Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
March 26 2012 2 26 /03 /March /2012 20:38

22.03.2012 13:31

Penulis : Web Warouw/Ruhut Ambarita/Ninuk Cucu Suwanti/Rusdy Embas   

 

JAKARTA - Pemerintah membukukan untung Rp 97,955 triliun per tahun dari trading BBM Premium. Namun, pengamat ekonomi Kwik Kian Gie menilai pemerintah menutup kondisi yang sebenarnya di balik rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012.


“Entah demi alasan apa, hitung-hitungan belanja BBM dan penjualannya ke masyarakat ini kemudian ditutup rapat-rapat,” katanya kepada SH di Jakarta, Kamis (22/3) pagi ini.


Dia juga mempertanyakan bagaimana perolehan keuntungan itu dicetak pemerintah. Kwik menjelaskan, kantong Pertamina sesungguhnya memperoleh hasil penjualan BBM Premium yang volumenya 63 miliar liter dengan harga Rp 4.500 atau Rp 283,5 triliun.


Kemudian belanja impor pemerintah melalui BPH Migas dari pasar internasional hanya Rp 149,887 triliun. Lalu, Pertamina membeli dari pemerintah Rp 224,546 triliun.


Pertamina kemudian mengeluarkan uang untuk keperluan lifting refiningand transporting (LRT) terhadap 63 miliar liter BBM Premium itu per liternya Rp 566 dengan angka total Rp 35,658 triliun.


Namun dana pengeluaran Pertamina per tahun Rp 410,091 triliun. Pertamina kekurangan uang maka pemerintah yang harus menyediakan dana talangannya guna membayar kekurangan ini. Usut punya usut, inilah yang disebut “subsidi”.


Karena itu, definisi subsidi BBM Premium, kata Kwik, merupakan kekurangan yang harus dibayar pemerintah (subsidi) dari selirih antara jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia, yakni Rp 410,091 triliun dikurangi Rp 283,5 triliun sehingga menjadi Rp 126,591 triliun.


“Tapi ingat, pemerintah juga memperoleh hasil penjualan dari Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) Rp 224,546 triliun,” jelas Kwik.


Ia mencatat hal inilah yang tidak pernah disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Kesimpulannya, pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina dikurangi kekurangan yang dibayar pemerintah (subsidi). Atau nilainya selisih dari Rp 224,546 triliun dikurangi Rp 126,591 triliun, yakni Rp 97,955 triliun.


"Artinya, APBN tidak jebol seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Lalu di mana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM Rp 97,955 triliun?" jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Econit Henry Saparini mengatakan, pemerintah harus menutup kekurangan subsidi Rp 55,1 triliun. Namun dalam Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012 dijelaskan pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan negara bukan pajak dari Rp 278 triliun menjadi Rp 332 triliun atau ada tambahan pendapatan negara Rp 54 triliun.


Selain itu, dari pajak perdagangan internasional mendapat tambahan Rp 5 triliun dengan asumsi kenaikan dari Rp 42,9 triliun menjadi Rp 47,9 triliun.

Ia menyatakan hal itu menanggapi keterangan pemerintah pada 8 Maret 2012 di DPR yang menyatakan jika pemerintah tidak melakukan langkah kebijakan subsidi BBM maka besaran dalam APBN akan melonjak dari Rp 123,6 triliun menjadi Rp 178,7 triliun, dengan asumsi volume BBM bersubsidi waktu itu 40 juta kiloliter (KL).


Menurutnya, pemerintah sebenarnya bisa menjawab kekurangan subsidi dengan mengatur kembali cash in pemerintah ini. Dengan celah fiskal yang ada, pemerintah dapat menutupnya, bahkan masih dapat sisa penerimaan Rp 3,9 triliun.


Masalah krusialnya kenapa justru penerimaan pajak diasumsikan turun oleh pemerintah yang tadinya Rp 989,6 triliun menjadi Rp 963,8 triliun, turun Rp 25,8 triliun.

Kok tidak masuk akal di tengah pelemahan ekonomi dunia, kebijakan pemerintah masih juga mengorbankan rakyat. Padahal menurut saya penghematan belanja birokrasi juga harus prioritas dilakukan secara simultan. Ingat bahwa kebijakan adalah hasil dari proses intelektualitas politik," jelasnya.


Terus Berlanjut

Aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi terus berlanjut. Kamis (22/3) ini Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak kenaikan harga BBM, menolak RAPBN-P kenaikan harga BBM, dan menuntut presiden dan wakil presiden (wapres) mundur.


Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), aksi serupa juga muncul. Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Front Rakyat Tolak Kenaikan BBM itu akan melakukan aksi memboikot jalan di Bima hingga Sumbawa, NTB. Di Subang, Jawa Barat (Jabar), aksi penolakan kenaikan BBM berlangsung di gedung DPRD Subang.


Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada SH, Rabu (21/3) malam mengatakan, pengerahan pasukan TNI untuk menghadapi demonstran yang melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM melanggar UU TNI. Pengerahan tentara harus berdasarkan keputusan politik atas persetujuan DPR.


"Pengerahan satuan-satuan TNI untuk menghadapi demonstran yang menolak kenaikan harga BBM merupakan pelanggaran terhadap UU TNI No 34 Tahun 2004," katanya.


Dalam Pasal 7 Ayat 2 UU TNI, kata Tubagus, disebutkan ada 14 macam tugas TNI yang termasuk dalam operasi militer selain perang. Salah satunya, kata dia, membantu tugas kepolisian. Namun, tugas perbantuan itu harus berdasarkan keputusan politik atas persetujuan DPR.


Tubagus mengatakan, Pasal 3 dalam UU TNI jelas menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. "Keputusan politik negara pada dasarnya merupakan permintaan presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR," ujarnya.


Keputusan presiden mengerahkan tentara untuk menjalankan operasi militer selain perang dilakukan atas persetujuan DPR yang bisa dilakukan berupa rapat dengar pendapat. Hingga kini, kata dia, presiden dan DPR belum pernah membuat keputusan politik untuk mengerahkan tentara menghadapi demonstran.


Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan aparat polisi telah disiagakan untuk mengamankan demonstrasi yang menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pasukan TNI, kata Timur, juga disiapkan untuk membantu aparat kepolisian.


Aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di sejumlah daerah mulai anarkistis. Sementara itu, aksi penimbunan BBM masih berlanjut meski pihak kepolisian sejak awal telah menerjunkan aparatnya untuk mengendus aksi menjelang kenaikan harga BBM.


Aksi anarkistis terjadi di depan pintu masuk Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu. Aksi itu berujung rusuh. Satu truk pengangkut minuman ringan dirusak massa. Kaca depan dan samping truk itu pecah. Muatannya pun dijarah.


Pengunjuk rasa juga menahan sebuah mobil truk yang mengangkut tabung gas elpiji 3 kilogram dan membagi-bagikannya kepada pengendara yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mahasiswa pun membakar sebuah minivan.


Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan minimarket yang terletak di depan pintu masuk Kampus Unhas juga menjadi sasaran amukan mahasiswa. Kacanya pecah terkena lemparan batu pengunjuk rasa. Mobil pelat merah milik Dinas Perkebunan dirusak massa. Kacanya pecah terkena lemparan.


Aksi makin panas setelah mahasiswa dan petugas kepolisian terlibat bentrok. Mereka saling lempar. Polisi dari Polrestabes dan Sabara Polda Sulsel mengejar mahasiswa masuk Kampus Unhas.


Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam mengatakan pihaknya menyiagakan delapan batalion untuk membantu aparat kepolisian daerah Sulselbar menghadapi aksi demonstrasi kenaikan harga BBM yang terus berlanjut.


Di Jabar, pihak kepolisian setempat menjaga SPBU di sana menjelang kenaikan harga BBM yang rencananya diberlakukan 1 April nanti. "Kami jaga SPBU, kilang, maupun pendistribusian BBM," kata Kapolda seusai Rapimda di Gedung Sate Bandung, Rabu siang. Sekitar 10.000 petugas kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengamanan.


Sementara itu, penimbunan BBM bersubsidi masih terjadi. Di Provinsi Lampung hingga Rabu siang sudah tiga kasus aksi penimbunan BBM yang diringkus aparat kepolisian. Polisi juga menangkap sejumlah tersangka. Lokasi penimbunan BBM bersubdisi itu terdapat di Tulangbawang, Bandar Lampung, dan di daerah Tanggamus.


Aksi serupa juga terjadi di area proyek pemerataan lahan sekitar Kawasan Industri Mitra milik PT Inti Ganda di Kabupaten Karawang, Jabar, Rabu siang. Petugas memeriksa sekitar area pembangunan perusahaan tersebut.


Sejumlah jeriken berkapasitas sekitar 30 liter yang ditemukan petugas di sekitar area pembangunan perusahaan itu kosong. Proyek pembangunan perusahaan itu dikerjakan PT Matanaga Karya Cemerlang.


Petugas dari Subdit Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar AKP J Surya mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi itu.(CR-27Didit Ernanto/Syafnijal Datuk Sinaro/Widjil Purnomo)

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES