera koruptor. Selain pemiskinan koruptor, masih ada pilihan hukuman mati. Namun solusi yang pas di Indonesia adalah pemiskinan koruptor.

"Dengan pemiskinan koruptor menurut saya lebih manusiawi dan lebih efektif untuk mengembalikan uang negara. Kalau pemiskinan yang kena bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya, jadi lebih efektif," katanya.

BPK menemukan fakta bahwa otonomi daerah justru meningkatkan korupsi. Ada 311 kepala daerah terjerat korupsi, bahkan sepanjang tahun 2012 ada penyalahgunaan dana hibah dan dana bansos sebesar Rp 9,7 triliun.

"Pada tahun 2012 penyalahgunaan bansos dan hibah Rp 9,7 triliun, 12% dari total Rp 75,7 triliun anggaran bansos secara nasional," kata Ali Masykur.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
January 22 2014 4 22 /01 /January /2014 21:27

Minggu, 19 Januari 2014 22:14 WIB
Bambang Berharap Ketajaman Pisau KPK Sasar Istana di Kasus SKK Migas
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS. JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai ketajaman pisau penyelidikan KPK dalam kasus suap SKK Migas, hingga pekan ketiga Januari 2014, sudah lebih dari cukup. Sayangnya, masih tajam ke bawah.

"Berpijak pada kesaksian Deviardi di pengadilan Tipikor tentang kenyamanan istana, berkembang harapan agar pisau penyelidikan KPK juga tajam ke atas," kata Bambang melalui pesan singkat, Minggu (19/1/2014)
 
Ia mengatakan publik sangat mahfum kalau model kasus suap SKK Migas selalu melibatkan kekuasaan yang lebih tinggi, bukan sekadar kepala SKK Migas atau Sekjen kementerian ESDM.

"Sebab, nilai omzet bisnisnya sangat besar, tercermin dari jumlah uang sogok Rp 12 miliar untuk pengaturan enam lelang," kata politisi Golkar itu.
 
Untuk itu, kata Bambang,  perlu disimak lagi penuturan Deviardi yang sudah menjadi fakta persidangan.  

"Trader Migas yang juga pengendali Kernel Oil, Widodo Rathanachaitong,  bertutur tentang hubungannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono," ujar Bambang.
 
"Ada tujuh perusahaan, ada jaringan ke Istana, DPR, dan Dipo Alam," ujar Deviardi saat bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya.
Deviardi juga menirukan pernyataan Widodo yang mengatakan,"Kalau Rudi berhubungan baik dengan Widodo, Ibas dan Istana tenang," tutur Devi Ardi meniru pernyataan Widodo.

Bambang menegaskan bila Rudi Rubiandini tidak mungkin bermain sendiri dalam kasus tersebut.

"Kalau Rudi berani mengatur lelang untuk kepentingan Widodo, bisa dipastikan pejabat di atas Rudi  atau pemberi perintah hanya siap terima bersih agar tenang dan nyaman. Uang sogok 200 ribu dolar AS di ruang kerja Sekjen Kementerian ESDM itu bisa dijadikan indikatornya," ungkapnya.
 
Ia pun menantang Rudi untuk berani mengungkapkan siapa yang memerintah Mantan Kepala SKK Migas tersebut. "Saya dan juga publik berharap KPK pada waktunya nanti berani mengarahkan pisau penyelidikan ke aktor utama kasus ini," kata Bambang.
 
Menyusul tertangkapnya Rudi, kata Bambang, berkembang beragam rumor. "Rumor seperti itu biasanya berasal dari orang dalam, yang untuk kasus ini tentu saja bersumber dari internal SKK Migas atau kementerian ESDM," imbuhnya.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
January 22 2014 4 22 /01 /January /2014 21:07
Rabu, 22 Januari 2014 10:47 WIB

TRIBUNNEWS- JAKARTA - Direktur Invenstigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi  mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut tuntas keterlibatan beberapa nama seperti yang disampaikan oleh mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

 

Menurutnya, bila penyelidikan KPK hanya berhenti pada tersangka Rudi Rubiandini dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno saja, maka patut diduga KPK tebang pilih dalam memberantas korupsi.

 

"Kalau KPK hanya berhenti kepada Sekjen Kementrian ESDM Waryono Karno dan Rudi berarti KPK melakukan lokalisasi kasus. Terkesan tidak ada niat membongkar kasus migas ini sampai tuntas. Lokalisasi kasus ini,  bisa dilihat dari berhentinya fokus gebrakan pada orang-orang perusahaan memberikan suap, SKK Migas, dan Kementerian ESDM," ujarnya Selasa (21/1/2014) kemarin.

 

Ia pesimis, KPK berani menelusuri lebih dalam lagi aliran uang hasil suap tersebut ke semua pihak yang telah menerimanya.   

 

"KPK fokus kepada penyataan Rudi tentang pemberian THR kepada DPR, KPK melakukan penggeledahan-penggeledahan anggota DPR. Jadi, dengan sendiri, kasus ini atau harapan kasus ini tidak akan tuntas menyerempet ke pihak lain. KPK akan gemetar kalau fokus ke arah sana," kata Ucok yakin.

 

Uchok kembali meminta kepada KPK untuk tidak takut dalam memberantas persoalan korupsi migas. Korupsi yang terjadi saat ini, Ucok menegaskan kembali, sudah berjamaah, dan massif .

 

"Penetapan status tersangka terhadap mantan sekjen ESDM itu menjadi pintu awal bagi KPK untuk menarik pejabat di level atasnya. Tidak mungkin pimpinan sekjan tidak tahu atas ulah anak buahnya. Apalagi, Waryono Karyo ini sudah dikenal sekjen abadi karena setiap menteri ESDM diganti, Waryono Karyo tetap bertahan," pungkas Uchok.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat  Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali, serta pensiunan Sekjen Kementrian ESDM Waryono Karno sempat diperiksa  KPK. Waryono, kini, sudah dijadikan tersangka oleh KPK .

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut secara tuntas keterlibatan beberapa nama yang turut menikmati dana haram gelontoran bos Kernell Oil Simon Gunawan Tandjaya, sebagaimana yang disebut oleh tersangka kasus suap SKK Migas Rudi Rubiandini. 

 

Menurut Direktur Invenstigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, apabila penyelidikan KPK hanya berhenti pada tersangka Rudi Rubiandini dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, maka patut diduga lembaga anti rasuh itu melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi.


“Kalau KPK hanya berhenti kepada Sekjen Kementrian ESDM Waryono Karno dan Rudi berarti KPK melakukan lokalisasi kasus, dan tidak ada niat untuk membongkar kasus migas ini sampai tuntas. Lokalisasi kasus bisa dilihat dari berhentinya fokus gebrakan pada orang-orang perusahaan memberikan suap, SKK Migas, dan Kementerian ESDM,” ujar Uchok kepada Seruu.com, Selasa (21/1/2014).

 

Kalau-pun KPK menindaklanjuti kasus suap di SKK Migas, Uchok berpendapat, lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut tidak akan berani menelusuri lebih dalam lagi aliran uang hasil suap tersebut ke semua pihak yang telah menerimanya.   

 

“Malahan KPK fokus kepada penyataan Rudi tentang pemberian THR kepada DPR yang saat ini KPK sedang melakukan penggeledahan-penggeledahan anggota DPR sendiri. Jadi, dengan sendiri, kasus ini atau harapan kasus ini tidak akan tuntas menyerempet pada orang-orang Cikeas. Karena, KPK akan gemetar kalau fokus ke arah sana,” tutur Uchok.

 

Meski demikian, Uchok tetap meminta KPK untuk tidak gentar memberantas persoalan korupsi migas. Karena, bisa jadi korupsi itu sudah berjamaah, massif dan budaya di Kementrian ESDM.

 

"Saya yakin penetapan status tersangka terhadap mantan sekjen ESDM itu menjadi pintu awal bagi KPK untuk menarik pejabat di level atasnya. Tidak mungkin big bos-nya sekjen tidak tahu atas ulah anak buahnya apalagi Waryono Karyo ini sudah jamak dikenal sebagai sekjen abadi karena setiap menteri ESDM diganti tetapi Waryono Karyo tetap bertahan," pungkas Uchok.

 

Sebagaimana diketahui, nyanyian tersangka kasus suap SKK Migas, yang juga mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini terus "menyeret" korban lain. Seperti tidak rela kalau dirinya "masuk" sendirian di pengapnya sel tahanan, beberapa pihak yang ikut disebut menikmati dana haram gelontoran bos Kernell Oil Simon Gunawan Tandjaya ikut disebut Rudi Rubiandini.

 

Nama-nama anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat seperti Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali, serta pensiunan Sekjen Kementrian ESDM Waryono Karno tidak luput menjadi obyek pemeriksaan KPK. Tidak hanya kantor atau rumah, tetapi orang-orang dekat Sutan, Tri, Zainudin maupun Waryono Karno ikut diperiksa lembaga anti rasuah. Bahkan status Waryono Karno dinaikkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementrian ESDM.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
January 22 2014 4 22 /01 /January /2014 20:16
Rabu, 22/01/2014 19:39 WIB
Tya Eka Yulianti - detikNews

Bandung - Daftar perbuatan tercela Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Ike Wijayanto dibongkar dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (22/1/2014). Menerima suap, menilap uang kas hingga memungut biaya di luar batas, dilakukan Ike sepanjang menjabat posisi tersebut.

Dalam kurun waktu Januari 2006 hingga 2010 tercatat harta kekayaan Ike mencapai Rp 2,2 miliar. Uang yang diduga berasal dari hasil perbuatan korupsi itu kemudian ia tempatkan ke dalam sejumlah penyedia keuangan untuk pencucian uang.

Ike adalah PNS yang tidak memiliki penghasilan lain kecuali penghasilan resmi dan tunjangan atas pekerjaannya yaitu sebagai Plt Panmud PHI pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Di mana setelah dikurangi iuran DH Yuktikarini, arisan DH Yuktikarini, iuran Korpri, dana sosial atau konsumsi, dana sosial karyawan, simpanan koperasi, varia peradilan, arisan dan pinjaman kretapp BRI, penghasilan yang diterima Ike pada 2006 seluruhnya yaitu Rp 9,7 juta, tahun 2007 yaitu Rp 13,3 juta, tahun 2008 yaitu Rp 21 juta dan tahun 2009 Rp 5,2 juta.

Istri Ike juga merupakan PNS yang juga bertugas sebagai panitera pengganti di PN Bandung yang juga penghasilannya tak melebihi Ike.

"Harta kekayaan berupa uang dengan jumlah seluruhnya Rp 2.208.650.000 yang diketahui terdakwa bahwa uang itu merupakan hasil tindak pidana korupsi," ujar JPU KPK Asrul Alimina saat membacakan saurat dakwaan Ike di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Rabu (22/1/2014).

Uang-uang tersebut dipindahkan ke penyedia jasa keuangan antara lain ke sejumlah rekening nama Ike dengan rincian, dalam kurun waktu 2006-2010 melakukan transaksi keuangan pada rekening Mandiri secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp 988,5 juta.

Pada 2008 menempatkan Rp 74 juta ke rekening BRI, 2009 hingga 2010 sebesar Rp 252 juta ke rekening BRI cabang lainnya. Tahun 2010 dilakukan setoran tunai sebanyak 36 kali berjumlah total Rp 240 juta. Dan masih banyak rincian ke rekening Ike lainnya.

"Perbuatan terdakwa yang telah menempatkan harta kekayaan berupa uang ke dalam beberapa penyedia jasa keuangan dengan melakukan penempatan ke rekening bank BRI, BCA, Bank Mandiri serta menyetorkan uang ke dalam rekening secara bertahap dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi yaitu memotong pembayaran kas umum dan menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit," tuturnya.

Atas perbuatannya itu Ike pun dijerat dengan Pasal 3 ayat 1 huruf a UU No 15 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp 15 miliar.

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment
December 30 2013 2 30 /12 /December /2013 00:49

RIMANEWS-Aktivis antikorupsi dari Banten, Uday Suhada, pernah merasakan langsung ancaman dari orang-orang suruhan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Banten itu diancam akan dibunuh oleh orang-orang bayaran Wawan. “Saya akan dibunuh karena melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Atut,” kata Uday kepada Tempo, pekan lalu.

Ancaman lewat pesan pendek dan telepon sudah biasa dia terima. Ancaman datang setelah dia dan sejumlah aktivis antikorupsi melaporkan dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah Pemerintah Provinsi Banten. Dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus 2011, Uday dan kawan-kawannya melaporkan dugaan adanya penyimpangan hibah Rp 340 miliar dan bantuan sosial Rp 50 miliar dari APBD Banten 2011.

 

Sebelumnya, sumber Tempo di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan mengatakan penyimpangan anggaran pada pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ditengarai dilakukan dengan berbagai modus. Misalnya, anggaran untuk fasilitas RSUD dan sejumlah puskesmas diduga digelembungkan, tapi nyatanya peralatan yang dibeli jauh lebih murah.

 

Dalam pengadaan enam unit alat USG dua dimensi yang kini disebar di sejumlah puskesmas di Tangerang Selatan, harga per unit hanya Rp 250 juta, tapi dibuat menjadi Rp 500 juta. "Dari itu saja, anggaran bengkak mencapai Rp 2 miliar," kata sumber tersebut.

 

Penyelidik KPK sudah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Tangerang Selatan di kompleks perkantoran Kota Tangerang Selatan, Jalan Witana Hardja, Pamulang, Tangerang Selatan. Dari tempat itu, sebuah printer dan dokumen disita.


Terlapornya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Uday dan pelapor lainya tergabung dalam kelompok Aliansi Banten Menggugat. Kala itu Atut hendak maju dalam pemilihan gubernur periode kedua. Pelaporan itu, menurut Uday, mengusik “ketenangan dan kepentingan” Atut yang saat itu sedang giat berkampanye untuk jadi gubernur lagi. 

 

MOBIL ATUT DAN AIRIN

Kini ada kabar bahwa dari gudang di Cibinong, Puncak, Cempaka Putih, Depok, Limbo, Sambas, Pontianak, KPK akan menyita ratusan kendaraan bermotor mobil dan motor gede milik Akil Mochtar dengan atas nama Muchtar Effendi. Yang sudah disita sebanyak 30 mobil. Pengembangan kasus akan melibatkanya. KPK tengah mendalami peran Muchtar Efendi sebagai calo kasus. Akil Mochtar dikenai pasal suap dan pencucian uang.

 

Tak hanya sampai di situ, KPK pun akan merangsek ke jantung kekuasaan paling kuat dan korup di Indonesia - Dinasti Ratu Atut. Ratu Atut sementara ini sedang tiarap dan berkonsultasi dengan pangacara hebat yang mengatur kelitan hukum dengan berdiskusi dengan para pajabat di Banten.

 

Kini setiap hari tampak para pejabat lebh banyak rapat sejak Ratu Atut dikenai pencekalan keluar negeri. Mutasi besar-besaran dua bulan lalu sejak kasus Akil Mochar muncul, tak memengaruhi melempemnya jalannya pembangunan dan pelayanan di Banten. Di lapangan tampak jalanan di sebagian besar Banten rusak parah. Jalur utama memasuki Cilegon dan Serang menuju pantai Anyer rusak parah.

 

Setelah ada hembusan dorongan untuk menelusuri alkes di Tangsel ditindaklanjuti oleh KPK, selepas Tulek Wawan tertangkap tangan, KPK menemukan bukti keterlibatan Dinasti Ratu Atut. Luar biasa kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menetapkan Tulek Wawan, maka kini Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dipastikan terseret dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Pemerintah Kota Tangsel.

Pada 11 November 2013, KPK menetapkan tiga tersangka kasus alkes Tangsel. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen Mamak Jamaksari, bos PT Mikkindo Adiguna Pratama Dadang Prijatna, dan Chaeri Wardana alias Tulek Wawan - suami Airin. Airin dipastikan akan terseret karena sebagai penanggung jawab penyelenggara anggaran yang dikorupsi oleh suaminya sendiri - faktor KKN yang akan menjadi alasan KPK menetapkan Airin sebagai tersangka.


Selain Airin, KPK juga tengah membidik dengan cermat beberapa pejabat di Tangsel. Perlawanan secara hukum yang dilakukan oleh Tulek Wawan - dengan pembela koruptornya Adnan Buyung Nasution - juga tak tanggung-tanggung. Upaya pengalihan asset - sebenarnya sudah dilakukan dengan metode Golkar, artinya bersitibat dengan cara dan taktik korupsi Golkar yang juga ditiru oleh koruptor ustadz Luthfi Hasan Ishaaq dan ustadz Ahmad Fathanah - berlangsung lama. Kerjasama korupsi berjamaah antara pejabat kepala dinas-Walikota-Swasta-kadang DPRD Kota/Kabupaten tercermin dengan ditetapkannya ketiga orang tersebut di Tangsel.

 

Pola penangkapan dan penetapan tersangka model seperti di Tangsel juga dipastikan akan dilakukan di seluruh Banten dengan target akhir membongkar KKN terbesar di Indonesia di bawah kendali Tulek Wawan - Ratu Atut dan pejabat-pejabat di Kabupaten/Kota di seantero Banten.

 

Sampai saat ini, KPK masih mengalami kesulitan besar untuk mencokok Ratu Atut terkait proyek dan juga dana hibah dan sosial yang menunjukkan pengemplangan karena ada 61 yayasan fiktif penerima dana hibah. Pun yayasan yang resmi dan berbadan hukum pun adalah milik keluarga dan kroni Ratu Atut. Nilai kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

 

Saat ini para pejabat di lingkungan pemda Tangsel, Cilegon, dan Provinsi Banten tengah mengalami kegalauan berat. Upaya pendekatan yang dilakukan oleh Ratu Atut dengan melokalisir dan mengamankan barang bukti untuk tujuan berkelit menyebabkan kegerahan. Meskipun sebenarnya para pejabat akan lebih aman menjerumuskan dengan cepat melemparkan tanggung jawab ke Ratu Atut, namun KPK tidak akan melompat.

 

KPK tengah menyisir keterlibatan dari para pejabat di lingkaran ketiga, lalu kedua, dan terakhir pentolannya. Kasus Tangsel dengan Airin menjadi target sebagai tersangka menjadi nyata. Pun demikian sekarang tengah dilakukan upaya untuk mengumpulkan barang bukti terkait sepak terjang Tulek Wawan sebagai Gubernur Banten malam hari pengatur proyek.

 

Maka jangan heran kalau Anda mendapati banyak pejabat di Tangsel dan kota-kota di Banten lebih banyak keluyuran melobi atau rapat-rapat tak jelas sebagai upaya pembersihan diri dan junjungan mereka Dinasti Ratu Atut. Namun, KPK dengan strateginya harus didorong pelan tapi pasti mengobrak-abrik korupsi di Banten.

(Tempo/KCM/Ninoy N Karundeng/RM)

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES