Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
March 16 2011 4 16 /03 /March /2011 14:52

Senin, 14/03/2011 19:00 WIB
  
M. Rizal - detikNews

Zainal Arifin Muchtar: SBY Harus Buktikan Wikileaks Tak Benar Jakarta - Bocoran Wikileaks sifatnya masih 50:50, bisa benar bisa salah. Presiden SBY dan pihak-pihak yang terkait bila yakin tidak seperti yang dibocorkan Wikileaks harus membuktikan tudingan tersebut memang salah.


"Tidak ada kata lain, buktikan kalau bocoran Wikileak tidak benar," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum (FH) UGM Zainal Arifin Muchtar dalam perbincangan dengan detikcom.

Tapi meskipun SBY cs membantah kawat diplomatik Amerika Serikat tersebut, bocoran tersebut menunjukkan diplomat AS telah menilai buruk Presiden SBY. Publik berhak tahu apakah pemerintah SBY sburuk bocoran Wikileaks tersebut, bahwa SBY telah menyalahgunakan kekuasaan, Ani Yudhoyono mengontrol SBY dan mengambil keuntungan pribadi juga apakah benar SBY melindungi Taufiq Kiemas dari jerat hukum.

Berikut wawancara detikcom dengan Zainal Arifin Muchtar:

Bagaimana tanggapan Anda soal adanya informasi Presiden SBY memberikan perlindungan hukum kepada Taufiq Kiemas dengan mengintervensi Kejaksaan Agung seperti berita yang dimuat The Age dan The Sydney Morning Herald yang mengutip
Wikileaks?


Ini begini, kan Wikileaks itu berdasarkan bocoran dari kawat diplomatik. Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di sini kan mengirimkan kawat diplomatik ke Washington, yang kemudian dibocorkan oleh Wikileaks. Artinya, substansi yang dituliskan oleh kedua koran di Australia itu bukan substansi tidak ada, tapi substansi yang ada. Dia kan mengambil dari Wikileaks. Bahwa dia tidak melakukan cross check dan mengutip mentah-mentah data dari Wikileaks, ya itu satu hal. Apakah dia melakukan kesalahan secara teori media dan sebagainya itu bukan wilayah saya.

Tapi yang penting di sini adalah ada fakta bahwa diplomat AS menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buruk. Jelas itu kawat diplomatik yang dikirimkan ke AS. Boleh jadi tidak menunjukkan pandangan Pemerintahan AS, tapi paling tidak diplomat AS menunjukan itu. Makanya menurut saya bisa iya bisa tidak kan, tapi bisa benar bisa tidak. Kalau dalam konteks fifty-fifty, bisa benar bisa tidak, harusnya bisa diklarifikasi. Harus dinyatakan itu memang tidak benar, lalu buktikan bahwa itu tidak benar.

Karena kita khawatir, apa kita mempuyai pemerintahan yang sangat buruk. Apakah kita punya sistem politik yang buruk, dan itu selama ini yang kita yakini. Tapi dalam pandangan barat atau Amerika Serikat selama ini, itu yang tidak kelihatan. Makanya, menurut saya, ini sangat penting untuk diselesaikan, apalagi cacatnya ini adalah cacat yang bisa berujung impeachment  (pemakzulan). Namanya juga pekerjaan mafia, pekerjaan koruptif, kalau memang itu terbukti.

Bayangan saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Pertama, kerjakan nota protes atau nota diplomatik, minta diplomat AS menjelaskan proses itu, kenapa bisa berpandangan seperti itu waktu itu. Orang-orang yang dikutip dilaporkan mungkin benar atau betul, diajak bicara sekarang, seperti adanya konflik di Mega, ada TB Silalahi, ini penting untuk di-cross check sekarang melalui nota diplomatik untuk menanyakan kepada diplomat AS mengatakan seperti itu.

Kedua, mungkin kita upayakan persoalan ini terus dibawa ke persoalan hukum. Kalau misalnya LSM Bendera dulu menulis bahwa ada aset kekayaan dana pemilu dan kampanye dan lain sebagainya dari hasil Bank Century. Kenapa tidak bisa diperlakukan sama kalau begitu. Apakah karena dia Amerika maka tidak ingin dituntut secara hukum, menurut saya jangan dong. Kenapa kepada warga negara sendiri kejam dan keras. Ini harus dipikirkan langkah ke dua itu.

Cara ketiga adalah mengerjakan secara internal, yaitu memintai keterangan kepada orang-orang yang sebutkan namanya itu, seperti Syamsir Siregar dan lainnya. Keempat ada baiknya kita memperhatikan kembali kasus-kasus yang disebutkan itu.
Contoh, Jusuf Kalla seperti yang disebutkan justru sudah mengaku bahwa memang benar walau jumlahnya tidak sewah itu. Paling tidak dia sudah mengaku, dan itu proses yang wajar dalam perpolitikan kita. Kita bisa mengolah dan mengorek yang lain kasus yang dituntutkan, seperti kasus hutan yang bayak melibatkan keluarga Istana.

Ini mungkin ada baiknya menjelaskan posisi kasus ini supaya semua orang paham. Karena lagi-lagi kita tidak ingin menjadi intrik kelas atas. Yang selalu kita takutkan, ini rebutan di kelas atas, diselesaikan dengan bisik-bisik antar dua negara, lalu ada imbalan ekonomi dan imbalan apapun. Yang kita inginkan adalah publik butuh mengetahui apakah pemerintahan ini buruk, apakah sistem politik kita buruk. Itu hak warga negara untuk tahu, karena ini menjadi pembelajaran publik, karena ada proses politik dan pemilu berikutnya, jadi publik harus tahu.

Kalau tudingan itu benar, bagaimana dengan cara-cara intervensi istana ke pihak kejaksaan sepeti itu?

Itu mafia loh, mafia itu adalah orang yang mempengaruhi perkara. Bisa dengan imbal uang atau imbal pengaruh. Kalau kemudian dia menekan Jaksa Agung untuk tidak menangani satu perkara, itu tindakan mafia. Tidak termaafkan menurut saya. Dalam konsep tertentu menghalagi penegakan korupsi dan itu diancam oleh Pasal Impeachmen, Pasal 7 UUD 1945.

Apakah para elit saling melindungi dalam kasus tertentu itu hanya terjadi di Indonesia atau negara lain juga terjadi hal serupa?

Saya kira bukan hanya terjadi di Indonesia atau juga terjadi di negara mana saja. Intinya adalah orang memainkan kasus itu terjadi di mana saja itu banyak sekali. Cuma contohkan kasus Watergate seperti di AS saat Presiden Nixon ketika itu, ada banyak permainan-permainan seperti itu. Kemudian kita sedang berperang melawan itu, bukan karena katanya karena banyak kasus seperti itu di manapun artinya dibiarkan begitu saja.

Kita sedang berperang dengan namanya mafia, berperang dengan namanya upaya buruk penyelesaian hukum. Kalau kemudian ada asap, tentu kita cari sumber asapnya, jangan sampai asapnya kita biarkan begitu saja, karena kemudian akan berkobar apinya.

Sebenarnya praktek saling mengunci seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh proses hukum yang kemudian beralih pada proses kolutif, karena ada pembicaraan kedua belah pihak dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Apapun bentuknya, kita harus menolak itu semua. Karena kalau itu terjadi, maka buat apa kita membuat negara hukum. Karena yang terjadi itu kroni imperium, bukan negara hukum, padahal kita selama ini mengatakan ini negara hukum. Kita sedang berupaya menegakkan hukum, maka tidak boleh ada proses-proses yang tidak benar.

Bila kasus ini tidak terselesaikan bagaimana dengan dugaan bahwa negara ini buruk?

Ya kalau dibiarkan kasus seperti ini, akan terdapat di pikiran kepala orang Indonesia bahwa pemerintahannya buruk. Kalau pemerintahannya buruk ngapain menegakkan hukum? Orang-orang akan buruk semuanya, setelah membaca Wikileaks itu. Mungkin kalau pertanyaannya, apakah kalau kasus Wikilieaks ini dibiarkan atau tidak ada upaya klarifikasi lalu menghilang begitu saja, apakah berimplikasi pada pemberantasan korupsi? Menurut saya, iya. Orang kemudian apatis melihat ini, orang akan bilang, oh iya pemerintah terbukti buruk. Jadi untuk apa mentaati hukum dan sebagainya.

Bagaimana solusi mengatasi ini?

Tidak ada kata lain buktikan, tidak ada kata lain. Kata apa selain buktikan. Beberapa caranya seperti yang saya sebutkan seperti di atas tadi. Kirimkan nota diplomatik untuk meminta AS menjelaskan itu, mintai ketarangan orang-orang yang disebut terlibat di situ, permasalahkan secara hukum atas proses itu apakah bisa dikenakan hukum karena telah mencemarkan nama baik, lalu terakhir buka saja kasus yang disebutkan itu.

(zal/iy)


 Baca Juga : 

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES