KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

Monday 2 august 2010 1 02 /08 /Aug /2010 11:07

http://images.detik.com/content/2010/07/31/10/Tabung-gas-luar.jpgKian hari, semakin banyak rakyat menjadi korban ledakan akibat pemakaian gas LPG (elpiji), Sementara dari pemerintah, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut, tidak mengambil langkah yang tepat,  agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Dan memberi kesan terjadi pembiaran atas penyelewengan dan pelanggaran dalam implementasi kebijakan/ program konversi minyak tanah ke gas elpiji (LPG), demi melindungi perbuatan korupsi dari pihak-pihak yang terlibat.

 

Tidak jelasnya, langkah-langkah penanggulangan atas kejadian dan musibah yang menimpa rakyat, akibat pemakaian gas elpiji, menimbulkan banyak pertanyaan, dan dugaan dari semua komponen masyarakat. Adalah, hal yang tidak mungkin, jika pemerintah sebagai pihak yang membuat dan menjalankan program tersebut, tidak mengetahui titik-titik rawan penyimpangan yang akan dan telah  terjadi. Dan tidak mungkin pula jika tidak mengetahui langkah-langkah antisipasinya. Kenyataannya, korban akibat ledakan gas elpiji (LPG),  terus terjadi dan semakin  bertambah. 

 

Pada saat perencanaan,  program tersebut memang sudah menuai banyak protes dari berbagai kalangan, baik mengenai tujuan program dan dampak yang akan terjadi dalam implementasi di lapangan serta rawan penyelewengan. Yang pada intinya, kebijakan tersebut belum saatnya dijalankan, tanpa pertimbangan yang matang atas dasar kepentingan rakyat, hanya semata-mata pengurangan beban anggaran dari sisi subsidi BBM (Minyak Tanah), dan  sarat dengan muatan kepentingan bisnis penguasa,  pengusaha dan kelompok negara tertentu. Sehingga kebijakan tersebut bernuansa koruptif dan tidak memihak rakyat. Tetapi, pemerintah bersikap otoriter, tutup kuping, program tetap harus berjalan tanpa melihat resiko yang harus ditanggung rakyat.

 

Sangat memprihatinkan dan ironis, pemerintah mengambil kebijakan pengurangan beban anggaran, dengan  mengambil hak rakyat berupa subsidi BBM (Minyak Tanah), yang notabene adalah kewajiban negara terhadap rakyat, sebagai sarana perwujudan kesejahteraan rakyat.

 

Sementara, biaya politik untuk penyelenggaraan negara/ pemerintahan semakin membengkak, tidak efektif,  koruptif, dan tidak ada manfaatnya samasekali bagi kepentingan rakyat. Kecuali hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsu berkuasa segelintir elite politik, dan pengusaha dengan mengatas namakan kepentingan rakyat. Padahal itu semua, adalah pengkhianatan belaka, dengan mengumpankan penderitaan rakyat sebagai tumbal kursi empuk mereka.

 

Dengan demikian, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan, bahwa kebijakan/ program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG) adalah kebijakan, yang memberi peluang bagi tumbuh suburnya tindak pidana korupsi, baik di kalangan pengusaha maupun instansi-instansi pemerintah yang terlibat. Terlebih lagi, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan sangat tepat jika kebijakan tersebut adalah menafikan kepentingan rakyat dan telah melanggar Hak Asasi Manusia Indonesia. Dan menciptakan teror dan ketakutan di tengah masyarakat.

 

Terbukti dari makin banyak korban (tewas dan cacat), akibat pemakaian gas elpiji (LPG), dan yang lebih menyakitkan lagi mereka (para korban) dibiarkan telantar dan sengsara, menghadapi hari depan yang suram sebagai tumbal kemewahan para penguasaha dan pemimpin / penguasa/ pejabat di negeri ini, yang menaguk keuntungan materi dan politis dari penerapanan kebijakan / program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG).

 

Solusi kerakyatan paling tepat untuk mencegah jatuhnya para korban berikutnya, batalkan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG). Berlakukan kembali minyak tanah sebagai bahan bakar kebutuhan rumah tangga, dengan harga jual seperti sebelum program konversi. Kembalikan Subsidi Minyak Tanah kepada Rakyat Indonesia, karena itu hak mereka. Subsidi adalah bagian dari kewajiban negara yang tak terhindarkan,  kepada Rakyat Indonesia, karena prinsip dasar Negara Indonesia adalah Welfare State.

 

Di negeri ini, para koruptor dibiarkan menjarah harta, harkat dan hak asasi rakyat, sementara pemerintah mengambil paksa subsidi sekaligus  mencabut  nyawa rakyat, melalui Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji (LPG), dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima hati nurani rakyat negeri ini. Dimanakah letak keadilan? Sudah membatukah hati sanubari para petinggi, politisi, pejabat, penguasa, pengusaha ? Sehingga banyak terlahir kebijakan dan program yang anti kerakyatan, dan memperkaya kelompok/golongan tertentu di sekitar pusat kekuasaan.

By Harsudi CH - Posted in: ARTIKEL - Community: World Wide News
Enter comment - View the 0 comments
Home

ANNOUNCEMENT

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

PROFILE

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Back to homepage
  • Contact

Syndication

  • RSS feed

Categories

SHOLAT TIMES

Calendar

April 2014
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< < > >>
Create your blog for free on over-blog.com - Contact - Terms of Service - Earn Royalties - Report abuse - Most commented articles