Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
October 3 2012 4 03 /10 /October /2012 22:55

JAKARTA-Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) terakit Revisi UU No. 30/2002 tentang KPK mengalami kebuntuan. Pasalnya Baleg sendiri mengaku tak memahami apa yang diinginkan Komisi III terkait revisi UU KPK.

 

Dalam rapat Panja ini seluruh anggota Baleg mengaku bingung dengan sikap Komisi III yang terpecah terkait revisi UU KPK ini. Pasalnya setelah revisi UU KPK ini mencuat ke publik banyak anggota Komisi III yang berbalik dukungannya dengan menolak revisi UU KPK ini.

 

Sehingga berencana untuk mengundang Pimpinan Komisi III Aziz Syamsuddin sebagai pihak pengusul UU KPK. Selain dari Komisi III, Baleg juga mengusulkan agar Baleg dan Komisi III bertemu dengan Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso untuk membahas hal ini.

 

"Biasanya tiap rapat ada pengusul ikut hadir, tapi ini tidak pernah ada. Padahal tiap kali rapat kita selalu undang pengusul untuk hadir," kata Dimyati, di DPR, Senayan, Rabu (3/10/2012).

 

Meskipun Baleg tidak memiliki kewenangan untuk mengembalikan draf usulan RUU, Dimyati mengharapkan adanya kesadaran dari Komisi III untuk melakukan penarikan kembali. Sedangkan opsi kedua yang ditawarkan, adalah dilakukannya perumusan ulang karena menurutnya tidak ditemukan adanya unsur penguatan di draf UU KPK.

 

"Kita semua kiranya sepakat bahwa harus ada penguatan KPK, tapi ini sepertinya ada pelemahan, jadi hanya ada dua opsi, Komisi III menarik kembali atau dilakukan perumusan ulang di Baleg," paparnya.

 

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Taufik Hidayat. Menurutnya, sebaiknya draf UU KPK ditarik kembali oleh Komisi III. Hal ini dikarenakan polemik revisi UU KPK sudah tidak produktif dan telah menjadi tontonan rakyat banyak.

 

"Saya sependapat dikembalikan. Sebaiknya Komisi III lakukan penarikan, kita akan jadi tontonan rakyat. Pimpinan Baleg (Dimyati) dan Pimpinan Komisi III (Aziz) ketemu, lalu ambil keputusan ditarik kembali atau dirumuskan ulang. Saya kira hanya itu," kata Taufik dalam rapat panja.

 

Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat melihat ada hubungan yang tidak harmonis dalam penyusunan UU KPK antara Baleg dan Komisi III. Martin yang merupakan anggota dari Komisi III, belum pernah tahu adanya pembahasan di komisi hukum tersebut perihal penyadapan dam penuntutan.

 

"Komisi III pun banyak yang bereaksi, banyak yang tidak tahu kok melemahkan. Sekiranya kalau bisa pimpinan Baleg Panggil Pimpinan Komisi III termasuk Pimpinan DPR, lalu meminta penjelasan kepada Komisi III. Kami harus minta penjelasan Komisi III," kata Martin.

 

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat di Baleg Hari Wicaksono, menilai ada keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Komisi III. Pasalnya komisi lain selalu ada perwakilan hadir dan ikut dalam pembahahasan.

 

"Ini komisi yang berbeda, biasanya komisi lain nurut. Dan mereka malah minta Baleg mempersiapkan pertanyaan. Seharusnya mereka datang, paparkan kepada kita baru kita bertanya dari hasil pemaparan itu," kata Hari.

 

Dari Fraksi PKS, Indra, berkomentar bahwa seharusnya tida boleh ada keistimewaan sama sekali terhadap Komisi III. Dengan tidak adanya penjelasan dari Komisi III bisa saja benar indikasi pasal siluman masuk dalam draf tersebut.

"Siapa yang bertanggung jawab dengan draf siluman ini? masa harus silumin. Tidak ada keistimewaan, harus sama dengan komisi lain. Kita (Baleg) berikan dulu rekomendasi lau berikan keputusan apakah ini harus ditarik ulang atau dilakukan perumusan kembali panja gabungan antara Baleg dan Komisi III," papar Indra.

 

Jika Komisi III bersikeras untuk tidak menarik UU tersebut, maka perumusan gabungan menjadi jalan keluar seperti diatur di Pasal 25 peraturan DPR RI No 1 tahun 2012 yang mempersilahkan agar Komisi III menunjuk empat orang perwakilannya untuk duduk bersama Baleg merumuskan ulang UU KPK ini.

 

Anggota Fraksi PPP di Baleg, Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa paling elegan adalah Komisi III dengan sadar melakukan penaikan kembali dan melakukan upayapembajasan ulang di komisinya.

 

Perumusan yang dimaksudkan itu kemudian haruslah penguatan fungsi KPK bukan pelemahan seperti sekarang ini. "Paling elegan Komisi III tarik kembali, upayakan pembahasan ulang untuk penguatan." [tjs]

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES