Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
May 13 2013 2 13 /05 /May /2013 23:49

Setelah Luthfi, giliran Ketua Umum dan Ketua Majelis Syuro diperiksa.

Senin, 13 Mei 2013, 23:09 Ita Lismawati F. Malau, Eka Permadi, Dedy Priatmojo, Zahrul Darmawan (Depok)
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin (kanan) dan Presiden PKS Anis Matta (kiri)
Presiden PKS Anis Matta di gedung KPK. Dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kuota impor sapi, Jakarta, Senin (13/05/2013) (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Setahun menjelang Pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus digoyang isu gawat yang menohok integritas mereka. Setelah presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan sebagai tersangka, kini sejumlah pejabat teras partai dakwah ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bergantian.

Senin 13 Mei 2013, Presiden PKS Anis Matta memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian sekaligus pencucian uang, Ahmad Fathanah. Usai diperiksa sekitar tujuh jam, presiden pengganti Luthfi itu mengaku dicecar soal status lahan tanah.

Urusan Anis Matta dengan Fathanah, yang juga orang dekat Luthfi, adalah masalah tanah di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Luasnya ribuan meter persegi. Sertifikat tanah milik Anis itu ditemukan penyidik KPK ada di tangan Fathanah.

"Saya sudah laporkan tanah itu dalam daftar kekayaan ke KPK," kata Anis usai menjalani pemeriksaan di KPK.

Menurut dia, pengelolaan tanah tersebut dia serahkan ke adiknya, Saldi Matta, untuk dibuat suatu proyek properti. Namun saat proyek hendak dilaksanakan, keluarga Fathanah berniat membeli tanah itu. "Mereka menawar, tapi tidak terjadi transaksi dengan keluarga Fathanah," katanya.

Dalam pemeriksaan, penyidik KPK sempat menunjukkan fotokopi sertifikat. Meski begitu, Anis menegaskan, Fathanah tidak mengantongi sertifikat asli tanah itu.

Selain masalah tanah, Anis mengaku ditanya mengenai kebijakan PKS soal pemilu kepala daerah. Mantan Sekjen PKS ini menjelaskan ada mekanisme internal PKS berkaitan dengan Pilkada yang bersifat otonom. Semua usulan tentang calon diusulkan oleh DPW, diajukan oleh Ketua Wilayah Dakwah yang merupakan koordinator atas DPW tersebut, dan kemudian dilaporkan ke DPP.

Dia melanjutkan tugas DPP adalah memeriksa, apakah mekanisme pengambilan keputusan sudah benar atau tidak. Kalau proses pengambilan keputusan sudah benar, DPP menanyakan kembali kepada DPW apa yang menjadi preferensi mereka memilih calon yang bersangkutan. 

"Setelah itu kami putuskan, seluruh domain pelaksanaan dan implementasinya kembali ke wilayah," tuturnya.

Yang cilaka, bukan hanya Anis yang ada di daftar pemanggilan KPK. Hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Ketua Dewan Syuro adalah jabatan tertinggi dalam struktur PKS.

Sedianya, Hilmi diperiksa Jumat pekan lalu. Namun, dia tidak memenuhi panggilan KPK dan memilih menghadiri sebuah acara seremonial di Padang, Sumatera Barat. Sama seperti Anis, Hilmi pun dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Fathanah.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Sekjen PKS Muhammad Taufik Ridho. Selain mereka, KPK memanggil Menteri Pertanian yang juga kader PKS, hotel">Suswono. Menteri Suswono dinilai paling tahu bagaimana kuota impor daging sapi jadi membengkak pada 2011--ini temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun, Suswono mengaku tidak mengetahui realisasi kebutuhan impor pada 2010-2011 yang lebih tinggi dari kebutuhan itu. Sebab, menurut dia Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak pernah memberikan laporan kepadanya terkait impor daging sapi.

Kasus yang menyeret Luthfi ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Fathanah, 29 Januari lalu. Dari tangan Fathanah, KPK menyita uang Rp1 miliar. Uang ini diyakini merupakan bagian dari total dana Rp40 miliar yang bakal disetorkan untuk kepada Luthfi.

Uang ini diduga berasal dari dua pejabat perusahaan pengimpor daging, PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya kini berstatus terdakwa dan menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

KPK lantas mengembangkan kasus suap ini ke tindak pidana pencucian uang dan menyita sejumlah aset Fathanah dan Luthfi. Selengkapnya baca di sini.

Aset Luthfi

Setelah menyegel sejumlah mobil, Senin 6 Mei 2013, KPK menyita tiga tanah dan bangunan yang diduga milik Luthfi Hasan. Semua aset yang disegel dan disita itu diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang Luthfi yang juga berstatus tersangka suap kuota impor daging sapi.

Tanah itu terletak di kawasan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, dengan nama orang lain. Ketiga rumah itu tepatnya berada di Jalan Batu Ampar III, Condet, Jakarta Timur. Salah satu rumah tersebut diketahui milik Ahmad Zaky, orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq. Sedangkan dua rumah lagi diatasnamakan orang lain.

"Penyitaannya pekan lalu dan sudah di pasang plang, Jumat kemarin," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kemarin.

Sebelumnya, Johan mengatakan, KPK juga menyita rumah yang diduga kuat terkait dengan praktik pencucian uang Luthfi di Jalan Haji Samali No. 27 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adapun enam kendaraan yang disegel Senin pekan lalu, adalah Fortuner Hitam B544 RFS, Mitsubishi Grandis warna hitam B 7476 UE, Mazda CX9 warna putih B 2 MDF, Mitsubishi Pajero Sport warna hitam 1074 RDW, Nissan Navara B 90 51 QI warna hitam, dan mobil Volkswagen's Caravelle warna hitam B 948 RFS.

KPK belum bisa menyita enam mobil itu dari kantor DPP PKS karena ada perlawanan. Sekuriti kantor DPP PKS tidak mengizinkan mobil dibawa karena menilai penyidik KPK tidak membawa surat perintah penyitaan. Masalah ini pun berbuntut panjang.

 

Semula, penyidik KPK akan mendatangi kantor DPP PKS, Senin 13 Mei 2013 untuk menuntaskan proses penyitaan enam mobil yang diduga terkait pencucian uang Luthfi Hasan. Untuk menyambut kedatangan penyidik KPK, PKS sudah menyiapkan tiga spanduk nyeleneh. 

 Diperintah Presiden PKS Anis Matta, petugas dan kader PKS menempatkan spanduk bernada mencemooh di tiga lokasi, termasuk di depan gerbang utama. Isinya:"Selamat datang KPK di DPP PKS. Kami senang jika dikau datang sesuai hukum dan akhlak mulia."

Hingga Senin sore, penyidik KPK tak kunjung datang. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengonfirmasikan penyitaan batal.

Kasus yang menyeret Luthfi ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, 29 Januari lalu. Dari tangan Fathanah, KPK menyita uang Rp1 miliar yang diyakini merupakan bagian dari total dana Rp40 miliar akan disetorkan ke Luthfi.

 

Uang ini diduga berasal dari dua pejabat perusahaan pengimpor daging, PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya kini berstatus terdakwa dan menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

KPK lantas mengembangkan kasus suap ini ke tindak pidana pencucian uang dan menyita sejumlah aset dari tangan Fathanah dan Luthfi. Bahkan, KPK ikut menyasar orang-orang di sekitar mereka. Siapa saja? Baca selengkapnya di sini.

Serangan balik PKS?

Proses penyitaan enam kendaraan dari kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, 6 Mei lalu itu membuat PKS gerah. Partai ini lantas melaporkan 10 penyidik KPK yang saat itu mendatangi kantor DPP dengan tuduhan melanggar KUHAP dan perlakuan tidak menyenangkan. 

Saat mendaftarkan laporannya di Bareskrim Mabes Polri, Senin kemarin, PKS yang diwakili Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho membantah ada sentimen permusuhan partainya--PKS adalah partai yang pernah mengklaim paling bersih dan anti korupsi--kepada KPK. Dia pun mengaku bukan melaporkan KPK secara institusi, melainkan hanya 10 penyidik yang dinilai melanggar prosedur operasi standar dan KUHAP saat mendatangi dan bermaksud menyita enam kendaraan Luthfi. 

"PKS tidak bermasalah dengan KPK. PKS tidak berhadapan dengan KPK. Kami hanya melaporkan person," katanya. Tak hanya penyidik, PKS pun melaporkan juru bicara KPK Johan Budi SP ke polisi dengan tuduhan penghinaan. PKS bahkan menyatakan sedangkan menyiapkan laporan untuk mengadukan pejabat KPK lainnya.

Anehnya, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menilai laporan itu bukan atas nama partai, melainkan perseorangan. Dalam hal ini, kata Tifatul, itu adalah tindakan Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah semata. "Majelis Syuro tidak mengurusi hal itu," ujarnya, berkilah.

Saat ditanya apakah PKS tidak khawatir citranya jatuh di mata publik karena nekat melaporkan KPK ke pihak kepolisian, Tifatul berharap masyarakat bisa melihat secara jernih. Politisi PKS yang kini jadi Menkominfo ini berpendapat selama partainya menempuh prosedur hukum, masyarakat harus memahaminya.

"Selama ini KPK juga bilang kalau seandainya tidak puas, silakan PKS tempuh prosedur hukum," ucapnya. (kd)

 

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES