Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
November 30 2010 3 30 /11 /November /2010 23:44

 

Rabu, 24 November 2010 | 08:31 WIB

 

TEMPO Interaktif, Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, berupaya memperbaiki akses ke pendidikan tinggi negeri (PTN) bagi semua warga dengan menaikkan kuota penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi bersama minimal 60 persen. Selama hampir satu dekade, terutama sejak diberlakukannya perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) di beberapa PTN, penjaringan mahasiswa baru secara bersama di sejumlah PTN dan PT BHMN banyak yang kurang dari 50 persen, bahkan di PT BHMN ada yang hanya 10 persen. Itu artinya, ketentuan baru tersebut merupakan angin segar bagi warga kebanyakan untuk mengakses pendidikan tinggi di PTN.
 
Pasal 53B PP tersebut menyebutkan: (1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60 persen dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana. (2) Pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis. (3) Peserta didik baru yang terjaring melalui pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
 
Bagi kami, yang sejak awal menolak privatisasi PTN menjadi PT BHMN, termasuk menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), bunyi pasal 53-B ini merupakan akomodasi terhadap aspirasi kami yang menuntut pengembalian seluruh PT BHMN menjadi PTN dan pembatalan UU BHP. Dapat dikatakan ini adalah <I>win-win solution<I> dari tarik-menarik kepentingan pemerintah dengan para penolak PT BHMN dan UU BHP. Meskipun secara garis besar PP Nomor 66 Tahun 2010 ini merupakan upaya kanibalisasi beberapa pasal dalam UU BHP, terutama menyangkut tata kelola, untuk hal-hal yang prinsip ada perbedaan karena peraturan pemerintah ini mengembalikan peran negara yang lebih besar untuk proses pencerdasan bangsa. Untuk itu, secara pribadi saya perlu mengapresiasi keberadaan pasal 53-B di atas. Pasal ini menunjukkan adanya kemauan pemerintah untuk mendengar suara warga.
 
Hal lain yang perlu diapresiasi adalah keberadaan pasal 220-A dan 220-B mengenai pengelolaan pendidikan PT BHMN, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, termasuk pengelolaan keuangannya yang perlu menyesuaikan dengan peraturan ini dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) paling lama 3 tahun sebagai masa transisi sejak peraturan pemerintah ini diundangkan atau paling akhir 31 Desember 2012. Konsekuensi dari pasal ini adalah dihapusnya status PT BHMN dan berubah menjadi BLU. Dalam status BLU, peran pemerintah masih tetap menonjol sehingga memudahkan masyarakat menyampaikan kontrol. Selama ini muncul kesan bahwa PT BHMN begitu otonomnya sehingga pemerintah pun tidak bisa mengintervensi sama sekali, termasuk ketika PT BHMN tersebut melakukan rekrutmen mahasiswa baru dengan menjadikan uang sebagai dasar penerimaannya.

Perluasan akses
Keberadaan pasal 53-B dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 tersebut memiliki dua makna penting. Pertama, bagi PTN yang bersangkutan, pasal ini dapat mengembalikan jati diri PTN sebagai institusi yang mencerdaskan bangsa dan sekaligus menjaga kebenaran. Selama satu dekade terakhir, PTN dan PT BHMN telah terjebak pada proses kapitalisasi melalui penerimaan mahasiswa baru yang menjadikan uang sebagai dasar diterima-tidaknya seseorang sebagai calon mahasiswa baru. Berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru dikembangkan oleh PTN dan PT BHMN serta jalur-jalur tersebut lebih dikenal sebagai usaha untuk menarik uang sebesar-besarnya dari masyarakat. Model penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi bersama, seperti UMPTN (sekarang menjadi SNMPTN), hanya menyisakan 10-50 persen, sehingga akses orang miskin terhadap pendidikan tinggi mengecil.
 
Keberadaan PT BHMN selama ini, selain telah memarginalkan golongan miskin, telah menghilangkan jati diri PT sebagai pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, serta penjaga kebenaran; karena sibuk dengan urusan-urusan manajerial dan keuangan. Segala sumber daya yang ada dialokasikan untuk proses kapitalisasi kampus atas nama otonomi kampus, tapi yang sesungguhnya terjadi adalah otonomi dalam pendanaan saja. Betul, kondisi fisik kampus terlihat makin bagus, tapi sebetulnya kurang didukung oleh sendi-sendi kehidupan yang merakyat. Sebaliknya, kampus semakin asing dari orang miskin dan cenderung memarginalkan kaum miskin. Ini ironis karena salah satu sumbangan kaum kampus mestinya adalah bagaimana mengatasi kemiskinan, tapi yang terjadi justru kampus sendiri memarginalkan kaum miskin.

Pengembalian PT BHMN menjadi PTN atau BLU diharapkan mendorong PTN kembali berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan sebagai penjaga kebenaran, yang tetap harus kritis terhadap segala kebijakan yang tidak selaras dengan misi kemanusiaan. Hal itu diharapkan dapat terjadi karena pengelola PTN tidak lagi disibukkan oleh urusan keuangan dan manajerial. Pemerintah diharapkan bisa lebih meningkatkan alokasi dananya untuk PTN, sedangkan urusan manajerial diharapkan bukan sebagai tujuan, melainkan sarana saja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
 
Makna kedua, pasal ini membuka akses yang lebih luas dan mudah bagi semua warga untuk masuk ke PTN, termasuk PTN favorit. Luas dalam pengertian strata sosial yang heterogen, termasuk anak petani dan pedagang kecil, sedangkan mudah dalam pengertian hanya satu variabel dasarnya dasar penerimaannya, yaitu kemampuan akademiknya, baik yang ditunjukkan melalui nilai rapor maupun nilai tes. Mudah itu juga dalam pengertian hanya melalui satu jalur yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua PTN di Indonesia. Kebijakan ini jelas dapat membuka akses bagi anak-anak petani kecil, pedagang kecil, pegawai negeri, dan sejenisnya untuk dapat kuliah di PTN seperti yang terjadi sebelum dekade 2000-an, sehingga persentase orang miskin di PTN terkemuka dapat ditingkatkan dari hanya 4 persen menjadi 10 persen.
 
Pola penyaringan mahasiswa baru melalui tes bersama itu tidak akan menurunkan mutu PTN kita, sejauh ada komitmen tinggi dari pemerintah untuk mendukung pendanaannya. Pemerintah lebih baik memotong subsidi untuk energi (bahan bakar minyak dan listrik), untuk selanjutnya dialihkan buat pendidikan agar pendidikan tinggi yang murah dan bermutu bukan impian, melainkan betul-betul dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata. Bukankah subsidi energi lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya saja?

Share this post

Repost 0

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES