Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 23:30

JAKARTA, RIMANEWS - Pengamat politik Anies Baswedan mengatakan ada upaya sistematis untuk mendeligitimasikan KPK dan usaha ini merupakan cermin bahwa KPK selama ini telah menjalankan tugasnya.

Semakin mereka terlibat dalam pemberantasan korupsi, semakin kuat pula upaya deligitimasi itu.

 

"Yang saya khawatirkan adalah bukan saja deligitimasi legalnya. Tapi bila benar-benar ada penarikan SDM, ada pembatasan logistiknya, ini akan punya efek besar ditambah wewenangnya dipangkas. Saya rasa ini adalah tanggung jawab moril bangsa Indonesia untuk mendukung KPK. Saya yakin dan saya melihat masih banyak politisi di DPR maupun di parpol yang baik, yang mau mendukung pemberantasan korupsi. Saya berharap mereka dapat berdiri tegak membela KPK," kata Anies di Jakarta, Senin (1/10).

 

Anies melihat bahwa ada langkah terorganisir yang dilakukan oleh Polri dan DPR dalam memperlemah KPK. Dikatakan, memang tidak terlihat ada koordinasi jelas antara dua lembaga tersebut. Tetapi dengan berjalan sendiri-sendiri pun mereka menunjukkan langkah terorganisir, tidak perlu secara khusus dikoordinir. Mereka bergerak sendiri-sendiri dengan rasionalitasnya yaitu memperlemah KPK sehingga terlihat sistematis.

 

"Saya melihat dalam kenyataanya seperti ada 'zina' mata antara politisi dan Polri dalam memperlemah KPK. Sehingga presiden harus punya tanggung jawab moral untuk mengambil sikap yang tegas. Menjadi bagian dari negara sebagai implementasi untuk memberantas korupsi," ujar Anies.

 

SBY Jangan Diam dan Sibuk Pencitraan

Tindakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik melalui revisi UU KPK maupun penarikan penyidik oleh Polri, dikecam oleh berbagai elemen masyarakat. Itu terlihat dari mengalir-derasnya dukungan terhadap KPK.

Senin (1/10), hadir ke KPK tokoh agama dan lintas akademisi, seperti Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, pakar hukum pidana J.E Sahetapy, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, budayawan Taufiq Ismail, tokoh Nahdatul Ulama Salahuddin Wahid, rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Natan Setiabudi dan tokoh pers Bambang Harimurti.

 

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa KPK ingin mendapatkan masukan dan kontribusi kongkret sehingga apa yang dialami KPK saat ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sikap.

 

Seperti diketahui KPK telah dilanda upaya pelemahan sistematis yaitu penarikan penyidik KPK, ditambah revisi UU KPK, di tengah KPK menangani kasus besar Century, Hambalang, dan Simulator SIM Polri, yang melibatkan para penguasa.

 

Menurut Komaruddin Hidayat, terdapat upaya menggerogoti KPK. "Kkalau sampai terjadi, yang kalah adalah rakyat Indonesia sehingga masyarakat harus secara moril membantu KPK," ujanya.

 

Menurut JE Sahetapy, siapa yang mau mengebiri KPK termasuk wakil rakyat dan Polri, mereka bisa dipandang sebagai pengkhianat bangsa dan negara, dan kaki tangan koruptor.

 

"Presiden harus memerintahkan Polri dan DPR untuk menguatkan KPK, jangan hanya diam dan terus politik pencitraan," ujarnya.

 

Menurut Nathan Setiabudi, pelemahan KPK menunjukan bahwa kinerja KPK semakin kena sasaran dan benar untuk membawa Indonesia lepas dari korupsi. KPK tidak boleh kendor untuk terus melawan dengan menjerat para koruptor

"Kalau mau revisi, revisi lah undang-undang Jaksa dan Polri yang kinerjanya tidak kunjung membaik atau minimal seefektif KPK. KPK jangan ditarik-tarik untuk pemberantasan korupsi karena kinerjanya telah maksimal," kata Bambang Harymurti.

 

"Partai-partai jangan hanya diam dan tidak bertindak di tengah keputusan anggotanya yang pro-koruptor dengan memperlemah KPK. Mereka harus ditegur secara tegas dan nyata oleh partai agar menunjukan partai tersebut bekerja atas nama rakyat," ujar Salahuddin Wahid.

 

Sebelumnya, siang hari, tokoh ulama, cendikiawan dan kampus dari Surakarta, Jateng, mendatangi KPK untuk berbagi informasi dan situasi pemberantasan korupsi saat ini. Mereka bertemu dengan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

 

"Kita merasa prihatin melihat adanya usaha-usaha terorganisir melemahkan KPK, yaitu penarikan penyidik dan RUU KPK. Sehingga besar harapan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera ikut campur dengan adanya polemik pelemahan lembaga KPK. Kami juga akan mengirim surat tertulis ke DPR dan presiden agar menyikapi masalah ini secara serius," kata Ketua Umum MUI Surakarta, Zainal Arifin Adnan.

 

Dia pun menyerukan kepada seluruh ulama untuk membantu minimal doa agar KPK diberikan kekuatan dan juga para BEM di seluruh Indonesia bersatu untuk sampaikan aspirasinya agar KPK bisa berjalan lurus, kuat, istiqomah.[mi/ian

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES