Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
April 20 2010 3 20 /04 /April /2010 23:31

http://www.detiknews.com/images/content/2010/04/19/10/bibit--candra-dalam.jpgPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan SKPP) perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, pada hari Senin, tgl. 19 April 2010, sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, baik dari  para penggiat gerakan pemberantasan korupsi para wakil rakyat di DPR, praktisi hukum, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, Komisi Yudisial , maupun Mahkamah Konsitusi. Putusan itu membawa konsekuensi hukum, perkara Bibit-Chandra harus dilimpahkan ke pengadilan, yang berarti dua pimpinan KPK tersebut harus diadili, sebagai target antara untuk mencapai target utama, yaitu pelemahan KPK.

 

Betapa tidak, kemenangan itu merupakan representasi dari makin kuatnya cengkeraman tangan-tangan kotor mafia korupsi (elit politik, birokrat,  dan para pengusaha yang terjerat kasus korupsi), berkonspirasi dengan mafia peradilan/hukum, yang telah menguasasi dan memegang kendali penuh atas lembaga penegakan hukum dan peradilan di Indonesia,  dengan target utama melemahkan bahkan melumpuhkan  efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi dan gerakan masyarakat anti korupsi.

 

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang masih mengedepankan rasa keadilan rakyat, yang telah dirampas oleh para koruptor/mafia korupsi, tidaklah mungkin akan keluar putusan koruptif, yang anti keadilan rakyat dan pro korupsi.

 

Dan tidak mungkin gugatan Anggodo Widjojo, dimenangkan, jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran hakiki, keadilan dan hati nurani. Sangat tidak mungkin pula,  jika  lembaga peradilan masih konsisten dengan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum demi keadilan  untuk memberantas tindak pidana korupsi.

 

Tetapi kenyataannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membuat putusan memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo, yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah serta pimpinan KPK yang lain, sebagai target berikutnya, berdasarkan bukti rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi dan didengar  seluruh masyarakat Indonesia, beberapa waktu lalu.

 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pro mafia korupsi tersebut, yang perlu dicermati adalah Hakim tidak mempertimbangkan riwayat SKPP, kronologi perkara yang kejanggalannya sudah dimulai sejak penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, seperti yang telah diketahui secara transparan oleh masyarakat Indonesia, penuh dengan rekayasa. Sehingga menimbulkan gelombang protes yang tidak dapat dibendung, pada saat  kriminalisasi terhadap pimpinan KPK tersebut dimunculkan sebagai perkara oleh Anggodo dan kaki tangannya.

 

Dengan demikian, putusan pengadilan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo atas SKPP perkara Bibit - Chandra, dengan dalih apapun, termasuk alasan  yuridis tanpa mengedepankan, dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan yang mutlak adalah hak rakyat, telah mengundang opini masyarakat, praktisi  hukum dan akademisi, bahwa kemenangan gugatan praperadilan tersebut, adalah produk Mafia Peradilan bukan Pengadilan. Karena tidak mungkin, Pengadilan memenangkan gugatan dari mafia korupsi yang mempunyai agenda membubarkan  institusi pemberantasan korupsi (KPK), dan melumpuhkan gerakan perlawanan rakyat untuk membersihkan Indonesia dari praktek korupsi,  dalam bentuk mafia korupsi, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pajak, mafia pendidikan, makelar kasus  bahkan tanpa bentuk, karena telah menjadi tata nilai baru di negeri ini. Tetapi, hakekatnya tetap sama yaitu perampasan, pencurian dan perampokan  hak-hak asasi rakyat Indonesia  . Dan lebih esensial lagi, Korupsi adalah tindakan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia baik secara fisik, sosial, kejiwaan, intelektual, dan moral.

 

Tidak sadarkah para pemimpin di Negeri ini, bahwa jaringan/mafia/ organisasi/sindikat  korupsi yang telah terorganisir rapi, solid dan masif, pada semua tataran fungsi kenegaraan baik yudikatif, eksekutif dan legistatif,  telah menjelma dan mewujud secara laten sebagai Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Lebih menyakitkan lagi,  perilaku koruptif telah menjangkiti, menular pada tataran formal, informal dan nonformal kemasyarakatan, sehingga sangat berpotensi melahirkan tata nilai baru yang a-moral, menggantikan budi pekerti luhur yang berabad-abad menjadi karakter spesifik anak-anak negeri Zamrud Khatulistiwa.

 

Haruskah, anak-anak bangsa ini menjadi generasi dan pemimpin yang koruptif ?  Kelak jika mereka menerima estafet tampuk kepemimpinan di Bumi Ibu Pertiwi Indonesia.

 

Itu semua, suatu keniscayaan jika korupsi dibiarkan tumbuh kembang dengan subur di negeri ini, maka jadilah Indonesia Sorga Para Koruptor.

 

Tidak ada pilihan lain, di Negeri ini harus dimaklumatkan keadaan darurat korupsi, putus satu generasi, buat dan terapkan UU Pembuktian Terbalik, berlakukan hukuman mati bagi koruptor.

 

Bangkitlah Negeriku, Jayalah Indonesiaku.

 


 


 

Share this post

Repost 0
Published by Harsudi CH - in ARTIKEL
write a comment

comments

ajeng 04/30/2010 11:19


Jika peradilan yg merupakan pintu terakhir penyaringan para koruptor saja seperti ini, lalu kepada siapa lagi rakyat harus percaya?
Memiriskan..


Harsudi CH 05/02/2010 17:48



Negeri ini, dalam situasi krisis kepercayaan, terutama terhadap kepemimpinan bangsa dalam semua tataran. Tidak ada cara lain, perlu perubahan mendasar dan serentak serta tanpa kompromi. 
Selama ini, pemberantasan  korupsi, masih bersifat parsial, sekedar dijadikan komoditi politik dan  berstandar ganda. Dan sekarang rakyat yang menuai akibatnya dalam bentuk kemiskinan,
kebodohan, penganiayaan oleh penguasa lalim. Para Pemimpin yang sekaligus pelaku korupsi, makin lupa daratan, bergelimang kemewahan.



Joddie 04/23/2010 12:16


sangat miris mas, mendengar tentang berita ini. ternyata keadilan masih kalah dengan kekuasaan.. hiks..
btw, mas, saya baru aja kirim email, tolong dibalas secepatnya yaa... ^^ thanks


Harsudi CH 04/24/2010 06:51



Dengan demikian telah terjadi pelecehan terhadap tujuan penegakan  hukum, oleh para penegak hukum sendiri. Yang seharusnya untuk mewujudkan keadilan justru telah digunakan untuk
menginjak-injak keadilan. Bagaimanapun juga, hukum adalah sekedar aturan, hitam putihnya harus berdasarkan rasa keadilan rakyat,  bukan berdasarkan kemauan subyektif dari segilirntir
penguasa yang notabene adalah para penjahat negara/koruptor.



Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES