Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
October 19 2012 6 19 /10 /October /2012 01:40
Minggu, 14/10/2012 21:45 WIB
Hans Hendricus - detikNews

Jakarta Polisi menggeruduk KPK pada Jumat (5/10) lalu untuk menjemput penyidik KPK, Kompol Baswedan. Sang penyidik diduga terlibat dalam kasus penembakan enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 lalu. Kasusnya memang sudah lama. Jadi kalau polisi ada waktu mengurus kasus Novel, seharusnya kasus lain tak terlupakan.

"Setelah mengurus kasusnya Novel, kasus serupa juga mesti diurus dong," cetus anggota Kompolnas, Adrianus Meliala. Kasus serupa yang dimaksud Adrianus adalah kasus-kasus lama terkait kepentingan masyarakat yang belum terselesaikan.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi UI ini, Minggu (14/10/2012):

Setelah Presiden menyatakan kasus simulator diserahkan sepenuhnya kepada KPK, Kompolnas melihat sikap Polri bagaimana?

Saya kira proses teknis penyerahan kasus kepada KPK tidak susah, yang justru susah adalah proses psikologisnya, yakni bahwa mungkin saja ada anggota Polri yang merasa ini sebagai KO, kalah, digebuk, malu dan seterusnya, yang bisa berakibat pada kinerja. Saya mengatakan, sebaiknya Polri melihatnya dari kacamata positif bahwa sebetulnya selalu ada kemungkinan bahwa Polri akan kalah terus. Saya minta melihat dari segi yang positif bahwa Polri sebetulnya diselamatkan, daripada Polri dipermalukan oleh people power, mendingan diperintah oleh Presiden.

Kompolnas mendukung kasus simulator diserahkan ke KPK, tidak bertentangan dengan Polri?

Saya kira enggak ada alasan yang lain, alasan kami objektivitas, netralitas, dan imparsialitas. Kami enggak ada beda dengan yang lain. Kami bukan komisinya polisi, tapi kami komisi kepolisian untuk mengawasi polisi. Kami sama saja dengan yang lain.

Apakah polisi merasa tersudutkan dengan penyerahan kasus simulator kepada KPK?

Jadi ada dua bagian. Saya kira pihak-pihak yang memang terlibat dalam kasus ini, mungkin Pak Nanan, Kabareskrim, pasti akan merasa galau. Tapi bagi yang lain-lain, anggota Polri yang tidak terlibat, merasa biar saja, sudah tahu polisi lagi begini malah datang ke KPK, itu kan seperti masuk ke dalam mulut harimau. Itu salah sendiri.

Bapak melihat akan ada upaya 'pembalasan' untuk mencari-cari kesalahan ke pimpinan KPK?

Itu sudah terjadi dalam kasus novel. Sebetulnya upaya untuk mencari-cari kelemahan itu sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin. Cuma enggak ketemu. Lalu, dicari di level deputi, enggak ketemu juga. Nah, ketemulah si Novel ini.

Kompolnas melihat Polri memang tidak suka dengan sikap KPK?

Sebenarnya ada persoalan yang tidak terlihat. Pertama, Polri merasa bahwa sebetulnya kemampuan mereka untuk menyidik kasus korupsi itu itu bisa, dan kemampuan KPK bisa seperti sekarang adalah karena Polri. Jadi KPK, bagi Polri dipersepsikan menikmati kredit atau pujian dari masyarakat atas keringat Polri. Polri yang melatih penyidik itu dengan berat dan biaya seadanya. Begitu jadi, dibawa KPK dan KPK yang take credit. Jadi ada unsur sebel juga.

Kedua, Akibat KPK tidak menjalankan tugas utamanya sesuai dengan Undang-undang, yaitu tugas koordinasi dan supervisi. Jadi, yang terjadi adalah KPK tidak mengkoordinasikan kepada polisi dan memberikan kepercayaan untuk menangani kasus besar. Semua kasus diambil KPK, dan KPK mendapat kredit dari masyarakat, bahkan berlindung di balik kasus-kasus yang ditanganinya. Semuanya diambil oleh KPK lewat yang namanya penindakan.

Kenapa enggak dibagi ke polisi. Jadi memang ada unsur kecemburuannya tinggi.
Ketiga adalah KPK dan Polri dihadap-hadapkan oleh komponen masyarakat, Polisi merasa masyarakat enggak tahu ini bahwa antara KPK dan Polri level of playing field-nya itu tidak sama. Kalau bicara kondisi lari dalam jarak pendek itu titik startnya enggak sama, KPK duluan, Polri di belakang. Sehingga kalau KPK menang ya wajar, kalau Polri kalah ya wajar.

Maksudnya level of playing field tidak sama bisa dilihat dari segi anggaran. Di KPK, anggaran untuk menangani kasus tidak terbatas. Sementara untuk Polri anggaran untuk menangani kasus dibatasi untuk kasus besar, menengah kecil. Besar Rp 57 juta, menengah Rp 24 juta, kecil Rp 8 juta. Artinya kalau sudah lewat angka itu berhenti. Itu saja sudah membuat kecemburuan.

Memang KPK secara hukum dibuat berdasarkan UU memiliki power yang besar, tapi itu kemudian menjadi mudarat bagi yang laing, bagi Polri yang utama. Belum lagi kewenangan-kewenangan KPK yang lain. Lalu, untuk penanganan kasus korupsi, polisi dibatas hanya Rp 1 miliar ke bawah. Lebih dari itu ditangani KPK. Selain itu, KPK juga gencar memainkan opini publik, misalnya lewat kelompok-kelompok anti korupsi, juga membuat Polri Panas.

Pandangan Polri terhadap pimpinan KPK yang diisi aktivis seperti Bambang Widjojanto dan Abraham Samad?

Itu yang diyakini oleh Polri sekarang, KPK sekarang berubah, beda betul. Itu pertama-tama diyakini karena tidak ada polisinya di unsur pimpinan KPK. Kedua, Deputi dan Direktur tidak ada unsur Polri. Ini yang terjadi anggapan upaya pembersihan unsur Polri waktu Jumat malam lalu.

Anggota Polda Bengkulu datang dengan tujuan menjemput Novel di KPK, apakah itu bisa dibenarkan?

Polisi waktu itu menjemput orang yang namanya Novel. Cuma, yang ramai dibilang adalah menjemput penyidik KPK. Melakukan. Dalam proses penyidikan, penyidikan itu seni. Jadi bagi orang yang melakukan penyidikan itu punya 1.000 cara untuk mencapai tujuan agar kasus ini terus maju.

Jadi kalau misalnya dalam kasus ketika Kombes Pol Dedy Irianto ini menangani kasus Novel, maka dia punya 1.000 macam cara agar kasus ini bisa jalan. Bisa dengan cara datang ke KPK, bisa dengan cara tunggu di rumah Novel, bisa dengan cara dia panggil dulu Novelnya untuk memberikan kesaksian, setelah itu ditahan. Belum lagi ada trik-trik lain. Tapi, yang saya lihat kok yang diambil cara yang berisiko dan tidak beretika dan menimbulkan blunder. Jadi niat baik menimbulkan kesalahan yang luar biasa. Seharusnya datang pada jam kerja, lalu bertemu dengan pimpinan, dan ngomong dulu.

Yang harus dilihat di sini adalah apakah memang ada cukup alasan untuk menyidik, menetapkan Novel sebagai tersangka, dan menahannya. Itulah yang baru saja sedang kami selidiki di Bengkulu apakah ada dasar-dasar yang kuat bahwa polisi memang layak membuka kasus ini dan Novel yang bersangkutan memang layak menjadi tersangka dan layak ditahan. Kami punya MoU dengan Polri bahwa kegiatan kami tidak boleh ditahan sepanjang kami memberitahu. Kalau kami menemukan tidak ada dasar yang kuat, maka sudah pasti kami menyalahkan Polri. Cuma, kami akan cari cara yang tidak membuat Polri malu.

Kenapa polisi begitu ngotot mengurusi kasus 8 tahun lalu dan soal penembakan terhadap tersangka pencuri sarang burung walet, biasanya kan kalau polisi nembak pencuri yang sudah biarin?

Ya memang, artinya di tengah bagitu banyak kasus serupa, kok polisi ngurus yang ini. Tapi juga enggak bisa dibalikkan, karena banyak kasus yang enggak selesai lalu polisi enggak bisa mengurus kasus ini. Kan enggak gitu pemikirannya. Ini hak polisi mengurus kasusnya Novel. Sepanjang ada bukti baru atau pengakuan baru. Cuma, setelah mengurus kasusnya Novel, kasus serupa juga mesti diurus dong.

Pada saat penjemputan Novel, menurut Menko Polhukam Kapolri tidak tahu, karenan itu hubungan Polda dengan Polda, apakah itu wajar?

Memang tidak semua kasus membutuhkan perhatian Kapolri. Asal tahu saja, setiap tahun rata-rata Polri menangani 2.000 kasus pembunuhan. Masa Kapolri harus tahu semua. Masalahnya, enggak tahunya ini karena memang tidak perlu tahu karena mungkin ini kasus biasa atau karena di Dedi ini enggak punya sense of crisis, kepekaan politik, atau memang dia mendapat perintah untuk tidak bilang, untuk tidak lapor.

Tapi masa dia datang ke KPK enggak punya feeling, masa seorang kombes tidak tahu bahanya dengan kemungkinan bahwa kedatangannya ke KPK akan dipersepsikan lain. Mestinya dia harus konsultasikan dulu, atau jangan-jangan dia sudah lakukan, tapi ada yang bilang ke dia untuk terus masuk.

Atau memang Kapolri pura-pura enggak tahu. Nah, mana yang benar kita enggak tahu. Makanya kita mau mengecek, kalau memang ada dasar untuk mengangkat kembali kasus Novel, kira-kira ada proses alaminya. Maksudnya, ada pengaduan baru, bukti baru tentang kasus ini, mestinya yang paling tahu adalah penyidik, lalu naik ke kasat, naik ke direktur, lalu naik ke polda, itu kan alami proses dari bawah ke atas. Tapi, kalau ada arus perintah dari Jakarta cari Novel ada enggak kasusnya, itu baru enggak wajar. Kami akan mengecek itu, caranya semua diwawancara terpisah.

Kenapa polisi merekomendasikan Novel padahal dia punya catatan hitam di masa lalu, Anda melihatnya bagaimana?

Masalahnya selama ini proses di penanganan di polisi itu mulai dari administrasi, sidang kode etik, lalu hukum. Kadang-kadang selesai di kode etik profesi karena enggak ada masalah hukumnya, itu sesuatu yang bagi mereka yang bermasalah di Polri. Kasus novel ini termasuk baru, karena walaupun telah selesai secara kode etik profesi, ternyata pidananya masih ada yang munculnya belakang. Tapi perlu diingat, sepanjang kasus ini bersifat alami.

Ada kabar pertemuan antara Pak Nanan, Oegroseno dan Kapolda Untung S Rajab bertemu sebelum kedatangan anggota Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya Jumat malam itu?

Terus terang Saya enggak tahu itu. Tapi, Saya melihat dengan sistematis ada upaya mengambil jarak dengan kasus ini, maksudnya enggak mau terlibat. Beberapa jenderal enggak mau terlibat seperti Imam Sujarwo enggak mau terlibat, Oegroseno juga enggak mau terlibat. Yang lain-lain juga enggak mau ikut campur. Pada saat kami bertemu dengan Kapolri dan jenderal bintang dua dan tiga untuk menjelaskan kasus simulator, yang ngomong cuma Pak Sutarman, yang lain diam-diam saja. Jadi memang mengambil jarak.

Kalau Pak Nanan dan Pak Sutarman, yang selalu memberikan pernyataan tentang kasus simulator dan kasus Novel bagaimana?

Mereka ini punya kepentingan. Sutarman ini kepentingannya takut dianggap enggak loyal oleh atasannya. Ini dalam rangka memuluskan jalan dia untuk menjadi kandidiat kuat calon Kapolri. Tapi masa calon Kapolri kok pemarah sih, gawat dong kalau Kapolri kelakuan pemarah begitu. Seharusnya kan memberikan suasana adem.

Kalau Nanan, ada kepentingan untuk menjaga korps. Selama ini dia kan yang ngomong kalau soal penyidik di KPK yang belum melapor. Dia ini untuk urusan ke dalam berkaitan dengan tugas dia sebagai penjaga gawang, menjaga SDM. Tapi, Nanan sebentar lagi akan meninggalkan Polri untuk mencalonkan diri sebegai gubernur, jadi dia tinggal bye-bye saja.

(vit/fjp)

Share this post

Repost 0
Published by Admin - in BERITA KORUPSI
write a comment

comments

Overview

  • : CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • CAKRAWALA JAGAD RAYA- SOLIDARITAS ANTI KORUPSI
  • : BLOG SOLIDARITAS ANTI KORUPSI - Ungkapan dan pandangan tentang berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktek penyelenggaraan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi serta fenomena-fenomena terkait.
  • Contact

Profile

  • Harsudi CH
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan  korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.
  • Anak bangsa yang miris melihat kondisi sosial ekonomi di negeri tercinta Indonesia. Tidak bisa berbuat banyak kecuali mengajak sesama anak bangsa untuk mulai sadar dan peduli melawan korupsi yang semakin menggurita di Bumi Ibu Pertiwi ini.

KORUPSI ADALAH NAFAS KEHIDUPAN MAYORITAS PENYELENGGARA NEGARA

addesign-copy-1http://blog-indonesia.com/image/badge_3dyellow.gif

ANNOUNCEMENT

Archives

TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF
HILANG HARAPAN ANAK INDONESIA AKIBAT KORUPSI

.

Clipping - Politik / Korupsi

Categories

SHOLAT TIMES