Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
June 3 2011 6 03 /06 /June /2011 21:38

 

Jumat, 03/06/2011 06:20 WIB
 
Febrina Ayu Scottiati - detikNews

KPK Buktikan Mafia Peradilan Masih Ada


"KPK perlu diapresiasi karena mereka membuktikan mafia peradilan itu masih ada. Karena sebelumnya MA pernah mengatakan pihaknya bebas dari mafia peradilan tapi itu tidak lagi terbukti," kata koordinator divisi monitoring hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah pada detikcom, Jumat (3/6/2011).

Febri mengaku pengungkapan pelaku penyuapan tidaklah mudah dan seringkali dikritik bila uang suap yang terungkap tak seberapa. Ia menegaskan inti utamanya bukan terletak pada jumlah mata uang yang menjadi suap, tapi pada pembuktian bahwa suap-menyuap masih membumi di lembaga pencari keadilan itu.

"Banyak orang mengkritik kok jumlah uang yang terungkap hanya segitu padahal inti kasus suap adalah soal siapa yang melakukan. Tindakan KPK menangkap hakim kemarin malam menunjukkan hakim kita masih dibeli," terangnya.

Bedanya dengan penyuapan di parlemen, kata Febri, anggota DPR 'dibeli' karena kewenangannya dalam membuat undang-undang ataupun anggaran. Sementara hakim, yang 'dibeli' adalah kewenangannya untuk memutus sebuah perkara.

Untuk itu, KPK tidak boleh hanya berhenti pada dua aktor (Syarifuddin dan kurator PW) saja. KPK harus mengembangkan kasus tersebut dengan melihat rekam jejak yang dimiliki Syarifuddin. Setelah itu melakukan kajian dan tidak hanya menangkap hakim nakal tapi juga membenahi peradilan.

"Tentunya pembenahan itu dengan bekerja sama dengan Komisi Yudisial, bebarengan tapi tidak mengurangi kewenangan masing-masing lembaga," ujar pria berkacamata itu.

KPK resmi menetapkan Syarifuddin dan kurator berinisial PW sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis UU Tipikor.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, selain menyita uang Rp 250 juta dan mata uang asing, KPK juga menyita ponsel dari tangan Syarifuddin. "Penyidik menemukan 2 barang bukti baru 2 buah ponsel yang didapat di tas S," jelasnya, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (2/6/2011).

KPK menjerat Syarifuddin dengan pasal 12 a atau b atau c pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001. Sementara PW dijerat pasal 6 ayat 1 a dan atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001.


(feb/anw)

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES