Overblog Follow this blog
Edit page Administration Create my blog
/ / /
Rabu, 10/02/2010 16:35 WIB

Vera Farah Bararah - detikHealth


imgdok: detikcom)
Jakarta, Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat (Jamkesmas) banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak orang yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan dana bantuan ini.

"Keanggotaan dari Jamkesmas ditetapkan oleh keputusan bupati atau walikota, jadi tidak ada anggota Jamkesmas yang mendaftar. Tapi memang sampai saat ini masih banyak yang tidak tepat sasaran," ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) drg. Usman Sumantri, MSc dalam acara dalam acara press briefing Jamkesmas dan obat generik di gedung Depkes, Jakarta, Rabu (10/2/2010).

Usman menuturkan jika ada rumah sakit yang menolak menerima pasien Jamkesmas, sebaiknya harus ditelusuri terlebih dahulu apa penyebabnya. Apakah karena sudah overload ruangannya atau karena faktor lain, karena kebijakan yang dilakukan rumah sakit saat ini sudah bagus.

Sepatutnya program jamkesmas ini harus tepat sasaran, jika terjadi penyimpangan atau adanya calo maka harus ditindaklajuti. Apabila calo yang ada dilapangan berasal dari internal, maka harus diberikan saksi administratif. Tapi jika berasal dari luar harus diusut oleh polisi dan kalau yang menerima bukan orang yang berhak, maka Jamkesmas harus dibatalkan.

Semua rakyat yang berobat sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan, baik itu rakyat miskin maupun rakyat menengah yang penghasilannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja.

"Jika ada yang mau komplain baik dari masyarakat ataupun pasien bisa menghubungi telp 500567, kalau bisa langsung ditangani atau kalau harus diurus terlebih dahulu akan diserahkan ke bagian pelayanan medik," ujar sekretaris jenderal Depkes dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM.

Berdasarkan hasil pelaporan dari masyarakat, kini sudah ada beberapa rumah sakit yang bersedia mengembalikan uang pasiennya setelah dinyatakan bahwa pasien tersebut memiliki kartu jamkesmas.

Jamkesmas ini adalah implementasi awal dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah diamanatkan dalam UU nomor 40 tahun 2004. Dulunya program ini bernama ASKESKIN yang dikelola oleh PT Askes.

Usman menuturkan hingga saat ini jumlah peserta dari Jamkesmas sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin, jika setiap rumah tangga terdiri dari 4 orang maka secara total ada 76,4 juta jiwa pesertanya.

Pada intinya pelayanan dari Jamkesmas ini bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan dasar medisnya, baik untuk rawat jalan ataupun rawat inap di puskesmas serta 954 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta.

Jamkesmas ini bisa digunakan untuk semua penyakit kecuali pemeriksaan general check up, kosmetik dan kegiatan massal seperti sunatan massal atau operasi bibir sumbing gratis.

(ver/ir)

Share this blog

Repost 0
Published by

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES