JAKARTA- Gara-gara korupsi marak di kalangan elite, citra Presiden SBY tercoreng. Pengamat politik Universitas Indonesia Iberamsyah menegaskan, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak bisa lepas tangan dari kasus suap yang menimpa anak buahnya, Wafid Muharram. Demikian juga dengan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin.
"Andi Mallarangeng tidak bisa lepas tangan. Demikian juga Nazaruddin tidak bisa lepas tanggung jawab. Karena itu (Rosa, broker dalam kasus suap) anak buah dia. Dia tidak perlu membantah. Semua orang sudah tahu. Rosa itu staf Bendahara Umum Partai Demokrat. Makanya dia harus bertanggung jawab," kata pengamat politik Universitas Indonesia Iberamsyah kepada pers sesaat lalu (Kamis, 28/4).
Kasus suap dalam pembangunan wisma atlet di Palembang ini Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menduga berkaitan dengan keinginan Partai Demokrat untuk mengumpulkan pundi-pundi sebagai persiapan pemilihan umum 2014 mendatang. Mumpung Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden.
Iberamsyah memandang bukan kali ini saja kader Demokrat terkait dengan kasus korupsi dan suap. Dan SBY, menurutnya, tidak bisa diharapkan untuk menertibkannya. Karena SBY sendiri juga diduga menjalin hubungan baik dengan pengusaha-pengusaha yang diduga kerap melakukan pelanggaran hukum.
"Citra SBY sudah tidak ada, pemerintahan ini sudah tidak anti korupsi lagi. Coba lihat berapa banyak kader dan kepala daerah dari Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Terakhir itu calon bupati Nias yang diusung Demokrat, kan sudah ditangani KPK. Jadi tidak ada lagi citra SBY itu sebagai anti korupsi," tandasnya.
Nazaruddin sendiri kemarin membantah bahwa Rosa adalah stafnya di Bendahara Umum Partai Demokrat.
Kasus suap wisma atlet Sea Games yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, kembali menyeret Partai Demokrat, partai terbesar di Indonesia.
Mirdo Rosa Manullang, yang sejauh ini disebut berperan sebagai perantara dalam kasus suap itu disebut sebagai staf Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.
Kalangan internal Partai Demokrat ada yang membenarkan hal itu. Disebutkan bahwa hal ini sedang dipelajari pimpinan partai yang dibesarkan Presiden SBY itu.
Informasi ini juga mengganggu sementara kalangan di tubuh partai. Bukan tidak mungkin, hasil penelusuran lebih jauh nanti akan berujung pada rekomendasi pemecatan Nazaruddin.
Bisnis Nazaruddin yang berpusat di Tower Permai, Jalan Warung Buncit Raya 27, Jakarta Selatan, bergerak dalam berbagai bidang dari bisnis batu bara hingga pengadaan alat kesehatan.
Nama Nazaruddin belakangan ini kerap muncul dan dikaitkan dengan berbagai kasus. Di antaranya, kasus pelecehan seksual terhadap seorang SPG di Bandung yang tak jelas sampai kini.
Pengurus Partai Demokrat mengakui hal ini, namun tidak berkenan disebutkan namanya karena khawatir akan membuat suhu politik di tubuh partai semakin panas. (BY/RMOL)