Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
September 12 2011 2 12 /09 /September /2011 20:37

Senin, 12/09/2011 12:24 WIB

 

Deden Gunawan - detikNews

 
Jakarta - Pemprov Banten tampaknya sangat jor-joran menggelontorkan dana hibah dan bantuan sosial. Angka dana bantuan dan hibah ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2011 ini bahkan meningkat drastis, naik hampir 300 persen dari tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 391 miliar lebih.

Anehnya, meski sudah bertambah berlipat-lipat, dana hibah ratusan miliar rupiah ini sangat cepat ludesnya. Biasanya alokasi anggaran di tiap daerah bisa habis di akhir Desember. Tapi di Pemprov Banten, sejak Agustus dana hibahnya sudah habis terserap.

Lebih mengherankan lagi, data ICW, Pemprov Banten kembali mengajukan penambahan anggaran hingga Rp 83 miliar untuk dana hibah tersebut.

Kejanggalan dana hibah Pemprov Banten tentu saja menimbulkan sejumlah kecurigaan terlebih semua terjadi menjelang Pilkada, Oktober nanti. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kembali maju dengan menggandeng Rano Karno.

"Bisa terlihat kalau dana hibah itu sengaja dihabiskan buru-buru. Sebab sebentar lagi menjelang Pilkada," ujar aktivis ICW Ade Irawan.

Saking buru-burunya, Pemprov Banten yang dipimpin Ratu Atut Chosiyah pun tampak serabutan dalam menyalurkan dana hibah dan bansos ini. Kholil Ismail, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Ampur) memberi kesaksian banyak ormas atau kelompok yang tiba-tiba diminta membuat proposal untuk mendapatkan dana bantuan Pemprov Banten.

Bagi Kholil, sikap Pemprov Banten yang mendadak rajin memberi bantuan menjelang Pilkada sangat aneh. Ia pun curiga dana bantuan hibah itu dimanfaatkan Ratu Atut Chosiyah untuk merebut hati pemilih.

Kholil mempersoalkan dana hibah untuk ormas, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten dan GP Anshor. KNPI yang dipimpin Aden Abdul Khalik, adik tiri-ipar Ratu Atut mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 1,85 miliar.

Sedangkan GP Ansor Kota Tangerang yang diketuai Tanto W Arban, menantu Ratu Atut, mendapat bantuan Rp 400 juta.

Bagi Kholil, bantuan untuk KNPI dan Ansor sudah melanggar Permendagri sebab hibah bukan diperuntukkan bagi kegiatan ormas.

ICW juga menemukan banyak lembaga yang dibentuk secara dadakan di Banten supaya bisa kecipratan uang hibah itu. Namun ICW belum bisa merinci lembaga mana saja di Banten yang fiktif tapi ikut kecipratan dana hibah. ICW masih akan menelusuri temuan ini.

"Saat ini kami baru memantau 30% aliran dana hibah yang mengalir ke sejumlah lembaga. Nanti kami akan publikasikan kalau semuanya sudah terkumpul," katanya.

ICW melihat penggunaan dana hibah sangat kentara untuk pemenangan Pilkada Banten. Indikasinya, antara lain Pemprov yang dipimpin Ratu Atut ini memberikan dana hibah ke Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta biaya pengamanan Pemilukada.

"Harusnya lembaga vertikal tidak diberi dana hibah. Sebab lembaga-lembaga itu sudah ada yang membiayai. Kan aneh jika KPU dan pengamanan Pemilukada jadi alokasi dana hibah. Nanti akan ada permainan di Pilkada," jelas Ade Irawan dari ICW.

Pemerintah Provinsi Banten mengakui memang mengucurkan dana hibah untuk BPS, KPU, KNPI dan Koni. Tapi Komari, Kepala Humas Pemprov Banten, menyatakan pemberian bantuan dana hibah dilaksanakan sesuai aturan. Pemberian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011.

"Ini telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Permendagri tersebut," begitu kata Komari dalam rilisnya yang diterima detik+.

Trend penggunaan dana hibah oleh incumbent untuk pememangan pilkada terjadi hampir di seluruh daerah. Para kepala daerah yang ingin maju lagi di Pilkada umumnya menggunakan dana hibah untuk menarik simpati.

Persoalan ini tidak lepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah, yakni Mendagri. Dalam regulasi itu, sengaja diciptakan ruang gelap sehingga kepala daerah dengan mudah bisa memanipulasi APBD melalui anggaran hibah.

"Sebenarnya ini masalah aturan main. Ada ruang gelap dalam aturan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah. Sehingga mudah diselewengkan oleh Kepala Daerah untuk kepentingan mereka. Bukan masyarakat," terang Ade.

Namun yang jadi persoalan, laporan-laporan hasil penggunaan dana hibah itu tidak jelas. Sehingga manfaat dan kegunaan dana hibah itu tidak jelas dan lebih pada kepentingan penguasa saja. Jangan heran jika banyak lembaga-lembaga sengaja dibentuk dadakan untuk sekadar menyerap dana hibah.

"Karena laporan pertanggungjawaban tidak ditekankan, akhirnya dana hibah tersebut digunakan seenaknya," tandas Ade. Selain itu untuk pembagian dana hibah bagi ormas atau organisasi kepemudaan yang jadi prioritas adalah lembaga yang punya kedekatan dengan penguasa setempat.

"Besarnya bantuan bagi OKP atau Ormas memang tergantung kedekatan dengan pimpinan daerah," jelas Yayan, Ketua KNPI Jakarta Timur kepada detik+. Yayan menjelaskan, di DKI Jakarta, dana bantuan yang diterima besarnya Rp 900 juta per tahun. Tapi di Banten jumlahnya mencapai miliaran rupiah. "Malah kalau di Sulawesi Selatan, KNPI di sana dapat bantuan sampai Rp 7 miliar. Jadi tergantung seberapa dekat Ketua ormas atau OKP dengan kepala daerah," ungkapnya.

(iy/nrl)

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES