Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
April 18 2012 4 18 /04 /April /2012 00:08

Akhir-akhir ini, gencar diberitakan mengenai perjalanan dinas luar negeri DPR, yang menghabiskan uang negara milyaran rupiah. Yang menjadi sorotan adalah perjalanan tersebut dapat dikatakan tanpa manfaat, pemborosan, menjadi ajang piknik dan shopping bagi pelakunya.

 

Bahkan ditengarai berpotensi terjadi tindak pidana korupsi terkait mark up biaya tiket, pemalsuan tiket (recovery ticket), dan mark up biaya hotel, serta melebihkan waktu perjalanan dari yang semestinya, yang ujung-ujungnya adalah mencari sisa biaya perjalanan dinas (korupsi/merugikan keuangan negara).

 

Sebenarnya, selain anggota DPR, instansi pemerintah pun (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian),  juga melakukan hal yang sama. Bahkan tidak kalah parahnya dalam tingkat korupsi akibat perjalanan dinas luar negeri yang direkayasa/dimanipulasi dalam perencanaan sampai dengan  pelaksanaan anggarannya, demi keuntungan pribadi para pelakunya baik pejabat sampai dengan staf (PNS).

 

Alasan perjalanan dinas keluar negeri juga dicari-cari alias mengada-ada yang penting ada realisasi anggaran dan memperoleh sisa anggaran perjalanan dinas luar negeri secara tidak sah (korupsi) dengan berbagai rekayasa /manipulasi antara lain seperti di kemukakan di atas.  

 

Potensi kerugian negara akibat pemborosan dan korupsi perjalanan dinas luar negeri di instansi pemerintah juga tidak sedikit, mencapai ratusan milyar rupiah. Diperkirakan, dari hasil perjalanan dinas seorang pegawai negeri sipil baik pejabat maupun stafnya dapat memperoleh sisa uang perjalanan dinas secara tidak sah (korupsi), sejumlah berkisar antara 15 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah/ orang/pemberangakatan, tergantung negara tujuan dan tingkat hidup di negara tujuan. Dapat dihitung jika, seorang PNS berangkat keluar negeri 5 kali saja dalam setahun, maka akan memperoleh (hasil korupsi) hingga ratusan juta rupiah. 

 

Akan lebih besar lagi,  jika dalam setahun seorang pejabat/staf (PNS), melakukan perjalanan dinas luar negeri sampai puluhan kali.  Lebih miris lagi, jika dihitung dari ribuan bahkan jutaan PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri,  berapa ratus milyar biaya yang di keluarkan negara. Dan berapa puluh bahkan ratusan  milyar yang masuk kantong pribadi ( dikorupsi).

 

Maka tidak heran jika gaya hidup hedonisme, sebagian PNS sekarang ini, sangat tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan gaji yang diperolehnya. Di Instansi pemerintah sekarang ini, perjalanan dinas luar negeri adalah hal yang biasa, dan siapapun bisa dan dapat memperoleh kesempatan dengan mudah, demi pemerataan korupsi. 

 

Itu semua akibat perencanaan anggaran amburadul, dan sudah ada skenario untuk menyalahgunakan anggaran demi kepentingan pribadi gerombolan oknum PNS dan para Pejabat.

 

Sementara sekarang ini, rakyat Indonesia, banyak yang hidup sengsara, makan nasi aking bahkan kelaparan,  biaya pendidikan & kesehatan sangat mahal, tertimpa bencana, tanpa solusi dan penanganan serius dari pemerintah dengan alasan anggaran negara terbatas. Sedangkan, di jajaran birokrasi/instansi pemerintah, anggaran negara digunakan untuk berfoya-foya alias piknik ke luar negeri, dengan berbagai alasan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bagi rakyat.

 

Gaji PNS memang tidak besar, tetapi tidak berarti harus merampok uang rakyat dengan dalih tugas negara melalui perjalanan dinas luar negeri. Moralitas melarang tujuan menghalalkan segala cara.

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
April 21 2011 5 21 /04 /April /2011 05:21


Franky Sahilatua Telah Berpulang Rabu, tanggal 20 Maret 2011, pukul 15.15 WIB, negeri ini telah kehilangan seniman patriotik, yang sangat peduli dengan permasalahan bangsa,  ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kemiskinan  yang  kian membelit anak-anak bangsa. Dia adalah Franky Sahilatua.

 

Selamat Jalan, Bung Franky, Perahu Retakmu akan selalu menginspirasi, jiwa patriot negeri ini, untuk selalu tegar dan pantang menyerah menyelamatkan anak-anak Indonesia dari retaknya negeri yang sangat engkau cintai, Indonesia.

 

Semoga, disana engkau memperoleh kedamaian abadi,  dan  damai pula negeri ini.

 

Perahu Retak, akan selalu mengingatkan kami semua, bahwa di negeri ini, pernah hadir anak bangsa yang masih punya nurani, berjiwa patriot, yang bersuara lantang melalui lantunan getaran-getaran penuh kepedihan akan nasib negeri ini. Indonesia tercinta.

 

Tapi, sangat disayangkan, hingga engkau meninggalkan negeri ini, menuju alam baka, perahu kian retak. Damailah engakau di sana, biarlah kami yang akan menyelamatkan.

 

Engkau selalu hadir di antara kami para kaum tertindas, terpinggirkan, oleh keserakahan, dan kemunafikan para pemimpin negeri yang kian retak.

 

Ya...Perahu Retakmu membuat kami, selalu kuat dan tidak serakah, serta  selalu peduli menyelamatkan anak-anak negeri ini. Tanah Pertiwi. Amanah Ilahi. Anugerah Ilahi.


Perahu  Retak

 

Perahu Negeriku
Perahu Bangsaku
Menyusuri Gelombang
Semangat Rakyatku
Kibar Benderaku
Menyeruak Lautan

Langit Membentang Cakrawala Di Depan
Melambaikan Tantangan

Di Atas Tanahku
Dari Dalam Airku
Tumbuh Kebahagiaan
Di Sawah Kampungku
Di Jalan Kotaku
Terbit Kesejahteraan

Tapi Kuheran Di Tengah Perjalanan
Muncullah Ketimpangan

aku Heran
aku Heran
Yang Salah Dipertahankan
aku Heran
aku Heran
Yang Benar Disingkirkan

Perahu Negeriku
Perahu Bangsaku
Jangan Retak Dindingmu
Semangat Rakyatku
Derap Kaki Tekadmu
Jangan Terantuk Batu

Tanah Pertiwi Anugerah Ilahi
Jangan Ambil Sendiri
Tanah Pertiwi Anugerah Ilahi
Jangan Makan Sendiri

aku Heran
aku Heran
Satu Kenyang
Seribu Kelaparan
aku Heran
aku Heran
Keserakahan Diagungkan

 

 

Doa kami, selalu menyertai engkau, Bung Franky.


Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
March 16 2011 4 16 /03 /March /2011 15:34

 

the-age.jpg

Pemberitaan terkait Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang oleh SBY,  pada   dua koran Australia,  The Sydney Morning Herald dan The Age, yang bersumber dari dokumen Wikileaks, telah menyita perhatian publik dan tentunya pihak Istana. Pro dan kontra  silih berganti, atas pemberitaan tersebut, ramai menghiasi berbagai media massa, baik di Indonesia, maupun di luar negeri.

Sangatlah tidak produktif, dan membuang energi,  memperpanjang perdebatan mengenai pemberitaan tersebut. Baik di pihak SBY maupun komponen masyarakat lainnya. Mengapa demikian ? Karena semua pemberitaan tersebut, bukanlah  hal yang baru, ditengah penderitaaan rakyat dengan dinamika politik yang makin tidak sehat dan salah arah. Hanya saja,  menjadi terekspos karena diberitakan oleh dua koran Australia, yang notabene adalah media massa besar dan sering menjadi acuan berita oleh berbagai kalangan baik domestik, maupun manca negara. Sekaligus, menyegarkan kembali ingatan mengenai kabar tersebut,  yang sebenarnya sudah lama beredar di tengah-tengah masyarakat.

 

Benar atau tidaknya pemberitaan tersebut, biarlah rakyat, dengan berbagai penderitaannya yang menilai, karena rakyat Indonesia sudah cerdas dan tidak gampang untuk dicekoki oleh berbagai bantahan demi pembenaran secara sepihak dengan landasan kepentingan politik, yang terus terang hanya mementingkan kelompok dan individu tertentu.

 

Perjalanan pemberantasan korupsi yang penuh dengan pelemahan, rekayasa dan berbagai kriminalisasi yang ditujukan kepada para aparat dan pimpinan institusi pemberantasan korupsi (KPK), para whistle blower, juga  kelompok aktivis anti korupsi, telah cukup jelas dan tuntas menjawab semuanya.

 

Keberpihakan dalam berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa kepada para koruptor, sejak dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pengadilan umum. Bahkan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan, di lembaga pemasyarakatan, juga sangat,...sangat lebih dari cukup untuk mendeskripsikan dan menyimpulkan pemberitaan tersebut.

 

Akan semakin tuntas untuk mengakhiri debat soal kebenaran pemberitaan tersebut, jika melihat jurang kesenjangan yang semakin lebar  dan dalam, antara rakyat miskin dan orang-orang kaya. Nasi aking, sisa makanan di tong sampah, gubug reot, dan menu mewah di restoran serta rumah mewah, adalah fragmen dari realita pembagian hasil pembangunan yang tidak adil dan menyeleweng jauh dari  nilai-nilai demokratis dan amanah rakyat.

 

Gaya hidup mewah, yang mustahil dibiayai pendapatan resmi dari negara, sebagaimana ditampilkan sebagian besar penyelenggara negara, pada fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, baik  pimpinan maupun para pegawai, semakin membuktikan maraknya korupsi di luar kendali, yang mengakibatkan terampasnya hak seluruh rakyat Indonesia. Ini hanya terjadi dalam  pengelolaan negara, yang sudah menyimpang dari rambu-rambu konstitusi kenegaraan.

 

Di negeri ini, kebenaran adalah milik penguasa. Kebenaran menjadi semu. Telah sirna kebenaran hakiki, keadilan dan moralitas. Amanah rakyat telah dikhianati dengan berbagai dalih, agar nampak sebagai sebuah pengabdian dan integritas. Sekali lagi rakyat yang berhak menilai, melalui penderitaan dan kesengsaraannya,  karena itu semua terkait dengan hak-hak asasi rakyat Indonesia yang telah terampas dan tergadai.

 

Sadarlah para pemimpin, kembalilah ke jalan yang benar. Negeri ini adalah masa depan, bukan milik engkau, hanya titipan untuk pewaris negeri.


Wahai anak-anak Indonesia, pewaris negeri, berjuanglah dengan penuh kesabaran, kebersamaan dan pantang menyerah. Masih tersisa harapan, bahwa negeri ini, adalah untuk engkau. Dan memerlukan para calon pemimpin yang bermoral, berdedikasi,  tidak bertopeng, dan penuh kejujuran dalam mengemban amanah rakyat.

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
December 15 2010 4 15 /12 /December /2010 23:28

http://stat.kompasiana.com/files/2010/08/images18.jpegPraktik kejahatan tindak pidana korupsi di negeri ini,  semakin masif, terkonsolidasi dan sistematis, seiring dengan makin gencarnya perlawanan gerakan anti korupsi, menimbulkan tanda tanya besar  apa yang salah dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, sehingga tidak memberikan efek jera bagi para koruptor.

 

Semuanya sudah terpapar serba jelas, kebejatan para penegak hukum di institusi kepolisian, kejaksaan dan  pengadilan/peradilan. Demikian pula halnya, di jajaran birokrasi, dan legislatif, dalam melakukan tindak pidana korupsi (kejahatan luarbiasa).

 

Itu semua, hanya dapat terjadi karena kepemimpinan negeri ini,  telah mengkhianati prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Secara sadar dan penuh arogansi,  serta tanpa merasa berdosa,  telah mengadopsi nilai-nilai amoral pragmatisme yang dianut para koruptor, dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan dan bernegara.

 

Dalam sistem politik dan kepemerintahan yang ditegakkan atas dasar nilai-nilai kleptokrasi seperti di atas, korupsi  menemukan tempat tumbuh kembang yang kondusif, dan semakin radikal.

 

Dalam belantara kegelapan tata kelola pemerintahan dengan semangat pemerasan, dan penipuan terhadap rakyat (kleptokrasi), maka pemberantasan korupsi, bagaikan fatamorgana, hanyalah  sebatas wacana,  juga sekedar pencitraan  (topeng)  sosok pemimpin anti korupsi.

 

Sangat miris melihat nasib bangsa ini, yang sudah terjerumus dalam jurang kehancuran, dan terancam disintegrasi bangsa, akibat pengkhianatan para pemimpin penyelenggaraan negara, yang berpedoman pada nilai-nilai kleptokrasi, demi memperkaya diri sendiri, dan melanggengkan kekuasaan politik, di atas bangkai, bahkan  mayat hidup rakyat negeri ini.

 

Dalam kepemimpinan kleptokratis, kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud. Hak rakyat terabaikan. Ketenangan dan kedamaian yang sudah tercipta karena keteladanan dan kearifan kepemimpinan lokal,  yang amanah dan merakyat, akan selalu diusik. Disisi lain,  penjarah harta rakyat dirangkul dan dijadikan mitra berkuasa.


Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
December 4 2010 7 04 /12 /December /2010 13:22

Terkait upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  mengefektifkan fungsi pencegahan korupsi terutama di instansi pemerintah (pusat dan daerah) melalui peningkatan peran dan fungsi Inspektorat, akan menemui hambatan, bahkan  gagal, selama kedudukan Inspektorat dalam organisasi instansi pemerintah (pusat dan daerah), masih dalam posisi sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi  pemerintah yang bersangkutan (Menteri, Kepala LPND/LPNK, Gubernur, Bupati, Walikota).

 

Dalam kedudukan seperti saat ini, sangat tidak mungkin Inspektorat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas internal yang independen, obyektif dan profesional.  Yang terjadi justru Inspektorat telah menjelma sebagai pelindung segala bentuk penyimpangan/ korupsi di instansi yang bersangkutan.

 

Akan lebih parah lagi jika integritas pimpinan Inspektorat maupun auditor internal telah sirna, maka mekanisme Whistle Blower System yang  merupakan sarana pengaduan tindak pidana korupsi, tidak akan efektif.

 

Selama tidak ada langkah-langkah yang tegas, mendasar, dan secepatnya untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka pemberantasan korupsi di instansi pemerintah, hanyalah slogan dan retorika bahkan semakin menambah pemborosan, dan  kerugian anggaran/keuangan  negara.

 

Solusinya antara lain, adalah melakukan restrukturisasi unit pengawasan internal instansi pemerintah/ Inspektorat, dengan tujuan terpenuhinya independensi pelaksanaan tugas,  sehingga tidak dapat dikontrol dan diintervensi  oleh pimpinan instansi,  yang secara struktural lebih tinggi daripada pimpinan Inspektorat.

 

Perlu juga, merubah mekanisme pengangkatan dan penempatan pejabat pimpinan Inspektorat, yang terlepas dari campur tangan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. Misalnya, pengangkatan pimpinan unit pengawasan, berdasarkan surat  keputusan dari pihak eksternal (Ketua KPK atau Men PAN dan Reformasi Birokrasi).

 

Hal yang tidak kalah penting, adalah uji kelayakan dan kepatutan baik dari sisi moral, integritas, kompetensi maupun kredibilitas dari calon pimpinan unit pengawasan internal/ Inspektorat, karena pimpinan memegang peranan penting dalam memberikan jaminan apakah fungi dan tugas pengawasan internal dapat berjalan sebagaimana mestinya. Proses uji kelayakan  harus dilakukan oleh pihak eksternal, bukan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

 

Lebih mendasar lagi, jika dikaitkan dengan program reformasi birokrasi, yang sedang gencar-gencarnya dilakukan, demi terwujudnya clean government dan good governance, maka pembenahan, restrukturisasi dan supervisi terhadap unit pengawasan internal/Inspektorat di instansi pemerintah, mutlak perlu dilaksanakan, jika menginginkan berhasilnya percepatan pemberantasan korupsi,  khususnya di instansi pemerintah.

 

Jika langkah mendasar itu tidak ditempuh, maka korupsi akan semakin  menggurita. Sangat ironis dan melukai rasa keadilan, melihat kenyataan unit pengawasan  internal instansi pemerintah/ Inspektorat, menjadi sarang rekayasa kebohongan publik,  dan turut menjadi thinktank modus operandi mafia korupsi, di instansi pemerintah.

 


Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
August 25 2010 4 25 /08 /August /2010 01:48

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQP9-LezjRfp2EZw6j8ztu5pmrQkT_F1DiAtYrQYkbN6Yy6TS0&t=1&usg=__XZPK2RvVI7NH3rAGYtmMVRP6nn8=Semakin nyata dan tidak terbantahkan, bahwa penyelenggara negara di negeri ini, memang sungguh-sungguh berpihak kepada korupsi (koruptor) dan turut serta berperan aktif dalam menumbuhkembangkan tindak pidana korupsi di negeri ini. Betapa tidak, sekarang ini masyarakat dibuat terheran-heran dan geram dengan keputusan pemerintah memberikan grasi dan remisi kepada sejumlah narapidana korupsi, dengan argumentasi kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari  pemberian grasi dan remisi tersebut.

 

Alasan kemanusiaan yang dijadikan dasar pemberiaan grasi kepada koruptor, sangat mengada-ada,  masih pantaskah koruptor yang dengan tanpa rasa kemanusiaan dan penuh kebengisan, telah mencuri dan merampok uang negara/rakyat, yang notabene diperoleh dari rakyat melalui mekanisme pajak, retribusi dan sejumlah mekanisme lainnya, kemudian memperoleh keringanan hukuman bahkan pengampunan/grasi ? Sungguh pemerintah telah terkontaminasi oleh kekacauan logika berpikir, buta mata hati,  dan melupakan dosa-dosa para koruptor.

 

Itu semua akan terjadi karena adanya kesamaan pola pikir koruptif, anti kerakyatan, dan dekadensi moral  yang diidap oleh koruptor dan pengambil kebijakan yang terkait dengan pemberian grasi dan remisi tersebut.

 

Disisi lain, penderitaan rakyat  kian hari semakin bertambah, oleh deraan kesulitan hidup di berbagai aspek kehidupan, karena perbuatan brutal para koruptor. Sungguh menyakitkan pemerintah tutup mata,  tanpa rasa kemanusiaan sedikitpun, tega membiarkan realita pahit yang dihadapi rakyatnya,  tidak ada satupun janji-janji pengentasan kemiskinan yang terwujud, biaya pendidikan semakin mahal, kesehatan masyarakat diabaikan. Justru pada kondisi itu, grasi dan remisi diberikan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan (koruptor). Ternyata pemerintah lebih menaruh perhatian dan simpati kepada nasib para koruptor daripada nasib rakyat yang notabene adalah korban dari kebejatan moral para koruptor itu.

 

Kalau sudah demikian, penyelenggara negara di negeri ini, telah nyata-nyata menjelma dan mewujud menjadi pengkhianat bagi rakyatnya sendiri. Sekaligus melakukan  penganiayaan secara sistematis dan masif, kepada anak-anak bangsa  yang tak berdosa. Apapun alasan penghindaran atas kesimpulan itu, tidak akan dapat mengobati rasa keadilan yang telah dicederai oleh keputusan bodoh dan dungu, terkait pemberian grasi dan remisi kepada para koruptor.

 

Dampak dari pemberian grasi dan remisi kepada narapidana korupsi, adalah hilangnya efek jera dari   eksekusi vonis pengadilan, kepada terpidana korupsi. Dan akan semakin memicu keberlanjutan dan mengguritanya tindak pidana korupsi di Indonesia.

 

Negeri ini, sudah benar-benar hancur oleh kepemimpinan yang salah mengartikan makna kemanusiaan. Pelaku korupsi (koruptor) tidak berhak mengenyam kebijakan atas dasar kemanusiaan, karena perbuatan korupsi yang mereka lakukan adalah perbuatan setan. Sedangkan rakyat yang pantas dan berhak untuk dimanusiakan, justru telah dihinakan oleh para pemimpin negeri ini, melalui kebijakan yang koruptif, seperti pemberian grasi dan remisi. Masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang menindas rakyatnya sendiri.

 

Akankah negeri ini terus berlanjut menjadi sorga para koruptor, dan neraka bagi rakyatnya sendiri, juga bagi para aktivis pemberantasan korupsi ?

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
August 2 2010 2 02 /08 /August /2010 16:07

http://images.detik.com/content/2010/07/31/10/Tabung-gas-luar.jpgKian hari, semakin banyak rakyat menjadi korban ledakan akibat pemakaian gas LPG (elpiji), Sementara dari pemerintah, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut, tidak mengambil langkah yang tepat,  agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Dan memberi kesan terjadi pembiaran atas penyelewengan dan pelanggaran dalam implementasi kebijakan/ program konversi minyak tanah ke gas elpiji (LPG), demi melindungi perbuatan korupsi dari pihak-pihak yang terlibat.

 

Tidak jelasnya, langkah-langkah penanggulangan atas kejadian dan musibah yang menimpa rakyat, akibat pemakaian gas elpiji, menimbulkan banyak pertanyaan, dan dugaan dari semua komponen masyarakat. Adalah, hal yang tidak mungkin, jika pemerintah sebagai pihak yang membuat dan menjalankan program tersebut, tidak mengetahui titik-titik rawan penyimpangan yang akan dan telah  terjadi. Dan tidak mungkin pula jika tidak mengetahui langkah-langkah antisipasinya. Kenyataannya, korban akibat ledakan gas elpiji (LPG),  terus terjadi dan semakin  bertambah. 

 

Pada saat perencanaan,  program tersebut memang sudah menuai banyak protes dari berbagai kalangan, baik mengenai tujuan program dan dampak yang akan terjadi dalam implementasi di lapangan serta rawan penyelewengan. Yang pada intinya, kebijakan tersebut belum saatnya dijalankan, tanpa pertimbangan yang matang atas dasar kepentingan rakyat, hanya semata-mata pengurangan beban anggaran dari sisi subsidi BBM (Minyak Tanah), dan  sarat dengan muatan kepentingan bisnis penguasa,  pengusaha dan kelompok negara tertentu. Sehingga kebijakan tersebut bernuansa koruptif dan tidak memihak rakyat. Tetapi, pemerintah bersikap otoriter, tutup kuping, program tetap harus berjalan tanpa melihat resiko yang harus ditanggung rakyat.

 

Sangat memprihatinkan dan ironis, pemerintah mengambil kebijakan pengurangan beban anggaran, dengan  mengambil hak rakyat berupa subsidi BBM (Minyak Tanah), yang notabene adalah kewajiban negara terhadap rakyat, sebagai sarana perwujudan kesejahteraan rakyat.

 

Sementara, biaya politik untuk penyelenggaraan negara/ pemerintahan semakin membengkak, tidak efektif,  koruptif, dan tidak ada manfaatnya samasekali bagi kepentingan rakyat. Kecuali hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsu berkuasa segelintir elite politik, dan pengusaha dengan mengatas namakan kepentingan rakyat. Padahal itu semua, adalah pengkhianatan belaka, dengan mengumpankan penderitaan rakyat sebagai tumbal kursi empuk mereka.

 

Dengan demikian, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan, bahwa kebijakan/ program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG) adalah kebijakan, yang memberi peluang bagi tumbuh suburnya tindak pidana korupsi, baik di kalangan pengusaha maupun instansi-instansi pemerintah yang terlibat. Terlebih lagi, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan sangat tepat jika kebijakan tersebut adalah menafikan kepentingan rakyat dan telah melanggar Hak Asasi Manusia Indonesia. Dan menciptakan teror dan ketakutan di tengah masyarakat.

 

Terbukti dari makin banyak korban (tewas dan cacat), akibat pemakaian gas elpiji (LPG), dan yang lebih menyakitkan lagi mereka (para korban) dibiarkan telantar dan sengsara, menghadapi hari depan yang suram sebagai tumbal kemewahan para penguasaha dan pemimpin / penguasa/ pejabat di negeri ini, yang menaguk keuntungan materi dan politis dari penerapanan kebijakan / program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG).

 

Solusi kerakyatan paling tepat untuk mencegah jatuhnya para korban berikutnya, batalkan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG). Berlakukan kembali minyak tanah sebagai bahan bakar kebutuhan rumah tangga, dengan harga jual seperti sebelum program konversi. Kembalikan Subsidi Minyak Tanah kepada Rakyat Indonesia, karena itu hak mereka. Subsidi adalah bagian dari kewajiban negara yang tak terhindarkan,  kepada Rakyat Indonesia, karena prinsip dasar Negara Indonesia adalah Welfare State.

 

Di negeri ini, para koruptor dibiarkan menjarah harta, harkat dan hak asasi rakyat, sementara pemerintah mengambil paksa subsidi sekaligus  mencabut  nyawa rakyat, melalui Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG), dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima hati nurani rakyat negeri ini. Dimanakah letak keadilan? Sudah membatukah hati sanubari para petinggi, politisi, pejabat, penguasa, pengusaha ? Sehingga banyak terlahir kebijakan dan program yang anti kerakyatan, dan memperkaya kelompok/golongan tertentu di sekitar pusat kekuasaan.

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
June 24 2010 5 24 /06 /June /2010 23:13

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ltekH99V8lYeyM:http://media.vivanews.com/thumbs2/2008/10/10/55390_uang_rupiah_300_225.JPGKasus dugaan praktek suap terkait opini hasil  audit / pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, yang melibatkan pejabat  Pemerintah Kota Bekasi dan Pejabat/Auditor BPK Jawa Barat , sungguh-sungguh merupakan fakta yang tidak terbantahkan betapa sistemiknya praktek korupsi di semua fungsi dan tataran kenegaraan maupun pemerintahan di Indonesia.

 

Terlebih lagi, kasus suap tersebut terkait dengan tugas BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

 

Jika BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara, dan berfungsi sebagai Auditor Negara sudah terkontaminasi oleh praktek Mafia Korupsi, dan rela menggadaikan independensinya dalam menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara,  dengan  memanipulasi opini hasil audit, seperti yang dilakukan oleh Auditor BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, dan sangat terbuka kemungkinan terjadi juga pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang lain, BUMN, BUMD, BHMN dan  BLU, maka sangatlah wajar korupsi menjadi semakin marak, dan sering menemui kegagalan dalam pengungkapannya. Karena dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap suatu Laporan Keuangan, membawa konsekuensi, bahwa  suatu instansi sebagai pihak yang diperiksa / Auditee,  dinyatakan  telah mengelola keuangan negara  (APBN/APBD) yang menjadi tanggung jawabnya, dengan baik dan tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akan tertutuplah praktek-praktek korupsi yang terjadi.

 

Dengan kata lain,  pernyataan pendapat/opini Wajar Tanpa Pengecualian telah diselewengkan menjadi instrumen  untuk melindungi kebusukan tindak pidana korupsi, sekaligus juga menjadi lahan korupsi baik bagi oknum auditor BPK maupun instansi pengelola/pengguna anggaran sebagai pihak yang diperiksa/auditee.

 

Itu semua  terjadi, karena pengawasan internal di Instansi Pemerintah yang bersangkutan,  turut serta dalam merekayasa/memanipulasi Opini Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan Instansi terkait.

 

Implikasi lainnya, adalah gagalnya percepatan pemberantasan korupsi  dan reformasi birokrasi  di tanah air tercinta Indonesia.

 

Negeri ini, telah menjadi sorga bagi para koruptor dan neraka bagi gerakan pemberantasan korupsi, karena kepemimpinan  yang rapuh, opportunis dan telah menjadi bagian bahkan pemeran utama dalam penghancuran kehidupan berbangsa, bernegara, serta mencabik-cabik masa depan anak-anak bangsa sendiri.

 

Negeri ini, menantikan pemimpin yang amanah, untuk membebaskan kehidupan rakyat dari penderitaan, akibat tangan-tangan kotor  koruptor, yang notabene adalah para penguasa, pengusaha, pemimpin dan penegak hukum yang telah kehilangan jati diri dan harkat kemanusiaannya.

 

Saatnya, Rakyat Indonesia merubah nasib melalui gerakan revolusi sosial, tidak ada pilihan lain.

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
June 7 2010 2 07 /06 /June /2010 00:43

http://www.detiknews.com/images/content/2010/06/03/10/bibit-chandra-br-dalam.jpgPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menolak permohonan banding Kejaksaan  Agung terkait Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP), tanggal 3 Juni 2010, memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 April 2010.


Putusan itu membawa konsekuensi hukum, perkara Bibit-Chandra harus dilimpahkan ke pengadilan, yang berarti dua pimpinan KPK tersebut diadili, sebagai target antara untuk mencapai target utama, yaitu pelemahan tugas dan fungsi KPK.

 

Sejak awal diterbitkan SKPP (penutupan perkara demi hukum) oleh Kejaksaan,  telah mengundang banyak perdebatan dan pertanyaan, terutama alasan  sosiologis yang digunakan sebagai dasar dikeluarkannya SKPP, yang seharusnya adalah alasan yuridis ( tidak cukup bukti). Implikasi dari alasan sosiologis, adalah lemahnya SKPP itu, dipandang dari sistem hukum.

 

Atau alternatif lain : Mengapa Kejaksaan tidak  mengambil keputusan melakukan deponeering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum). Karena dengan deponeering, sudah tidak ada peluang hukum untuk menggugat kasus Bibit - Chandra,  yang notabene merupakan rekayasa dari Anggodo Widjojo untuk melakukan kriminalisasi (fitnah) terhadap pimpinan/ institusi KPK.

 

Pertanyaan-pertanyaan di atas, tentu saja mengemuka, karena tidak mungkin Kejaksaan tidak mengetahui adanya celah/kelemahan hukum dari SKPP yang dikeluarkan/diterbitkannya. Sehingga memberi kesan bahwa SKPP sengaja disusun mengandung kelemahan, dengan target agar ditolak/dibatalkan apabila dipraperadilankan.

 

Dan tidak mungkin pula, Kejaksaan tidak mengetahui bahwa dengan deponeering,  berarti tertutup peluang untuk melakukan gugatan atau upaya hukum lainnya bagi Anggodo. Deponeering inilah langkah terbaik, karena berdasarkan kronologi kasus Bibit - Chandra, proses penyelidikan dan  penyidikan di Kepolisian  serta rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, jelas sekali adanya upaya rekayasa kriminalisasi kedua pimpinan KPK tersebut oleh Anggodo Widjojo, dan antek-anteknya,  sebagai bagian integral dari rencana besar mafia korupsi / hukum untuk  menghancurkan KPK.

 

Kenyataannya, deponeering, yang merupakan keputusan terbaik untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap pimpinan/institusi KPK, tidak diambil oleh Kejaksaan, karena sejak awal berdirinya KPK,  institusi penegak hukum dan peradilan yang sudah ada (Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan Negeri/Umum), sangat tidak menghendaki keberadaan KPK sebagai institusi penegak hukum  independen dibidang pemberantasan korupsi. Dan sangat ironis, diposisikan sebagai musuh  Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, tentu saja terkait kepentingan sesaat dan sektoral maupun kepentingan pribadi (vested insterest) yang terampas. Sangat masuk akal, jika timbul resistensi/perlawanan dari institusi tersebut terhadap keberadaan KPK, sehingga setiap ada peluang untuk menghancurkan, langsung direspon, antara lain dengan memanfaatkan kasus Bibit - Chandra melalui SKPP yang sengaja dibuat lemah secara hukum, sehingga mudah untuk ditolak, selanjutnya akan  digelar persidangan/peradilan penuh kebohongan, yang sudah dikendalikan oleh mafia hukum, dengan agenda kriminalisasi (target : vonis bersalah  dan dibui), terhadap kedua pimpinan KPK  itu,  sebagai bagian misi pelemahan KPK dan pemasungan gerakan pemberantasan korupsi di tanah air tercinta Indonesia.

 

Presiden, DPR, tokoh-tokoh masyarakat dan agama,  akademisi, praktisi hukum, aktivis gerakan anti korupsi, dan segenap komponen masyarakat lainnya, semua rakyat Indonesia, saatnya  bersatu padu melawan mafia korupsi dan hukum yang telah menjelma menjadi tirani dengan menyusup dan menguasai  struktur kenegaraan Republik Indonesia (eksekutif, legislatif, yudikatif).

 

 Tirani dan mafia itu,  saat ini sedang menjalankan misi penghancuran KPK melalui kriminalisasi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Kejaksaan Agung harus ditekan dan diintervensi agar mengeluarkan keputusan Deponeering terhadap Kasus Bibit - Chandra. Presiden mempunyai kekuasaan dan hak prerogatif  untuk mengintervensi tugas dan fungsi Jaksa Agung, agar deponeering segera dikeluarkan, karena Jaksa Agung adalah pembantu Presiden. Kalau tidak diintervensi,  justru Presiden membiarkan timbulnya  situasi chaos,  hilangnya legitimasi pemerintahan, makin maraknya tindak pidana korupsi, dan membiarkan terjadinya praktek mafia hukum di semua institusi penegak hukum dan peradilan. Intervensi Presiden sangat mendesak dan penting, karena Jaksa Agung, telah melakukan pembangkangan / tidak mengikuti arahan Presiden. Arahan tersebut adalah menyelesaikan kasus Bibit - Chandra di luar pengadilan, dan tanpa peluang hukum untuk dipraperadilankan, yaitu dengan deponeering. Jika arahan Presiden saat itu, dipatuhi Jaksa Agung, maka tidak akan terjadi gugatan praperadilan, oleh Anggodo dan antek-anteknya.

 

Akankah Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah berhasil di kriminalisasi (difitnah) seperti halnya Antasari Azhar ?  Jawaban dan Keputusan ada ditangan Presiden SBY, untuk mencegah  kriminalisasi terjadi. Tentu saja dengan dukungan penuh semua komponen masyarakat dan bangsa Indonesia.

 

Jika deponeering tidak ditempuh/dilakukan,  berarti memang benar, bahwa mafia hukum / korupsi makin kuat  dalam  memegang kendali pengambilan keputusan, sebagai bagian dari  strategi mengamputasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Mafia dan Tirani Korupsi / Hukum harus musnah dari Bumi Ibu Pertiwi. Hukum harus dikembalikan  kepada rakyat. Hukum tidak boleh diinjak-injak, dilecehkan dan dibeli  oleh para koruptor, serta dijadikan  komoditi dagang oleh para pengkhianat penegakan hukum dan peradilan yang bercokol  di Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.

 

Indonesia harus bangkit kembali dari keterpurukan akibat korupsi,  harus mensejahterakan dan  memakmurkan rakyatnya, juga membuat anak-anak Indonesia tersenyum kembali.

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment
May 26 2010 4 26 /05 /May /2010 01:10

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u2mtmd_GKzzjCM:http://www.edwardsfirm.com/images/consec_mastheads/whistle_blower.jpgAkhir-akhir ini, publik mengarahkan perhatiannya kepada Whistle Blower dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi dan  makelar kasus/mafia hukum. Apapun latar belakang dan motivasi Whistle Blower dalam membongkar kejahatan itu, patut mendapat apresiasi,  karena telah berani mengambil resiko, bahkan terancam oleh serangan balik pihak-pihak yang terlibat.

 

Terlebih lagi, pada situasi sekarang ini,  institusi penegakan hukum sudah dalam kendali penuh invisble hand, dari kekuatan (mafia hukum/korupsi) yang telah demikian terstruktur dan solid memperalat penegak hukum/ memutarbalikkan aturan hukum, untuk melegitimasi tindak kejahatan mereka, sehingga menjadi perbuatan/keputusan/putusan yang terkesan bersih, dan tanpa cacat hukum. Sekaligus memposisikan Whistle Blower dalam situasi sulit dan  mempersempit ruang gerak, memutus akses publik, dengan target merusak mental, sehingga akan rusak daya nalarnya. Sungguh merupakan teknik psywar, model intelijen, yang notabene memandang dan memperlakukan manusia, sebagai binatang. Itulah bentuk perlawanan mafia hukum/korupsi terhadap Whistle Blower. Sangat kejam

 

Dengan alienasi dan isolasi tersebut, Whistle Blower akan kehilangan harapan, semangat, bahkan akan mengalami tingkat depresi yang tinggi. Inilah taraf yang sangat membahayakan, bagi Whistle Blower. Secara fisik, mungkin tidak terpengaruh, tetapi secara psikis sangatlah fatal akibatnya, sehingga akan menemui kegagalan dalam membongkar  kasus-kasus korupsi/mafia hukum.


Masih banyak lagi, bentuk-bentuk perlawanan dengan cara tidak manusiawi, yang akan dilancarkan oleh mafia hukum/korupsi yang telah menyusup dan menjadi nadi kehidupan  institusi penegakan hukum di Indonesia.

 

Akankah, rakyat Indonesia diam saja, melihat perlakuan semena-mena, tidak manusiawi, terhadap Whistle Blower? Apabila didiamkan, akan menjadi preseden buruk,  dalam pengungkapan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, negeri tercinta. Dan bukan hal yang mustahil,  perlakuan serupa, jika tidak dihentikan, akan dialami oleh kita semua, karena negeri ini sangat mengharapkan keberanian dari anak-anak negeri untuk menjadi Whistle Blower.

 

Rakyat Indonesia, menuntut agar Whistle Blower mendapat perlindungan hukum, fisik dan psikis. Dan diposisikan sebagai nasionalis sejati yang peduli dengan nasib bangsa/rakyat yang terpuruk, akibat keserakahan dan kebejatan moral para koruptor/mafia hukum (pengkhianat bangsa).

 

Kata kuncinya  adalah political will  petinggi dan penguasa negeri ini baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tentukan pilihan : dorong peran serta masyarakat dan beri perlindungan hukum yang memadai untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan mafia hukum atau kalau tidak, berarti membiarkan /status quo mafia hukum/korupsi di negeri ini.

 

Jika korupsi/mafia hukum  dibiarkan berlarut-larut, sangat berpotensi menimbulkan gejolak dan gerakan sosial yang tidak terbendung, serta sangat mahal harganya. Juga sangat fatal akibatnya bagi kelangsungan  kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Link terkait Whistle Blower

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES