Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
June 7 2010 2 07 /06 /June /2010 00:43

http://www.detiknews.com/images/content/2010/06/03/10/bibit-chandra-br-dalam.jpgPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menolak permohonan banding Kejaksaan  Agung terkait Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP), tanggal 3 Juni 2010, memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 April 2010.


Putusan itu membawa konsekuensi hukum, perkara Bibit-Chandra harus dilimpahkan ke pengadilan, yang berarti dua pimpinan KPK tersebut diadili, sebagai target antara untuk mencapai target utama, yaitu pelemahan tugas dan fungsi KPK.

 

Sejak awal diterbitkan SKPP (penutupan perkara demi hukum) oleh Kejaksaan,  telah mengundang banyak perdebatan dan pertanyaan, terutama alasan  sosiologis yang digunakan sebagai dasar dikeluarkannya SKPP, yang seharusnya adalah alasan yuridis ( tidak cukup bukti). Implikasi dari alasan sosiologis, adalah lemahnya SKPP itu, dipandang dari sistem hukum.

 

Atau alternatif lain : Mengapa Kejaksaan tidak  mengambil keputusan melakukan deponeering (pengesampingan perkara demi kepentingan umum). Karena dengan deponeering, sudah tidak ada peluang hukum untuk menggugat kasus Bibit - Chandra,  yang notabene merupakan rekayasa dari Anggodo Widjojo untuk melakukan kriminalisasi (fitnah) terhadap pimpinan/ institusi KPK.

 

Pertanyaan-pertanyaan di atas, tentu saja mengemuka, karena tidak mungkin Kejaksaan tidak mengetahui adanya celah/kelemahan hukum dari SKPP yang dikeluarkan/diterbitkannya. Sehingga memberi kesan bahwa SKPP sengaja disusun mengandung kelemahan, dengan target agar ditolak/dibatalkan apabila dipraperadilankan.

 

Dan tidak mungkin pula, Kejaksaan tidak mengetahui bahwa dengan deponeering,  berarti tertutup peluang untuk melakukan gugatan atau upaya hukum lainnya bagi Anggodo. Deponeering inilah langkah terbaik, karena berdasarkan kronologi kasus Bibit - Chandra, proses penyelidikan dan  penyidikan di Kepolisian  serta rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, jelas sekali adanya upaya rekayasa kriminalisasi kedua pimpinan KPK tersebut oleh Anggodo Widjojo, dan antek-anteknya,  sebagai bagian integral dari rencana besar mafia korupsi / hukum untuk  menghancurkan KPK.

 

Kenyataannya, deponeering, yang merupakan keputusan terbaik untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap pimpinan/institusi KPK, tidak diambil oleh Kejaksaan, karena sejak awal berdirinya KPK,  institusi penegak hukum dan peradilan yang sudah ada (Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan Negeri/Umum), sangat tidak menghendaki keberadaan KPK sebagai institusi penegak hukum  independen dibidang pemberantasan korupsi. Dan sangat ironis, diposisikan sebagai musuh  Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, tentu saja terkait kepentingan sesaat dan sektoral maupun kepentingan pribadi (vested insterest) yang terampas. Sangat masuk akal, jika timbul resistensi/perlawanan dari institusi tersebut terhadap keberadaan KPK, sehingga setiap ada peluang untuk menghancurkan, langsung direspon, antara lain dengan memanfaatkan kasus Bibit - Chandra melalui SKPP yang sengaja dibuat lemah secara hukum, sehingga mudah untuk ditolak, selanjutnya akan  digelar persidangan/peradilan penuh kebohongan, yang sudah dikendalikan oleh mafia hukum, dengan agenda kriminalisasi (target : vonis bersalah  dan dibui), terhadap kedua pimpinan KPK  itu,  sebagai bagian misi pelemahan KPK dan pemasungan gerakan pemberantasan korupsi di tanah air tercinta Indonesia.

 

Presiden, DPR, tokoh-tokoh masyarakat dan agama,  akademisi, praktisi hukum, aktivis gerakan anti korupsi, dan segenap komponen masyarakat lainnya, semua rakyat Indonesia, saatnya  bersatu padu melawan mafia korupsi dan hukum yang telah menjelma menjadi tirani dengan menyusup dan menguasai  struktur kenegaraan Republik Indonesia (eksekutif, legislatif, yudikatif).

 

 Tirani dan mafia itu,  saat ini sedang menjalankan misi penghancuran KPK melalui kriminalisasi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Kejaksaan Agung harus ditekan dan diintervensi agar mengeluarkan keputusan Deponeering terhadap Kasus Bibit - Chandra. Presiden mempunyai kekuasaan dan hak prerogatif  untuk mengintervensi tugas dan fungsi Jaksa Agung, agar deponeering segera dikeluarkan, karena Jaksa Agung adalah pembantu Presiden. Kalau tidak diintervensi,  justru Presiden membiarkan timbulnya  situasi chaos,  hilangnya legitimasi pemerintahan, makin maraknya tindak pidana korupsi, dan membiarkan terjadinya praktek mafia hukum di semua institusi penegak hukum dan peradilan. Intervensi Presiden sangat mendesak dan penting, karena Jaksa Agung, telah melakukan pembangkangan / tidak mengikuti arahan Presiden. Arahan tersebut adalah menyelesaikan kasus Bibit - Chandra di luar pengadilan, dan tanpa peluang hukum untuk dipraperadilankan, yaitu dengan deponeering. Jika arahan Presiden saat itu, dipatuhi Jaksa Agung, maka tidak akan terjadi gugatan praperadilan, oleh Anggodo dan antek-anteknya.

 

Akankah Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah berhasil di kriminalisasi (difitnah) seperti halnya Antasari Azhar ?  Jawaban dan Keputusan ada ditangan Presiden SBY, untuk mencegah  kriminalisasi terjadi. Tentu saja dengan dukungan penuh semua komponen masyarakat dan bangsa Indonesia.

 

Jika deponeering tidak ditempuh/dilakukan,  berarti memang benar, bahwa mafia hukum / korupsi makin kuat  dalam  memegang kendali pengambilan keputusan, sebagai bagian dari  strategi mengamputasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Mafia dan Tirani Korupsi / Hukum harus musnah dari Bumi Ibu Pertiwi. Hukum harus dikembalikan  kepada rakyat. Hukum tidak boleh diinjak-injak, dilecehkan dan dibeli  oleh para koruptor, serta dijadikan  komoditi dagang oleh para pengkhianat penegakan hukum dan peradilan yang bercokol  di Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.

 

Indonesia harus bangkit kembali dari keterpurukan akibat korupsi,  harus mensejahterakan dan  memakmurkan rakyatnya, juga membuat anak-anak Indonesia tersenyum kembali.

Share this post

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES