Overblog Follow this blog
Edit page Administration Create my blog
/ / /
                                                                                                                                                                                       detikNews » Berita
Jumat, 29/01/2010 03:51 WIB
Gaji Pejabat Naik, Pemerintah Sengaja Pancing Amarah Rakyat
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Isu kenaikan gaji pejabat dihujani bermacam kritikan oleh banyak pihak. Pemerintah dianggap tidak peka dan sengaja memancing amarah rakyat.

"Setelah mobil dinas, sekarang naik gaji, kelihatannya pemerintah sengaja memancing-mancing kemarahan rakyat," ujar pengamat politik UI, Maswadi Rauf, saat berbincang-bincang melalui telepon, Kamis (28/1/2010) malam.

Menurut Maswadi, permasalahan kenaikan gaji pejabat sebaiknya tidak dilihat dari pantas atau tidaknya. Melainkan dengan didasarkan pada ekonomi kerakyatan.

"Naik gaji layak, tapi ini di tengah penderitaan rakyat. Sebagian besar rakyat kan ekonominya masih compang-camping, banyak pengangguran dan rakyat miskin," tuturnya.

Dikatakan Maswadi, jika memang kenaikan gaji pejabat benar-benar terealisasi, hal ini menjadi bukti kurangnya kepekaan pemerintah terhadap rakyat. "Menyakitkan bagi rakyat, rakyat yang paling menderita. Ini menunjukkan ketidakpekaan pemerintah," terang dia.

Terhadap permasalahan ini, Maswadi meminta SBY sebagai presiden harus bertindak. SBY, tegas Maswadi, tidak bisa diam saja dan mengaku tidak tahu seperti pada permasalahan mobil dinas pejabat yang dinilai terlampau mewah beberapa waktu lalu.

"Banyak kritikan terhadap kinerja pemerintah, korupsi belum terpecahkan. Seharusnya SBY bertindak, tidak bisa diam saja, karena tanggung jawab ada di pemimpin," tegasnya.

"Pemerintah cobalah ilmu pakewuh kepada rakyat," imbuhnya.

(nvc/ape)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 6 Februari 2010, 13:48 WIB
KPK Terbantu dengan Dokumen Pansus
Namun, kata Johan, perlu ditekankan bahwa dokumen yang diberikan Pansus bukan barang bukti
Ita Lismawati F. Malau, Fadila Fikriani Armadita
Bank Century (ANTARA/Andika Wahyu)

VIVAnews - Panitia Khusus Angket Century telah menyerahkan dokumen terkait penggelontoran dana talangan (bail out) senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Kami sangat terbantu dengan dokumen yang diserahkan pansus," kata juru bicara KPK Johan Budi SP dalam

perbincangan dengan VIVAnews, Sabtu 6 Februari 2010.

Dia mengatakan dokumen berupa 21 risalah pemeriksaan pansus tersebut merupakan tambahan informasi bagi KPK untuk mendalami penyelidikan kasus Century.

Namun, kata Johan, perlu ditekankan bahwa dokumen yang diberikan Pansus bukan barang bukti seperti yang tercantum

di KUHAP. "Ini hanya kami gunakan sebagai petunjuk," kata dia.


Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun mengungkapkan 21 dokumen itu adalah risalah Pansus:

1.  Risalah tanggal 21 Des 2009 tentang pemeriksaan Anwar Nasution 

2.  Risalah tanggal 21 Des 2009 tentang pemeriksaan Burhanudin Abdullah

3.  Risalah tanggal 22 Des 2009 tentang pemeriksaan Miranda Gultom

4.  Risalah tanggal 22 Des 2009 tentang pemeriksaan Boediono

5.  Risalah tanggal 22 Des 2009 tentang pemeriksaan Budi Rochadi

6.  Risalah tanggal  5 Jan 2010 tentang pemeriksaan Aulia Pohan

7.  Risalah tanggal  5 Jan 2010 tentang pemeriksaan Sabar Anton Tarihoran

8.  Risalah tanggal  6 Jan 2010 tentang pemeriksaan Maman Sumantri, Maulana Ibrahim, Rusli Simanjuntak

9.  Risalah tanggal  7 Jan 2010 tentang pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristianto

11. Risalah tanggal  7 Jan 2010 tentang pemeriksaan Robert Tantular dan Susana Choa

12. Risalah tanggal 12 Jan 2010 tentang pemeriksaan Budi Rochadi

13. Risalah tanggal 12 Jan 2010 tentang pemeriksaan Boediono

14. Risalah tanggal 13 Jan 2010 tentang pemeriksaan Sri Mulyani

15. Risalah tanggal 14 Jan 2010 tentang pemeriksaan Raden Pardede

16. Risalah tanggal 14 Jan 2010 tentang pemeriksaan Jusuf Kalla

17. Risalah tanggal 18 Jan 2010 tentang pemeriksaan Darmin Nasution dan Fuad Rachmady

18. Risalah tanggal 18 Jan 2010 tentang pemeriksaan Marsilam Simanjuntak

19. Risalah tanggal 19 Jan 2010 tentang pemeriksaan Rudjito dan Firdaus Djaelani

20. Risalah tanggal 20 Jan 2010 tentang pemeriksaan Susno Duadji

21. Tata tertib DPR RI

 

VIVAnews

Share this blog

Repost 0
Published by

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES