Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
May 8 2010 7 08 /05 /May /2010 12:46

Terhitung 1 Juni 2010, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II, sudah menempati pos baru di World Bank sebagai Managing Director.

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:8yHTQbx2NHepYM:http://akbargood.files.wordpress.com/2009/06/sri-mulyani052.jpgBanyak pihak, menilai tawaran dari World Bank, dan sudah diterima  Sri Mulyani juga disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan kehormatan bagi Indonesia dan juga bagi Sri Mulyani.

 

Lain halnya, jika ditinjau dan diamati dari sudut pandang penuntasan kasus Bank Century. Di balik pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan dengan alasan yang tidak relevan dengan kasus Bank Century, mengisyaratkan adanya skenario untuk menggagalkan penuntasan kasus Bank Century, dengan memanfaatkan momentum penawaran posisi baru di World Bank, atau bahkan ada konspirasi tingkat tinggi  untuk menempatkan Sri Mulyani, di luar negeri,  yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak-pihak yang terlibat kasus Bank Century, yang saat ini duduk ditampuk kekuasaan politik dan perekonomian  di Indonesia, dan pihak-pihak  luar negeri (Neokapitalisme, Neoliberalisme, Neokolonialisme), yang sangat berkepentingan menjadikan Indonesia, sebagai ladang eksploitasi/penjarahan  sumber daya alam, untuk kepentingan Negara-negara penyandang dana lembaga keuangan internasional seperti World Bank,  IMF, dan sejenisnya.

 

Suatu keganjilan, yang sangat nyata, jelas-jelas Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama Boediono, sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI),  mempunyai peran kunci dalam penggelontoran bail out/dana talangan Bank Century yang berindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi. Dan sekarang  ini sedang  diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru disetujui oleh SBY untuk menerima posisi baru di World Bank (Managing Director).

 

Menurut akal sehat, dan jiwa kenegarawanan, juga komitmen terhadap pemberantasan korupsi, seharusnya SBY tidak mengijinkan/ menyetujui Sri Mulyani, untuk menerima posisi di World Bank yang berkedudukan di Washingthon DC (USA), karena masih harus mempertanggungjawabkan kebijakannya sebagai pembantu Presiden,  yang berujung pada terjadinya Kasus Bank Century, dan pada hakekatnya adalah kebijakan Presiden SBY.

 

Nyata sekali, hal itu, merupakan skenario yang direkayasa untuk menghalangi pemeriksaan KPK terhadap Sri Mulyani, dalam rangka penuntasan proses hukum kasus Bank Century. Sebenarnya skenario itu telah dijalankan, dengan penolakan Sri Mulyani untuk diperiksa di kantor KPK. Akhirnya KPK harus mendatangi Sri Mulyani, di kantor Kementerian Keuangan. Kemudian pada pemeriksaan selanjutnya, dihentikan sebelum waktunya, padahal KPK belum tuntas memeriksa Sri Mulyani, dengan alasan rapat kabinet di Istana Presiden.

 

Dengan posisi baru  di luar negeri (USA), jelas sangat mempersulit proses pemeriksaan oleh KPK, baik terkendala waktu, tempat, maupun alasan kesibukan sebagai Managing Director World Bank. Dan masih banyak kendala lagi, yang pasti sudah dirancang untuk dimunculkan, mengingat penempatan baru di World Bank penuh dengan nuansa konspirasi tingkat tinggi, antar negara, bahkan kekuatan lobi kelompok yang saat ini sudah menguasai dunia, yang notabene Indonesia sendiri, sudah masuk perangkap, akibat hilangnya jiwa nasionalisme dari segelintir penguasa, pengusaha, petinggi di negeri ini, yang telah tega menggadaikan dan menjual bangsa sendiri atas nama jargon demokratisasi, globalisasi ekonomi (perdagangan bebas), dan isu-isu global lainnya, yang jelas-jelas merugikan dan membuat rakyat Indonesia, semakin sengsara hidup di negeri sendiri.

 

Kalau demikian faktanya, benarkah Sri Mulyani, putra terbaik di negeri ini (versi SBY) ? Tetapi, mengapa dia tidak mau bertanggung jawab, paling tidak membuka secara transparan, aktor intelektual di balik Kasus Bank Century,  jika memang  ada pihak yang belum tersentuh dan terungkap? Mana wujud akuntabilitasnya sebagai pejabat publik ?

 

Apapun alasannya,  masyarakat, penggiat anti korupsi dan KPK, sangat kecewa atas keputusan   SBY menyetujui dan membiarkan Sri Mulyani melenggang ke luar dari Indonesia . Karena hal itu, akan membawa konsekuensi terhambatnya penuntasan proses hukum kasus Bank Century. Dengan kata lain, persetujuan itu, sangat bertentangan/inkonsisten dengan komitmen yang dibuat SBY sendiri, untuk tampil di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

 

Rakyat Indonesia membutuhkan bukti dan tindakan nyata, bukan pernyataan-pernyataan patriotis tanpa realisasi. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang pragmatis dan opportunis.

 

Negeri ini, sudah dihancurkan oleh kekuatan lobi internasional yang telah membentuk jaringan dengan akar kuat menghujam di Bumi Ibu Pertiwi ini, melalui  introduksi pola hidup  hedonisme, dan strategi praktek korupsi (salah satu sebab, korupsi sangat sulit diberantas), dengan pelakunya adalah para pejabat, pemimpin dan penguasa perekonomian di negeri ini,  untuk mengkhianati bangsanya sendiri.  Mereka bahkan telah sukses, berperan aktif menentukan kepemimpinan nasional yang mengakomodasi kepentingan mereka.

 

Putra-putra terbaik bangsa Indonesia (bukan versi SBY),  Ibu Pertiwi menanti baktimu, untuk menyelamatkan negeri ini, dari cengkeraman kekuatan lobi internasional (dalam segala bentuknya), yang telah berkonspirasi dengan Mafia Korupsi Indonesia (Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

Putra-putra terbaik, bangsa Indonesia di luar negeri adalah  para  Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang berani menentang badai kehidupan di negeri sendiri, dengan mengadu nasib di luar negeri, demi sesuap nasi untuk  keluarganya, sebagai akibat dari  kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja  untuk  para TKI. Mereka adalah Para Pahlawan Devisa, yang telah dirampas hak konstitusionalnya oleh pejabat dan pemimpin durjana  (koruptor) di negeri yang mereka cintai, Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang mengalami perlakuan tidak layak di luar negeri.


Share this post

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment

comments

Joddie 05/14/2010 05:11


yup.. bener banget mas, sepertinya ada yg gak beres neh..


Harsudi CH 05/16/2010 19:03



Ketidakberesan itu, ditunjukkan adanya kontradiksi antara pernyataan, dengan fakta atau tindakan yang dilakukan oleh mereka. Publik dibuat bingung, mana yang benar, pernyataan atau tindakan. Yang
jelas, itu semua adalah buah dari kebohongan publik, demi politik pencitraan semata, ujung-ujungnya, kasus bank century dipetieskan.



Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES