Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
December 4 2010 7 04 /12 /December /2010 13:22

Terkait upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  mengefektifkan fungsi pencegahan korupsi terutama di instansi pemerintah (pusat dan daerah) melalui peningkatan peran dan fungsi Inspektorat, akan menemui hambatan, bahkan  gagal, selama kedudukan Inspektorat dalam organisasi instansi pemerintah (pusat dan daerah), masih dalam posisi sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi  pemerintah yang bersangkutan (Menteri, Kepala LPND/LPNK, Gubernur, Bupati, Walikota).

 

Dalam kedudukan seperti saat ini, sangat tidak mungkin Inspektorat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas internal yang independen, obyektif dan profesional.  Yang terjadi justru Inspektorat telah menjelma sebagai pelindung segala bentuk penyimpangan/ korupsi di instansi yang bersangkutan.

 

Akan lebih parah lagi jika integritas pimpinan Inspektorat maupun auditor internal telah sirna, maka mekanisme Whistle Blower System yang  merupakan sarana pengaduan tindak pidana korupsi, tidak akan efektif.

 

Selama tidak ada langkah-langkah yang tegas, mendasar, dan secepatnya untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka pemberantasan korupsi di instansi pemerintah, hanyalah slogan dan retorika bahkan semakin menambah pemborosan, dan  kerugian anggaran/keuangan  negara.

 

Solusinya antara lain, adalah melakukan restrukturisasi unit pengawasan internal instansi pemerintah/ Inspektorat, dengan tujuan terpenuhinya independensi pelaksanaan tugas,  sehingga tidak dapat dikontrol dan diintervensi  oleh pimpinan instansi,  yang secara struktural lebih tinggi daripada pimpinan Inspektorat.

 

Perlu juga, merubah mekanisme pengangkatan dan penempatan pejabat pimpinan Inspektorat, yang terlepas dari campur tangan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. Misalnya, pengangkatan pimpinan unit pengawasan, berdasarkan surat  keputusan dari pihak eksternal (Ketua KPK atau Men PAN dan Reformasi Birokrasi).

 

Hal yang tidak kalah penting, adalah uji kelayakan dan kepatutan baik dari sisi moral, integritas, kompetensi maupun kredibilitas dari calon pimpinan unit pengawasan internal/ Inspektorat, karena pimpinan memegang peranan penting dalam memberikan jaminan apakah fungi dan tugas pengawasan internal dapat berjalan sebagaimana mestinya. Proses uji kelayakan  harus dilakukan oleh pihak eksternal, bukan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

 

Lebih mendasar lagi, jika dikaitkan dengan program reformasi birokrasi, yang sedang gencar-gencarnya dilakukan, demi terwujudnya clean government dan good governance, maka pembenahan, restrukturisasi dan supervisi terhadap unit pengawasan internal/Inspektorat di instansi pemerintah, mutlak perlu dilaksanakan, jika menginginkan berhasilnya percepatan pemberantasan korupsi,  khususnya di instansi pemerintah.

 

Jika langkah mendasar itu tidak ditempuh, maka korupsi akan semakin  menggurita. Sangat ironis dan melukai rasa keadilan, melihat kenyataan unit pengawasan  internal instansi pemerintah/ Inspektorat, menjadi sarang rekayasa kebohongan publik,  dan turut menjadi thinktank modus operandi mafia korupsi, di instansi pemerintah.

 


Share this post

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES